Aksi Unras Tolak Privatisasi Pantai Pede

BAGIKAN:




Wartantt.com, MABAR - Di kantor Bupati Manggarai Barat (MABAR), massa aksi unjuk rasa damai Keuskupan Ruteng dan Senat Mahasiswa STKIP Ruteng yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pede (GPP) itu diterima oleh Wakil Bupati Mabar, Maria Geong. 

Dalam aksi unjuk rasa damai di Kantor Bupati Mabar, menuntut hal sebagai berikut :

1.Mendesak kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya untuk segera menyerahkan Pantai Pede kepada Pemda Mabar. Sebagai kosekuwensi dari penegakan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 8 tahun 2003 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 170/3460/SJ Perihal privatisasi Pantai Pede tertangal 13 September 2016 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah surat pernyataan di bacakan.

2. Menuntut Pemerintah Manggarai Barat untuk segera mengambil ahli semua aset Pemda Manggarai Barat teristimewah Pantai Pede dan harus dipergunakan untuk kesejateraan masyarakat yang berlandaskan pada lingkungan hidup, sosiologis dan budaya manggarai dan harus dijadikan ruang publik.

3. Mendesak pemerintah Manggarai Barat untuk segera mencabut semua jenis perijinan dan rekomendasi yang berkaitan dengan Pantai Pede.

4. Menolak kehadiran PT.SIM di Pantai Pede berdasarkan UU No 8 tahun 2003 dan surat edaran Mendagri No 170/3460/SJ Perihal privatisasi Pantai Pede tertanggal 13 September 2016.

5. Meminta DPRD Manggarai Barat untuk segera membentuk tim untuk menuntut surat Mendagri Nomor 170/3460/SJ Perihal privatisasi Pantai Pede.

6. Meminta DPRD Manggarai Barat untuk bersama-sama massa aksi untuk turun ke Pantai Pede untuk memberhentikan segala bentuk aktifitas terkait privatisasi di Pantai Pede.

7. Menyeruhkan kepada semua elemen masyarakat untuk melawan semua bentuk persengkongkolan antara pemerintah dan pengusaha.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wabup, Maria Geong di hadapan massa aksi mengatakan tuntutan massa aksi akan disampaikan kepada Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula.

Dirinya belum bisa mengambil keputusan terkait tuntutan massa aksi karena Bupati Mabar masih berada di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Saya belum bisa mengambil keputusan, tuntutan massa aksi akan disampaikan saat Bupati Mabar usai tiba dari tugas kedinasan,” ujarnya.

Menurutnya, Pantai Pede adalah aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprop) NTT. Oleh karena itu hak pengelolahan pantai Pede ada ditangan Gubernur NTT. Sehingga, tuntutan massa aksi akan disampaikan kepada Bupati Mabar untuk kemudian Bupati menyampaikan kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.

Usai berorasi di Kantor Bupati Mabar, massa aksi menuju Kantor DPRD Mabar dan di sambut Ketua DPRD Mabar, Belasius Jeramun dan Wakil Ketua DPRD Mabar, Fidelis Syukur. 

Dalam Aksinya di Kantor DPRD Mabar, massa meminta seluruh anggota DPRD Mabar untuk bersama-sama menuju Pantai Pede. Mendengar permintaan massa aksi, Ketua DPRD Mabar melakukan rapat kilat 4 menit dan memutuskan untuk bersama massa aksi ke Pantai Pede. 

Terlihat beberapa anggota DPRD Mabar yang ikut bersama massa aksi ke Pantai Pede yakni Belasius Jeramun, Abdul Ganir, Fidelis Syukur, Bernadus Jerahun, Agus Galut, Edi Endi, Saweri Gading, Hendrikus Hampur, dan Pius Daru.

Massa aksi yang tiba di lokasi Pantai Pede Pukul 13.20 Wita langsung membongkar pagar dinding milik PT. SIM (Sarana Investama manggabar). 

Massa aksi bersama anggota DPRD Mabar tiba di Pantai Pede pada pukul 13.20 Wita dan langsung membongkar pagar dinding milik PT. Sarana Investama Manggabar, sempat terjadi keributan namun dapat di amankan oleh pihak Polres Mabar. 

Massa aksi akhirnya meninggalkan Pantai Pede setelah mendapat kesepakatan bersama pihak DPRD Mabar untuk menghentikan aktifitas pembangunan fasilitas Hotel oleh PT. SIM. 

DPRD Mabar berencana akan memanggil Bupati Mabar dalam waktu dekat untuk memberi penjelasan terkait persoalan Pantai Pede dan membicarakan tuntutan para elemen aksi tolak privatisasi Pantai Pede.

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,5,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,1,Bulutangkis,2,BUMN,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,coklit KPU,2,Cukai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,1,Divestasi,1,DIY,1,Donggala,1,DPR,2,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,255,Ekspor,1,Emas,1,Ende,11,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,Festival Sandelwood,1,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,22,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,1,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,598,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,10,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT RI ke 73,2,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,1,Ideologi,17,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,152,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jokowi,125,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,6,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,120,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,2,Mahfud MD,1,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Milenial,1,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,3,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,Nasional,1019,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,1,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,181,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,2,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,1,pemilu,2,Pemilu 2019,24,Pencak Silat,1,Pendidikan,6,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,4,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,17,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,1,PNS,1,Poling,1,Politik,60,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,3,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,42,Ramadhan,3,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,81,Sri Mulyani,6,Startup,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,19,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,136,sumba tengah,33,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,45,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,1,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Aksi Unras Tolak Privatisasi Pantai Pede
Aksi Unras Tolak Privatisasi Pantai Pede
https://2.bp.blogspot.com/-Ymslvt76szE/WNyAhqM-YZI/AAAAAAAABi8/Hk331m7rnc4CzXKFqx7_lFRAy7Z8JVUlQCLcB/s320/pantai%2Bpede2.jpeg
https://2.bp.blogspot.com/-Ymslvt76szE/WNyAhqM-YZI/AAAAAAAABi8/Hk331m7rnc4CzXKFqx7_lFRAy7Z8JVUlQCLcB/s72-c/pantai%2Bpede2.jpeg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2017/03/aksi-unras-tolak-privatisasi-pantai-pede.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2017/03/aksi-unras-tolak-privatisasi-pantai-pede.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin