Warga Pesisir Selatan Minta Tambang Batu Warna Dibuka Kembali

Wartantt, Timor Tengah Selatan – Puluhan warga yang mengaku sebagai perwakilan warga penambang batu warna di pesisir selatan TTS mendatangi kantor Bupati TTS dan DPRD Kabupaten TTS untuk menyampaikan aspirasinya terkait larangan aktivitas tambang oleh Pemkab TTS yang dimulai sejak akhir Mei lalu pada Rabu (7/6). Perwakilan masyarakat tersebut berasal dari empat kecamatan yakni Kecamatan Kualin, Kolbano, Kot'olin dan Nunkolo.

Berdasarkan pengakuan dari juru bicara masyarakat Filmon Boimau, kedatangan warga pesisir selatan dengan maksud untuk mendukung pemerintah menertibkan segala penambangan batu  warna oleh perusahaan ilegal. Selain mendukung, masyarakat yang datang juga meminta agar pemerintah dapat mempersingkat waktu penutupan sementara pertambangan batu warna. Pasalnya, masyarakat di pesisir selatan yang mayoritas merupakan penambang hanya mengandalkan penghasilan ekonominya dari sektor tambang batu warna.

Dikatakan Filmon bahwa, masyarakat berharap bahwa pemerintah secara cepat dapat melakukan pendataan dan kembali mengijinkan masyarakat atau perusahaan yang telah memiliki ijin resmi untuk melakukan pertambangan. “sejak penutupan pertambangan batu warna, masyarakat kesulitan dalam kebutuhan ekonomi terutama dalam membayar uang sekolah anak serta kebutuhan makan dan minum,” ucapnya.

Menanggapi pernyataan masyarakat, Ketua Komisi III DPRD TTS, David Boimau menjelaskan bahwa seharusnya penutupan tambang batu warna sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu dimana saat itu, tim pansus menemukan sejumlah persoalan mulai dari persoalan lokasi tambang, jual beli kupon, perusahaan ilegal dan pengangkutan tidak sesuai dengan jumlah kupon. Namun temuan itu, baru ditindak kanjuti oleh Pemda TTS pada tahun 2017 ketika kewenangan Dinas ESDM diambil alih oleh pemerintah Provinsi NTT.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD TTS, Jean Neonufa menambahkan bahwa penutupan sementara pertambangan batu warna di pantai selatan TTS itu tidak bermaksud untuk menyusahkan masyarakat. Melainkan hal itu dilakukan sebagai upaya perbaikan supaya nilai batu warna memiliki harga yang lebih tinggi sehingga dapat lebih bermanfaat buat masyarakat.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Paulus V. R Mella yang langsung menemui masyarakat penambang batu warna menuturkan, penambangan batu warna yang dilakukan di pantai selatan TTS masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah hendak berbenah agar ke depan pertambangan batu warna di pantai selatan TTS itu lebih memiliki nilai ekonomis. Saat ini, masyarakat menjual batu warna tersebut masih dalam bentuk gelondongan,  sehingga harga jualnya rendah. “Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah berupaya mencari solusi agar masyarakat dapat menjual batu warna sudah setengah jadi atau bahkan sudah dalam bentuk yang menarik sehingga dapat meningkatkan harga jual”. Kata Paulus.

Menanggapi keinginan masyarakat agar penutupan tambang batu warna dipersingkat, Paulus menyatakan bahwa Pemkab TTS masih berkoordinasi dengan Pemprov NTT dan pihak-pihak terkait untuk melakukan verifikasi perusahaan-perusahaan penambang batu warna, serta verifikasi lokasi tambang yang legal. Meski demikian, pihaknya akan mengupayakan agat pertambangan batu warna kembali dilakukan dengan pola atau manajemen yang baru dan tentu lebih berpihak kepada masyarakat penambang. "Kami masih terus koordinasi dengan pihak terkait dan juga pemerintah Provinsi, supaya turun cek lokasi dan juga infentarisir kembali perusahaan-perusahaan yang melakukan tambang," tambahnya. (AS)