Menteri PPPA : Hentikan Sekarang juga Kekerasan dan Persekusi Terhadap Perempuan dan Anak

BAGIKAN:



Kupang. "Jika perempuan dan anak diduga melakukan pelanggaran hukum harusnya diselesaikan melalui proses hukum, jangan main hakim sendiri. Hentikan sekarang juga segala bentuk kekerasan dan persekusi terhadap perempuan dan anak," tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam Deklarasi dan Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak, Jumat (9/6) di Jakarta.

Acara deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan rapat bersama Lembaga Masyarakat peduli perempuan dan anak pada selasa lalu sebagai bentuk keprihatinan terhadap berbagai kekerasan yang menimpa perempuan dan anak dalam situasi darurat saat ini. Menyikapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengecam keras tindakan persekusi yang dilakukan oleh oknum atau masyarakat terhadap perempuan dan anak karena tindakan tersebut jelas melanggar undang-undang yang berlaku serta telah menghilangkan hak perempuan dan anak yang seharusnya dilindungi dari segala bentuk intimidasi apalagi kekerasan dan mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Dalam deklarasi tersebut, sekitar 100 organisasi masyarakat dan organisasi perempuan hadir untuk mengkampanyekan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dinilai kondisinya sudah darurat dengan memperkuat barisan aksi nyata sebagai upaya pencegahan, penolakan, dan penghentian segala bentuk kekerasan, eksploitasi, ketidakadilan, diskriminasi, dan persekusi terhadap perempuan dan anak. Penegasan ini sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dan landasan aksi yang harus dilakukan oleh negara–negara, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Convention on the Elimination of all forms of discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1984.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise bersama Ketua Umum Bhayangkari, Trie Tito Karnavian serta Para Ketua 100 organisasi perempuan melaksanakan Deklarasi untuk mengkampanyekan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan persekusi berbagai kasus kekerasan dan aksi persekusi yang saat ini sedang ramai diberitakan oleh sejumlah media massa, diantaranya kasus yang dialami PMA (15) di Jakarta, Afi Nihaya Paradisa di Banyuwangi, Ibu Nuril di Lombok, dan Dokter Fiera di Solok, Sumatera Barat menyita perhatian kita bersama. Mereka dinilai telah melakukan penghinaan terhadap salah satu ketua organisasi masyarakat.

Menteri Yohana menambahkan perlakuan persekusi terhadap perempuan dan anak, meski tidak menimbulkan luka fisik, namun perlakuan tersebut merendahkan martabat yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi perempuan dan anak. Mereka dikhawatirkan akan menjadi kehilangan rasa percaya diri, dan menarik diri dari lingkungan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Pada acara hari ini, komitmen bersama dari berbagai elemen masyarakat dalam rangka melindungi perempuan dan anak Indonesia, dituangkan dalam “Deklarasi dan Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan, eksploitasi dan persekusi” sebagai berikut : Kami para ibu dan anak anak dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di tugu prolklamasi ingin manyampaikan sikap 1. Kami menolak dan mengutuk kkekerasan terhadap perempuan dan anak dengan segala bentuk aksinya karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Kami mengutuk tindakan main hakim sendiri terhadap perempuan dan anak, segala sesuatu harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. 3. Kami berkomitmen melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, psikologis, eksploitasi, intimidasi, persekusi dan segala bentuk kekerasan lainnya yang berdampak negatif terhadap korban. 4. Kami bertekad dan bersatupadu memberikan dukungan kepada pihak yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak Indonesia, baik perlindungan sebelum maupun sesudah terjadi, sehingga tercipta suasana harmonis, aman dan tertib di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 5. Kami mengajak masyarakat untuk tidak takut bersuara dan melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang sehingga tercipta keadilan sosial untuk masyarakat Indonesia.

Sebagai penutup Yohana menambahkan pernyataannya, "Saya mengharapkan dukungan, peran serta dari semua pihak, dan mengajak ibu-ibu serta masyarakat untuk bersatu memerangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak. Deklarasi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mengadvokasi gerakan penegak hak-hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Mari kita bersama bergandeng tangan dan bahu-membahu melakukan aksi nyata sebagai bentuk penolakan terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak."

Ia juga menambahkan pentingnya peran dari laki-laki untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang saat ini dikampanyekan dengan "He for She" atas dasar kesepakatan internasional di PBB.

Demikian dengan adanya deklarasi ini dapat memotivasi dan meyakinkan masyarakat untuk tidak takut mencegah dan melaporkan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang sehingga tercipta lingkungan dan situasi yang ramah perempuan dan anak di Indonesia. (Iwin SB)

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,1,Bulutangkis,2,BUMN,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,coklit KPU,2,Cukai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,1,Divestasi,1,DIY,1,Donggala,1,DPR,2,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,255,Ekspor,1,Emas,1,Ende,11,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,Festival Sandelwood,1,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,22,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,1,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,874,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,10,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT RI ke 73,2,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,1,Ideologi,17,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,152,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jokowi,125,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,160,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,2,Mahfud MD,1,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Milenial,1,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,3,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,Nasional,1292,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,1,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,183,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,2,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,1,pemilu,2,Pemilu 2019,24,Pencak Silat,1,Pendidikan,6,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,4,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,17,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,1,PNS,1,Poling,1,Politik,61,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,3,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,42,Ramadhan,3,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,81,Sri Mulyani,6,Startup,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,19,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,159,sumba tengah,37,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,45,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,1,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Menteri PPPA : Hentikan Sekarang juga Kekerasan dan Persekusi Terhadap Perempuan dan Anak
Menteri PPPA : Hentikan Sekarang juga Kekerasan dan Persekusi Terhadap Perempuan dan Anak
https://4.bp.blogspot.com/-Rt1TB86DjEg/WTyyfgEN2HI/AAAAAAAADGI/pMId8Ok1DEom3roq6rvQ9HExiiIZsqt9gCLcB/s320/warta%2Bntt%2B44.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Rt1TB86DjEg/WTyyfgEN2HI/AAAAAAAADGI/pMId8Ok1DEom3roq6rvQ9HExiiIZsqt9gCLcB/s72-c/warta%2Bntt%2B44.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2017/06/menteri-pppa-hentikan-sekarang-juga.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2017/06/menteri-pppa-hentikan-sekarang-juga.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin