Dalam rangka antisipasi indikasi perkembangan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Sikka, Selasa (4/4/2017) Kantor Imigrasi
Klas II Maumere melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi terkait pencegahan TKI
nonprosedural bertempat di Hotel Pelita Jln. Jend Ahmad Yani, Kelurahan
Waioti, Kecamatan Alok Timur.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Keimigrasian
Kanwil Kemenkumham NTT.,Fery Monang Sihite,SH,MH, Wakil Bupati Sikka.,Drs.
Paolus Nong Susar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere.,Vencentius Purwo Hendratmoko, serta Kepala Bidang Informasi Tenaga Kerja pada Dinas
Nakertrans Kabupaten Sikka.,Maria Goreti Ririn Widiastuti, S.Sos, serta peserta
kegiatan sekitar 30 orang yang berasal dari unsur Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dan Kepala Desa se-Kecamatan Mego dan Kecamatan Magepanda Kab. Sikka.
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTT, Fery
Monang Sihite, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Informasi yang
diperoleh bahwa Kabupaten Sikka mendapat tanda merah sebagai kantong TKI
nonprosedural. Banyak masyarakat yang berangkat mencari pekerjaan ke negara
lain dengan cara-cara yang ilegal sehingga perlu dibangun sinergitas antara
pihak imigrasi, kepolisian, maupun pemerintah daerah Kab. Sikka dalam hal ini
Dinas Nakertrans dan Dispendukcapil”.
”Kita hadir sebagai ujung tombak dan perpanjangan tangan
Presiden RI untuk bersama membangun Kab. Sikka dengan memberikan pemahaman
kepada masyarakat sehingga jika ingin mencari kehidupan yang laiak di negara
lain, agar mengikuti prosedur yang benar sehingga tidak menjadi korban tindak
pidana perdagangan orang (TPPO)” ujarnya.
Wakil Bupati Sikka.,Drs.Paolus Nong Susar menyatakan
bahwa “Pemerintah menyadari bahwa masalah kesempatan untuk mendapatkan
pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia di
Kab.Sikka saat ini.
Pemerintah memiliki keprihatinan yang sama karena
kemiskinan masih menggurita namun Pemerintah berupaya menyiapkan tenaga kerja
yang memiliki keahlian dan memahami prosedur sehingga dengan pelaksanaan
kegiatan hari ini diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana perdagangan
orang, mendapatkan berbagai solusi maupun rekomendasi agar kedepannya
Pemerintah Kab. Sikka dapat melakukan pencegahan bagi TKI nonprosedural”.
Kabid Informasi Tenaga Kerja.,Maria Goreti
Ririn Widiastuti, S.Sos mewakili Kepala Dinas Nakertrans Kab. Sikka dalam
pemaparannya menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini PJTKI yang diakui Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka adalah
PT. Anugerah Usaha Jaya.
“Kab. Sikka sebenarnya tidak miskin, namun masyarakat
belum memanfaatkan potensi yang ada akibat belum memahami pengembangan potensi
tersebut”.
Berkaitan dengan program Desmigratif, dirinya bersama perwakilan
dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia telah
mengunjungi Desa Dobo di Kecamatan Mego dan Desa Done di Kecamatan Magepanda
untuk dijadikan desa percontohan kampung TKI yang akan didorong menjadi Desa
Migran Produktif (Desa Migratif) pada Tahun 2017 ini.
Dirinya berharap warga Kab. Sikka pencari kerja sebagai TKI agar mengikuti prosedural
karena ikut menjaga hak-hak mereka sebagai TKI.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere.,Vencentius Purwo Hendratmoko yang ditemui WartaNTT diakhir kegiatan menyampaikan
bahwa “Jika menjadi TKI nonprosedural
tentunya sangat memprihatinkan karena mereka tidak mendapatkan suatu perlindungan
yang jelas dan tidak menutup kemungkinan mereka menjadi korban tindak perdagangan
orang”
“Sorotan negatif selama ini, bahwa pihak Imigrasi Maumere
mempersulit penerbitan paspor yang telah diproses secara berjenjang dari
tingkat Desa/Kelurahan, namun sebaliknya imigrasi justru melindungi masyarakat
agar tidak menjadi korban TPPO dimana setelah menerima persyaratan formal yang
diajukan pemohon, Imigrasi berkewajiban melakukan pengujian atas kebenaran
materiil dokumen yang dilampirkan karena fungsi imigrasi yakni pelayanan,
penegakan hukum, keamanan negara dan sebagai fasilitator pembangunan
kesejahteraan masyarakat” ujarnya.
Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan
koordinasi hari ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere juga berharap agar
implementasi pertemuan hari ini dapat terlaksana, dan akan dibuat nota
kesepahaman bersama sebagai bukti yang outentik dan dapat dituntut
pertanggungjawaban bersama untuk mencegah perkembangan TKI nonprosedural di
Kabupaten Sikka.
“Kepada pencari kerja di Kab.Sikka yang menjadi TKI tentunya
kita berharap jika ingin menjadi TKI, jadilah TKI legal yang melalui tahapan
ataupun prosedur yang resmi dimana selain data kependudukan yang valid juga
terdaftar di disnakertrans Kab. Sikka” ujarnya
Rencana kegiatan dalam waktu dekat, Imigrasi Kelas II
Maumere akan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha penginapan/pemondokan
dalam rangka pengawasan terhadap orang asing. (Kris Kris)
.jpg)
KOMENTAR