Demo Bisa Ganggu Anggaran Pelayanan Publik

Jakarta - Unjuk rasa yang kerap terjadi belakang dinilai dapat berdampak pada program pembangunan dan pelayanan publik. Pasalnya, anggaran pengamanan tidak tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Karena demo itu untuk menanganinya, yang demo butuh keluar duit, yang menangani (mengamankan) juga keluar duit. Pasti," kata pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu 29 Maret 2017.

Dirjen Otonomi Daerah itu menyebutkan, pengamanan demo dalam skala besar menghabiskan biaya yang cukup banyak, bisa sampai miliaran rupiah. Salah satunya karena pengerahan aparat keamanan dari daerah lain untuk menjaga Ibu Kota.

Tak jarang, biaya pengamanan demo itu diambil dari anggaran program yang telah disusun oleh pemerintah. Pemprov pun harus memutar otak agar pendanaan pengamanan unjuk rasa tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi makin banyak demo makin berkurang biaya pelayanan untuk masyarakat dan pelayanan publik, ungkap dia.


Dia mencontohkan, anggaran untuk pengamanan demo paling banyak dikeluarkan oleh Kepolisian. Alhasil, pelayanan terpadu yang diberikan menjadi berkurang karena anggarannya dialihkan untuk mengamankan demo.

"Itu artinya ada derajat kualitas pelayanan yang berkurang karena adanya demo," sebut Sumarsono.

Meskipun begitu, Sumarsono tidak melarang penyampaian aspirasi di tempat umum karena sudah dijamin oleh Undang Undang. Namun, dia berharap alangkah lebih jika aspirasi tersebut disampaikan lewat jalur lain, bukan demo.

"JadI semua bisa dioptimalkan termasuk anggaran untuk pelayanan publik," pungkas dia.