Jakarta - Kawasan perbatasan negara perlu dijaga. Tentu penjagaan tak cukup dengan tugu perbatasan dan teriakan slogan belaka, melainkan perlu bentuk konkret kehadiran negara di tengah masyarakat perbatasan.
Presiden Jokowi berjanji untuk menghadirkan pembangunan di kawasan-kawasan terdepan Indonesia. Kesejahteraan harus dihadirkan di semua kawasan, tak terkecuali di tengah masyarakat perbatasan.
Sejak dari awal, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah mencanangkan Nawacita, yakni sembilan agenda prioritas untuk Indonesia. Nawacita harus digarap pemerintah periode 2014 sampai 2019 nanti. Ada prioritas untuk wilayah terdepan dalam Nawacita.
Poin pertama Nawacita adalah menghadirkan kembali negara di tengah warga negara. Keamanan batas negara berikut kedaulatan wilayah serta perlindungan terhadap sumber daya alam menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK.
Pembangunan perbatasan termuat dalam poin ketiga dari Nawacita. Di situ, Jokowi-JK menebalkan frase 'membangun Indonesia dari pinggiran'. Pembangunan tak lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok (desentralisasi).
Masing-masing daerah tak harus persis sama dalam melaksanakan pembangunan, perbedaan dalam pembangunan memang perlu dilakukan demi mengakomodir karakteristik dan kemampuan masing-masing wilayah. Istilahnya adalah desentralisasi asimetris. Meski begitu, otonomi semacam ini perlu dijaga supaya tetap sinergis.
"Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," demikian petikan poin ketiga dari Nawacita.
Jalan-jalan di pelosok dibangun, pos-pos perbatasan dipergagah, bandara di pulau terdepan didirikan. Misalnya, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Entikong, Kalimantan Barat. Ada pula PLBN Motaain, Atambua, Nusa Tenggara Timur. Bandara di pulau terdepan sudah dibangun, yang paling mengemuka di publik akhir-akhir ini adalah Bandara Miangas, proyek Rp 320 miliar yang rampung dan diresmikan Jokowi pada 19 Oktober 2016 lalu.
Proyek Jalan Trans Papua yang terhubung dengan tol laut, bila sudah jadi nanti, juga bisa memperkuat kawasan terdepan Indonesia. Panjangnya 4.330,07 km, menghubungkan Sorong di ujung Provinsi Papua Barat dengan Merauke yang berada di ujung Provinsi Papua, juga ujung Timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini.
Pengamanan perbatasan dilakukan. Pemerintah Jokowi yang berorientasi membangun negara jadi poros maritim dunia ini telah menetapkan 111 pulau kecil terdepan Indonesia, lewat Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017.
"Penetapan pulau-pulau ini untuk mencegah isu okupasi atau klaim kepemilikan pulau oleh warga negara lain. Kita juga bisa mengawasi aktivitas ilegal yang sering kali terjadi seperti penyeludupan narkoba, perbudakan, bahkan illegal fishing," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam keterangannya, yang dikutip Minggu (12/3/2017).
TNI juga bekerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Percepatan pembangunan daerah perbatasan juga dikawal tentara. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 9 Maret 2017 menjelaskan TNI akan berbaur dengan masyarakat membantu penyelesaian permasalahan di pelosok, bisa berupa pembangunan sumber daya air, tanggap darurat bencana, hingga pembangunan jalan.
Jokowi sendiri, lewat akun Instagramnya pada 23 Juni 2016, menginstruksikan pengetatan pengamanan di kawasan perbatasan. Saat itu, Jokowi meninjau perairan Natuna dengan menumpang KRI Imam Bonjol 383.
"Pengamanan wilayah perairan perbatasan tidak boleh kita lupakan. Untuk menjaganya, patroli dan penjagaan keamanan laut juga harus kita tingkatkan," tulis Presiden dalam caption foto di instagramnya saat itu.
.jpg)
KOMENTAR