Wiranto : Ormas Yang Anti-Pancasila Dapat Mengancam Keutuhan NKRI

JAKARTA - ‎Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, pemerintah kehabisan banyak energi lantaran adanya pihak-pihak yang mengkritik sikap pemerintah yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
‎"Terus terang, kita banyak menghabiskan energi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini di antara kita, gerakan-gerakan, bela membela ini menghabiskan energi bangsa," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

Mantan Panglima ABRI itu mengatakan, seharusnya berbagai pihak yang mengkritik pemerintah dalam membubarkan HTI itu dapat diubah dengan gerakan pembelaan untuk Indonesia. Pasalnya, ‎gerakan 'perlawanan' dengan membela HTI akan membangun intoleransi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Yang kita bela ini Indonesia, bukan kelompok tertentu, ya saya sungguh sangat prihatin tatkala trend untuk bela membela ini muncul, sehingga terjadi benturan di masyarakat, dan itu tidak betul kecuali menghabiskan energi, waktu, juga membangun satu intoleransi diantara kita," bebernya.
Ia menambahkan, Indonesia telah bertahun-tahun memperjuangkan kedaulatannya dari tangan penjajah. Sehingga, kata Wiranto, pihaknya akan terus memperjuangkan negara yang aman, damai, dan tertib dengan mempertahankan NKRI.

"Yang dibangun bagus bertahun tahun, hanya karena nafsu-nafsu ini (bisa) menjadi berantakan itu tidak kita hendaki. Tugas kami pemerintah Menkopolhukam selalu berusaha bagaimana kondisi aman, kondisi tertib, kondisi kondusif dapat kita pertahankan kita kembangkan," jelasnya.
Wiranto menegaskan, pembubaran organisasi masyarakat (ormas) yang anti-Pancasila akan terus digencarkan dan tidak hanya berlaku untuk HTI. Itu karena ormas yang anti-Pancasila dapat mengancam keutuhan NKRI.

"Walaupun sudah mengantongi izin, berbadan hukum, dan sebagainya, tapi kegiatannya nyata-nyata jelas terlihat terang benderang, bertentangan dengan konstitusi kita, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan NKRI, mengancam kedaulatan negara, ya harus tidak hidup di Indonesia," tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa saat ini telah ada 20 negara yang melarang berdirinya organisasi seperti HTI. Karena itu, sambung Wiranto, pemerintah tidak pernah melakukan kesewenang-wenangan dalam membubarkan HTI lantaran telah ada banyak negara yang melarang hadirnya ormas yang ingin berdirinya khilafah islamiyah tersebut.

"‎Negeri ini kan berdaulat, negeri ini ada karena keadulatan, itu salah satu indikatornya adalah NKRI, Pancasila, UUD 1945, yang merupakan kesepakatan kolektif bangsa ini, yang menandakan Indonesia itu ada," sambungnya.

"Kalau kemudian itu ada satu perencanaan yang akan membuat itu tidak berguna, tidak dipakai lalu kita diam saja, tolong ini pahami masyarakat, masyarakat pahami masalah ini. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat ayo kita berpikir jernih, tenang, dan tidak usah diributkan," tukasnya.