Wartantt.com,
SIKKA - Rapat paripurna II masa
sidang II Tahun 2017 DPRD Kabupaten Sikka dengan agenda pandangan umum
Fraksi-Fraksi DPRD Sikka terhadap LKPJ Bupati Sikka akhir Tahun Anggaran 2016
menarik perhatian legislatif maupun eksekutif termasuk peserta sidang lainnya.
Selain Fraksi Partai Demokrat, 7 Fraksi di DPRD Kabupaten Sikka pertanyakan
hal yang sama dalam ruang sidang DPRD Sikka di Jalan El Tari, Kota Uneng,
Maumere (27/3/2017) dimana terdapat perbedaan angka yang cukup mencolok antara
nota pengantar LKPJ Bupati Sikka yang disampaikan dalam rapat paripurna II
(15/3/2017) dengan dokumen LKPJ Bupati Sikka.
Fraksi Partai Golkar yang diwakili Maria A Mayestatis
mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan pemandangan umum Fraksinya “Hasil evaluasi lapangan yang dilakukan menemukan
adanya praktek penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang gagal terlaksana,
terlambat penyelesaian, persoalan dengan pekerja, masalah kepemilikan
lahan dan masalah lingkungan dimana hasil pekerjaan ada yang kurang berkualitas
bahkan tidak berkualitas yang menyebabkan Fraksi Partai Golkar belum yakin
sepenuhnya bahwa dokumen LKPJ Bupati Sikka Tahun Anggaran 2016 telah sesuai
dengan fakta lapangan” ujarnya.
Fraksi Partai Hanura yang diwakili Sunardin, SH
menyampaikan “Fraksi Partai Hanura mendorong pemerintah memaksimalkan upaya
menggali sumber-sumber PAD sehingga mengurangi ketergantungan anggaran dari
Pemerintah Pusat. Serta dalam dokumen LKPJ Bupati Sikka. Fraksi Partai Hanura
melihat adanya penyerapan anggaran yang tinggi namun tidak selaras dengan fakta
hasil pekerjaan dilapangan”.
Yohanes A J Lioduden mewakili Fraksi Partai Nasdem menyatakan
“Berdasarkan pantauan dilapangan terdapat beberapa item kegiatan yang terkesan
dilaksanakan asal jadi; tidak becusnya pengawasan serta indikasi adanya praktek
kongkalikong diantara panitia, rekanan dan pengawas sehingga Inspektorat
Kabupaten Sikka segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proyek tahun
anggaran 2016. Mengapa realisasi terhadap alokasi dana tugas pembantuan
dari Pemerintah Propinsi NTT oleh dinas terkait hanya sebesar 47,53%, dari
total anggaran Rp. 10 Milyar lebih?” ujarnya.
Anggota DPRD Sikka dari Fraksi Partai PDIP, Stefanus
Sumandi, S.Fil dalam pembacaan pandangan umum Fraksinya menyampaikan apresiasi atas
kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2016 meski menghadapi guncangan hebat
akibat defisit anggaran Tahun 2016 tetapi mampu menghadapi situasi ini dengan
baik namun mengapa masih ada proyek-proyek yang masih dikerjakan hingga saat
ini padahal Tahun 2016 sudah berlalu.
Selanjutnya Fraksi Partai PDIP menanyakan penyebab
rendahnya realisasi anggaran belanja daerah yang hanya sebesar 89,85%.
Fraksi Partai PAN melalui Filario C Betrandi, SE menyatakan
“Tim penyusun nota pengantar LKPJ Bupati Sikka akhir Tahun Anggaran 2016 dan
tim penyusun Dokumen LKPJ Bupati Sikka akhir Tahun Anggaran 2016 tidak cermat
dan profesional karena terdapat banyak perbedaan data angka pada kedua berkas
tersebut”.
Sufriyance M Botu, SS mewakili Fraksi Partai Gerindra meminta
penjelasan pemerintah atas perbedaan data yang disampaikan dalam Nota pengantar
Bupati Sikka dan dalam Dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016.
“Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan pemerintah terkait
pengerjaan Jembatan Waiara yang realisasi fisiknya sekitar 32,20% namun telah
diberikan penambahan 50 hari waktu kerja mengingat informasi dinas terkait
bahwa penambahan 50 hari kerja hanya dilakukan bagi pekerjaan yang realisasi
fisiknya mencapai >90% termasuk pengerjaan taman kota yang realisasi
fisiknya sekitar 80% namun masih terus dilanjutkan pengerjaannya hingga saat
ini” ujarnya.
Fraksi PKP Indonesia melalui Alfridus M Aeng, SH
menyatakan “Fraksi PKP Indonesia berpendapat bahwa perbedaan penyajian laporan pada
nota pengantar LKPJ dan dokumen LKPJ Bupati Sikka Tahun Anggaran 2016
menunjukkan ketidakcermatan dan tidak sinkron dalam penyajian sehingga Fraksi PKP
Indonesia menanyakan apakah dokumen LKPJ ini merupakan hasil Copy-Paste dari
LKPJ tahun-tahun sebelumnya?”.
Alfridus M Aeng melanjutkan “Banyak PNS yang menduduki
jabatan namun tidak melaksanakan tugasnya bahkan tidak mampu bertugas, masuk-keluar
kantor sesuka hati bahkan tidak berbuat sesuatu sehingga diharapkan hal ini perhatian
dari Baperjakat Kabupaten Sikka’’.
Sementara Fraksi Partai Demokrat tidak menyampaikan pandangan
umum Fraksinya atas LKPJ Bupati Sikka akhir TA. 2016.
Terkait usulan 3 buah Ranperda yang diajukan oleh pemerintah untuk dibahas
dan disepakati bersama antara pemerintah dengan DPRD, 7 Fraksi yang mengikuti
rapat paripurna sepakat untuk membahasnya dalam sidang-sidang selanjutnya.
Ketua DPRD Sikka, Rafael
Raga, SP mengakhiri kegiatan hari
ini mengatakan bahwa sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu (29/3/2017) dengan agenda mendengarkan keterangan
dari pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. (Kris Kris)
.jpg)
.jpg)
KOMENTAR