KUPANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) melarang
berdirinya organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki paham radikal,
hingga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengungkapkan, masyarakat di wilayahnya menjaga betul nilai-nilai di dalam Pancasila. Karenanya, mereka berhasil hidup rukun di tengah keberagaman.
"Tegas saya menyatakan menolak ormas-ormas yang berpaham radikalisme, apalagi yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan yang lain," ujarnya.
Mereka tak ingin harmonisasi di tengah keberagaman itu dirusak oleh kehadiran ormas yang memiliki paham radikal. Untuk itu, menolak kehadiran ormas tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga kerukunan di NTT.
"NTT sudah jelas, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bagi kami itu satu, kalau kita menerima pancasila, NKRI sudah pasti akan menerima keberagaman, kemajemukan, toleransi," jelasnya.
Keseriusan Pemprov NTT menolak kehadiran ormas radikal, lanjut Frans, dibuktikan dengan langkah mereka yang hingga kini terus membahas aturan hukum mengenai pelarangan tersebut. Keinginan itu pun mendapat respons positif dari sejumlah pihak, hingga masyarakat NTT.
"Kita terus berproses. Saat ini respons masyarakat juga positif. Kemarin ada wacana untuk kita mengeluarkan keputusan gubernur tetapi masih dibahas. Masih dalam pembahasan," terangnya.
Terakhir, Frans menjelaskan, harmonisasi masyarakat di NTT terlihat dalam berbagai kegiatan. Proses itu lah yang justru membuat masyarakat bisa saling bersatu di tengah keberagaman.
"Di NTT komunikasi dengan komponen masyarakat dan agama selalu kami lakukan secara reguler. Di desa-desa bahkan kalau orang bangun gereja, muslim bantu. kalau bangun mesjid, yang kristen bantu. Kehidupan bertetangga itu sudah biasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
"Kita dengan Forkominda (Forum Komunikasi Daerah) dan seluruhnya menolak kehadiran radikalisme atau berpaham dan bertentangan dengan pancasila, sudah pasti kami tolak. NTT sudah aman, tidak usah lagi masuk ke NTT," pungkasnya.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengungkapkan, masyarakat di wilayahnya menjaga betul nilai-nilai di dalam Pancasila. Karenanya, mereka berhasil hidup rukun di tengah keberagaman.
"Tegas saya menyatakan menolak ormas-ormas yang berpaham radikalisme, apalagi yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan yang lain," ujarnya.
Mereka tak ingin harmonisasi di tengah keberagaman itu dirusak oleh kehadiran ormas yang memiliki paham radikal. Untuk itu, menolak kehadiran ormas tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga kerukunan di NTT.
"NTT sudah jelas, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bagi kami itu satu, kalau kita menerima pancasila, NKRI sudah pasti akan menerima keberagaman, kemajemukan, toleransi," jelasnya.
Keseriusan Pemprov NTT menolak kehadiran ormas radikal, lanjut Frans, dibuktikan dengan langkah mereka yang hingga kini terus membahas aturan hukum mengenai pelarangan tersebut. Keinginan itu pun mendapat respons positif dari sejumlah pihak, hingga masyarakat NTT.
"Kita terus berproses. Saat ini respons masyarakat juga positif. Kemarin ada wacana untuk kita mengeluarkan keputusan gubernur tetapi masih dibahas. Masih dalam pembahasan," terangnya.
Terakhir, Frans menjelaskan, harmonisasi masyarakat di NTT terlihat dalam berbagai kegiatan. Proses itu lah yang justru membuat masyarakat bisa saling bersatu di tengah keberagaman.
"Di NTT komunikasi dengan komponen masyarakat dan agama selalu kami lakukan secara reguler. Di desa-desa bahkan kalau orang bangun gereja, muslim bantu. kalau bangun mesjid, yang kristen bantu. Kehidupan bertetangga itu sudah biasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
"Kita dengan Forkominda (Forum Komunikasi Daerah) dan seluruhnya menolak kehadiran radikalisme atau berpaham dan bertentangan dengan pancasila, sudah pasti kami tolak. NTT sudah aman, tidak usah lagi masuk ke NTT," pungkasnya.
KOMENTAR