Kupang. Perkembangan media sosial (medsos) saat ini sudah saat
mengkhawatirkan. Atas dasar itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan
fatwa halal-haram dan panduan bermedia sosial. MUI melabelkannya dengan Fatwa
Medsosiah.
Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin mengatakan, fatwa yang
dikeluarkan pihaknya merupakan pegangan sekaligus aPerkembangan media sosial
(medsos) saat ini sudah saat mengkhawatirkan. Atas dasar itulah, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa halal-haram dan panduan bermedia sosial. MUI
melabelkannya dengan Fatwa Medsosiah.
Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin mengatakan, fatwa yang
dikeluarkan pihaknya merupakan pegangan sekaligus acuan, baik itu secara hukum
maupun bersifat pedoman.
"Supaya fatwa (MUI) ini ada tindak lanjutnya, supaya
ada pertimbangan perundangan untuk dibuat DPR dan pemerintah," jelas
Ma'ruf di Kantor Kementerian Komunikasi Informasi, Jalan Medan Merdeka Barat,
Jakarta Pusat, Senin, 5 Juni 2017.
Medsos, menurutnya, sudah terlalu banyak dibanjiri berita
bohong. "Adu domba, pornografi, dan kami rasakan medsos ini mengarah pada
kebencian dan permusuhan," ujar Ma'ruf Amin.
MUI sebagai lembaga yang turut menjaga keutuhan dari
perpecahan, berkewajiban mengantisipasi hal tersebut. Dia berharap, fatwa MUI
ini dapat menjadi arah untuk umat menjaga persatuan dari bahaya medsos.
"Jadi, kita harus antisipasi agar tidak akan makin
parah keadaan negara ini. Jadi, bagaimana fatwa (MUI) ini bisa menjadi arah dan
bimbingan berbangsa. Kita ingin menjaga ukhuwah, dan tetap dapat saling
mencintai, menyayangi," kata Ma'ruf.
Yang Diharamkan
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh menyebutkan,
poin pertama yang diharamkan di medsos adalah melakukan gibah (bergunjing),
fitnah, namimah (mengadu domba), dan menyebarkan permusuhan.
Kedua, bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar
suku, agama, ras atau antargolongan. "Media sosial tidak boleh untuk
kebencian, bullying atas dasar suku, agama, ras atau antargolongan," ujar
dia.
Ketiga yang dianggap haram, Asrorun menambahkan, adalah
menyebarkan hoax serta informasi bohong, meskipun dengan tujuan baik seperti
informasi tentang kematian orang yang masih hidup.
Keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan
segala hal yang terlarang secara syar'i. Kelima yang diharamkan adalah
menyebarkan konten yang benar, tetapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya.
Selain itu, Asrorun juga mengatakan memproduksi,
menyebarkan, dan/atau membuat dapat diaksesnya konten atau informasi yang tidak
benar kepada masyarakat, hukumnya haram.
Buzzer Haram
Lalu, bagaimana posisi para buzzer penebar hoax atau kabar
bohong dalam pandangan MUI?
Aktifitas buzzer di medsos, yang menjadikan penyediaan
informasi berisi hoax, gibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan
hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi
atau nonekonomi, hukumnya juga haram.
Demikian juga dengan orang yang menyuruh, mendukung,
membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya, termasuk haram.
"Media sosial memang bagus untuk lingkungan, tapi di
sisi lain memunculkan disharmoni, masalah hukum, dan sebagainya. Karena itu,
kami rasa penting untuk memberikan pandangan dari segi agama mengenai hal
tersebut," tutur Asrorun.
Fatwa Medsosiah MUI diresmikan pada 13 Mei 2017 dan baru
disahkan hari itu secara simbolis antara MUI dan Kemenkominfo.
Ma'ruf berharap, dengan disahkannya Fatwa Medsosiah tepat di
bulan Ramadan, setiap pengguna media sosial dapat menahan diri dari hal-hal
yang tidak baik.
"Ramadan ini waktu yang tepat akan hal ini. Karena kita
mampu menahan diri menggunakan medsos dari hal-hal yang tidak baik," ujar
Ma'aruf.
Internet Bersih
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara,
menilai fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial
(medsos), dapat membantu pemerintah menangani konten-konten di internet.
Selain itu, ia mengharapkan, fatwa Medsosiah MUI ini dapat
menjadikan jagat maya alias ranah internet bersih dari berbagai konten yang
dianggap meresahkan.
"Fatwa ini seperti tambahan 'darah segar' untuk
menangani konten-konten di dunia maya. Kami memiliki panel yang anggotanya dari
berbagai pihak termasuk ada MUI juga. Nah, fatwa ini bisa juga menjadi rujukan
panel tersebut untuk mengatur konten di internet," tutur Rudiantara saat
ditemui di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin, 5 Juni 2017.
Apalagi, menurutnya, pemerintah memiliki Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatur konten di internet,
dengan dua tugas utama yaitu sosialisasi edukasi literasi dan pemutusan akses
terhadap dunia maya. Kedua tugas tersebut, ia menambahkan, dapat sejalan dengan
fatwa MUI.
"Ini baru awal. Setelah ini kami juga akan minta
bantuan untuk sosialisasi ini (fatwa), mewujudkan fatwa MUI untuk mengelola dan
me-manage konten-konten, terutama yang negatif, karena yang bisa menafsirkan
fatwa ini kan MUI," tutur pria yang akrab disapa Chief RA tersebut.
.jpg)
KOMENTAR