Tolak Radikalisme tanpa Anarkisme

Kupang. Akhir-akhir ini berbagai aksi massa berlangsung di seantero negeri ini. Aksinya semakin marak seusai vonis untuk Gubernur DKI Basuki Tjahtja Purnama alias Ahok (sekarang nonaktif) dibacakan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (9/5/2017).

Sejak hari itu, aksi mulai masif dilakukan. Awalnya hanya di sekitar Rutan Cipinang tempat Ahok ditahan, namun aksi terus menggelinding hingga seluruh Indonesia. Bahkan aksi yang sama merambat hingga keluar negeri.

Mengapa kasus Ahok sepertinya dijadikan pelatuk menggelembungnya aksi penolakan radikalisme di Indonesia? Rupanya banyak kalangan menilai vonis Ahok dijatuhkan karena begitu kuatnya tekanan massa yang diwarnai aroma SARA yang cukup kencang sejak awalnya kasus Ahok ini bergulir. Isu SARA yang digulirkan untuk menjegal Ahok tentunya juga sangat berbahaya terhadap toleransi antarumat beragama di republik ini

Selain itu, vonis dan penahanan Ahok juga dinilai diskriminatif. Sebab, Ahok dan tim penasihat hukumnya sudah mengajukan banding terhadap vonis tersebut.

Diskriminasi juga dikedepankan karena Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk beberapa kasus di Polda Jabar dan Polda Metro. Juga sejumlah laporan dugaan penistaan agama belum diproses. Di sinilah muncul reaksi masyarakat yang meluas.

Belum diprosesnya kasus Rizieq dan terus berkembangnya keinginan mengganti dasar negara Pancasila rupanya menjadi alasan silent majority untuk menggelar aksi. Para peserta aksi sangat cinta NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.
Kasus Ahok sepertinya dijadikan pintu masuk bagi mayoritas warga Indonesia dari berbagai suku, agama dan golongan untuk mempertahankan kebhinekaan yang sudah lama berlangsung dan dijaga di negeri ini.

Aksi massa yang setiap hari dengan tema "1000 Lilin untuk Ahok dan Menolak Paham Radikalisme" berkembang di negeri ini. Tuntutan warga ini rupanya direspon pemerintah dengan mengeluarkan statement membubarkan Hisbut Tahir Indonesia (HTI) karena dinilai ingin mengganti dasar negara Indonesia.

Oleh karena semakin masifnya aksi dengan tuntutan menolak radikalisme di Indonesia ini, kita tentunya berharap warga yang melakukan berbagai aksi tersebut harus tetap menjaga ketertiban. Menyampaikan tuntutan jangan disertai dengan anarkisme sebab itu juga akan merusak aksi itu sendiri. Lakukan aksi dan sampaikan tuntutan dalam koridor hukum yang sudah diatur di negeri ini.

Jika aksi diatur selesai pukul 18.00 Wita, maka peserta aksi hendaknya mematuhinya. Dengan mematuhi aturan, itu artinya juga kita menjadi NKRI. Sebab, yang namanya aksi dengan menghadirkan massa yang banyak tentu sangat rentan dengan penyusupan. Di sinilah kewaspadaan dari semua yang terlibat dalam aksi tersebut diharapkan dikedepankan.