Dari sisi kebijakan proyek ini paling tidak mempunyai 3 tujuan startegis. Pertama, memeratakan pasokan listrik di daerah-daerah yang belum mendapatkan aliran listrik. Kedua, menambah cadangan listrik sebesar 30% di atas beban puncak pada hampir semua wilayah. Ketiga, menjadikan listrik sebagai pendorong pertumbuhan industri dan wilayah.
Khusus untuk NTT, Maluku, dan Papua penekanannya adalah mengalirkan listrik yang selama ini belum teraliri listrik. “Untuk daerah-daerah ini kita tidak berhitung soal untung rugi, kita akan subsidi. Yang justru jadi perhatian PLN adalah memperbesar cakupan wilayah yang teraliri listrik,” jelas Sofyan Basir, pada diskusi Listrik di Kantor Staf Presiden, Mei, 2016.
Selain meningkatkan elektrifikasi, kekurangan pasokan listrik dan rendahnya tingkat cadangan listrik juga menjadi persoalan. Beberapa daerah di luar jawa mengalami minus listrik. Dalam arti, kapasitas pembangkit tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat akan listrik. Sementara di daerah lain, kebutuhan listrik terpenuhi, namun tidak punya cadangan, sehingga rawan pemdaman listrik, jika pembangkit mengalami gangguan. Yang cukup lumayan adalah kondisi pembangkit di Jawa dan Sulawesi Selatan dengan tingkat cadangan sekitar 30%.
Sehingga persoalan listrik di Jawa lebih pada penambahan daya untuk menopang permintaan listrik yang terus meningkat. Permintaan itu berasal dari sektor perumahan dan industri.
Dilihat dari statistik, pertumbuhan permintaan listrik secara nasional sebesar 7.000 Megawatt pada tahun 2016 atau rata-rata 8,7%. Kebutuhan ini sebaiknya bisa terpenuhi sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7-8% pada tahun 2019. Sementara kapasitas pembangkit saat ini baru mengaliri listrik pada 88,30% rumah tangga.
Pada akhir tahun 2019, pemerintah menargetkan 97,3 % rumah tangga terhubung dengan listrik. Kini, PLN telah hadir di 85% desa di Indonesia. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman, mengungkapkan bahwa dalam program 35.000 MW, Kementerian ESDM juga meluncurkan Program Indonesia Terang (PIT) dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional di tahun 2019. Lewat Program Indonesia Terang yang dilakukan oleh Kementerian ESDM akan dijangkau 12.659 desa yang belum sepenuhnya menikmati listrik. Dimana 2.519 desa diantaranya masih gelap gulita.
Selain itu, melalui proyek listrik 35.000 MW pemerintah ingin meningkatan penggunaan listrik dari 780 kwh/jiwa/tahun ketingkat 800 kwh/jiwa/tahun. Indikator makro menunjukkan, tingkat penggunaan listrik berkorelasi erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Bila dilihat dari besarannya, pelaksanaan penyediaan listrik 35.000 MW ini merupakan pekerjaan raksasa. Dalam kurun waktu sejak pencanangn program itu. Bakal dibangun 291 pembangkit, 732 transmisi, dan pembangunan 1375 unit gardu induk.
Pemerintah optimis bahwa program ini bisa terlaksana pada tahun 2019. Kalau selama ini masalah yang paling besar (60%) adalah soal penyediaan lahan. Sehingga menyebabkan keterlambatan pembangunan gardu, tapak, dan transmisi, maka pemerintah telah menerbitkan Perpres. Melalui Perpres ini, PLN dimungkinkan membeli tanah dengan harga di atas NJOP. Sehingga akan memudahkan PLN dalam membebaskan lahan. Khusus untuk tanah pemerintah, dilakukan pola pinjam pakai. Ada perjanjian menggunakan tanah pemerintah dengan pola pinjam pakai.
Lebih lanjut Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan saat ini sudah hampir 50% proyek pembangunan sedang berjalan. Ia menambahkan selain pembangkit, PLN juga membangun transmisi dan Gardu Induk, hingga April 2016 ini sebanyak 2.368 km transmisi dan 7.295 MVA Gardu Induk telah il dibangun. Demi kesuksesan program 35.000 MW ini, Sofyan juga turut mengajak agar masyarakat kooperatif dan mendukung rencana serta mengawasi pembangunan ketenagalistrikan Tanah Air.
.jpg)
.jpg)
KOMENTAR