Memberdayakan Komunitas, Kembali ke Semangat Pancasila Gotong Royong

Pada Rabu (7/6), Presiden Jokowi secara resmi melantik Yudi Latief menjadi Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Presiden juga melantik sembilan tokoh untuk menjadi dewan pengarah pada lembaga baru tersebut.

Kesembilan tokoh yang dilantik tersebut, di antaranya Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Mantan Wapres Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, mantan Ketua MK Mahfud MD, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Syafii Maarif, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Prof Dr Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek.

Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan lembaga baru ini ke depan dalam menyosialisasikan Pancasila, Koran Jakarta mewawancari Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latief, seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Berikut petikannya.

Tanggapan Anda mengenai UKP PIP ini?

Saya kira diluncurkannya UKP-PIP merupakan momentum untuk merekatkan tenunan kebangsaan. Karena Pancasila sebagai alat persatuan. Pancasila bukan merobek persatuan, tapi malah ingin merekatkan kembali simpul-simpul yang longgar. Ibarat sapu lidi kalau tidak diikat akan berserak.

Sapu lidi akan kuat bila dijadikan satu ikatan yang kuat, dan ikatan yang kuat itu Pancasila.

Banyak pihak antusias dengan pembentukan UKP Pancasila ini, kalau tanggapan Bapak seperti apa?

Dibentuknya unit ini juga jangan “over ekspektasi” karena unit ini tidak terlalu luas kewenangannya, lebih pada fungsi koordinasi dan pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah. Sebenarnya kewenangan terbatas, tapi ekspektasi publik sangat besar.

Lalu, bagaimana menyikapinya?

Jadi, saya kira jalan terbaik adalah dengan memberdayakan komunitas, kembali ke semangat Pancasila gotong royong.

Ke depan, institusi negara ini hanya fasilitator saja, tapi sebenarnya yang bergerak itu simpul-simpul relawan dari berbagai komunitas, gembala-gembala komunitas, rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, ketua adat, itu akan kita jaring dalam kontektivitas supaya sama-sama melakukan pengisian dan bertanggung jawab dalam Pancasila. Karena seperti yang Bung Karno bilang, Pancasila itu semula dari komunitas.

Kalau kita ada masalah maka negara minta tolong kepada komunitas untuk bisa ikut serta merawat nilai-nilai ini.

Terus apa lagi?

Selanjutnya yang akan segera menjadi pusat perhatian sekarang orang banyak merasa pelajaran Pancasila untuk dihidupkan kembali bukan hanya implisit, tapi eksplisit ini kewenangannya di kementerian terkait, seperti Kemendibud dan Kementerian Ristek Dikti.

Dan, yang bisa kita lakukan kalau kementerian terkait mewajibkan pelajaran Pancasila sebagai pelajaran eksplisit, kita hanya bisa membantu supaya pelajaran Pancasila menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat ini.

Anda dipercaya memimpin UKP PIP, apa yang akan dilakukan?

Belakangan ini kita lihat gairah masyarakat untuk memperingati Pekan Pancasila. Menurut saya, kegairahan ini momentumnya harus diteruskan karena seperti Keppres peringatan hari lahirnya Pancasila itu satu tarikan napas mulai lahir 1 Juni sampai rumusan final (Akil Balignya) sampai 18 Agustus. Momen pekan Pancasila ini bisa kita terusnya menjadi Bulan Pancasila.

Maksudnya, peringatan terkait hari lahir Pancasila diperpanjang?

Jadi, di masa depan, peringatannya itu bukan hanya pekan, tapi bulan. (Ini) menarik dari 1 Juni disempurnakan 22 Juni dan berakhir absah saat konstitusi diresmikan pada 18 Agustus supaya saya kira pro kontra soal ini kita selesaikan dengan cara semua orang mengerti bahwa Pancasila tidak sekali, tapi melalui proses yang kontinu mulai 1 Juni sampai 18 Agustus.

Dalam Pekan Pancasila kemarin, banyak kementerian yang ikut berpartisipasi, tanggapan Anda?

Saya lihat sekarang di kementerian dan lembaga negara, peringatan ini masih berlangsung sepekan kayaknya tidak cukup. Nah, di dalam bulan-bulan Pancasila ini harus menjadi momen kebajikan Pancasila. Artinya, bukan hanya seremoni, tapi momen setiap orang, setiap pihak mengamalkan laku Pancasila itu dalam laku hidup.