KPUD TTS: Anggaran Pilkada 35,7 Miliar Tanggung Jawab Pemkab TTS

Wartantt, Timor Tengah Selatan – Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 baru akan dimulai tahapannya pada 27 September 2017. Namun, anggaran pilkada mulai didistribusikan kepada KPUD oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten TTS. 

Pelaksanaan Pilkada kali ini membutuhkan dana Rp 35.702.218.900. Pemkab TTS mengalokasikan dana pilkada secara bertahap, dimana untuk tahap awal diberikan sekitar Rp 5 miliar. Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT memberikan dana hibah senilai Rp 10 miliar, sehingga Pemda TTS akan memberikan sisanya yaitu sekitar Rp 25 miliar lebih. Selanjutnya, sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan akan dilangsungkan penandatangan NPHD oleh Pemda TTS dan KPU TTS pada tanggal 16 Juni mendatang Demikian dikemukakan Penjabat Sekda TTS, Epy Tahun ketika dijumpai wartawan di kantor DPRD TTS, Senin (12/6).

Menanggapi pernyataan Penjabat Sekda TTS, Ketua KPU TTS, Ayub Magang ketika dijumpai di ruang kerjanya mengatakan, sesuai dengan RKB yang disusun bahwa awalnya tahapan pertama pilkada TTS membutuhkan dana senilai Rp 13 miliar, namun kemudian karena banyak persoalan sehingga dilakukan rasionalisasi menjadi Rp 8 miliar. Untuk itu, jika Pemda dan DPRD TTS hanya mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar pada tahap pertama, maka pihaknya akan mengalami kendala terutama dalam pemutakhiran data dan berdampak pada potensi terhambatnya Pilkada TTS. "Artinya itu salah satu item yang membutuhkan anggaran cukup besar. Masih ada item lain program lain yang membutuhkan anggaran cukup besar pada tahapan awal pelaksanaan pilkada," Ujarnya.

Sementara itu, Ayub mengungkapkan dana hibah dari Provinsi senilai Rp 10 miliar itu terpisah dari dana keseluruhan Rp 35,7 miliar karena penggunaannya diluar dana sharing seperti untuk membiayai honor petugas KPUD lapangan. “Jadi, itu merupakan kekeliruan apabila Pemda TTS hanya menambah Rp 25 miliar saja, sedangkan kewajiban penggunaan APBD II itu adalah keseluruhan dana yang diajukan KPUD dalam hal ini sejumlah Rp 35.702.218.900," tegas Ayub.

Ayub membandingkan dana kebutuhan Pilkada TTS pada Pilkada sebelumnya mengalami kenaikan cukup drastis dari Rp 17,5 miliar menjadi Rp 35,7 miliar yang disebabkan karena waktu pelaksanaan pilkada lebih panjang dari delapan bulan menjadi 11 bulan. Selain itu, beberapa Item juga mengalami kenaikan akibat meningkatnya prediksi jumlah pemilih dari 289.534 pemilih pada Pilpres 2014 menjadi 360.311 pemilih. Adapun Item-item yang mengalami kenaikan antara lain Jumlah TPS dari 790 menjadi 92, Jumlah KPPS dari 7 menjadi 9 orang, Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih bertambah sesuai dengan jumlah TPS dan apabila terdapat TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 500, maka jumlah PPDP menjadi 2 orang.

Selain itu, terdapat item yang baru seperti alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU, sebelumnya item itu tidak ditanggung KPU. Prediksi calon sebanyak 8. Templet (alat bantu tuna netra) sebelumnya tidak ada atau tidak ditanggung oleh KPU, bahan kampanye disediakan sesuai dengan sejumlah KK dan KPU memprediksikan jumlah KK di TTS mencapai 140.000 KK. Biaya pemeriksaan kesehatan juga ditambah yang sebelumnya hanya periksa kesehatan fisik, saat ini ditambahkan dua item yakni psikotes dan tes narkoba. "Honor PPS juga meningkat. Sekarang ada pembentukan progja di PPS, sedangkan dulu tidak ada. Kami susun anggaran merujuk pada Permendagri. Selain itu kami juga menyesuaikan dengan standar harga yang mengacu pada peraturan menteri keuangan dan juga Perbup TTS," ujar Ayub. (AS)