Waingapu.wartantt.com
- Serah terima sekretariat Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS) dari Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat masa kerja 2016 – 2017 kepada Pemerintah kabupaten Sumba
Timur dilaksanakan Selasa (23/01/2018) bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati
Sumba Barat.
“Kualitas
pendidikan kita masih rendah khusus di kelas-kelas menengah. Kepala sekolah, sarana dan prasarana, berbagai hal yang merupakan faktor
pembatas yang menyebabkan kualitas pendidikan di pulau Sumba rendah. Yang kita lakukan ini mendorong empat pemerintah di Kabupaten yang diback-up
secara kuat oleh Bapak Bupati sebagai kepala pemerintahan Sumba Barat, maka semua
kabupaten bersepakat untuk mengadopsi, dan masing-masing menganggarkan untuk
kita bisa menyelesaikan permasalahan di pulau Sumba,” kata Wakil Bupati Toni.
Wagub NTT juga
mengajak seluruh jajaran pemda se daratan Sumba dan Direktur Inovasi dan
jajarannya untuk terus saling mendukung saling berbagi informasi dan ide,
khusus di dunia pendidikan, agar pembangunan SDM di daratan Sumba semakin hari
semakin lebih baik. (FWD)
Sesuai
informasi yang diterima wartantt dari
Humas Kabupaten Sumba Timur, bahwa Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu
Toni, SP selaku Koordinator FPPS telah menjalankan tugasnya selama dua tahun
dan menyerahkan tanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, dalam hal
ini Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali,ST,MT, untuk masa jabatan dua tahun kedepan 2018 - 2019.
Kegiatan
yang dihadiri Kepala
Biro Humas Setda provinsi NTT, Drs. Samuel D. Pakereng, Bupati Sumba Barat
Agustinus Niga Dapawole, Wakil Bupati Sumba Tengah, Wakil Bupati Sumba Timur,
Perwakilan INOVASI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan NTT dan anggota forum.
Perwakilan
inovasi Jakarta dalam sambutannya mengatakan salah satu permasalahan yang
terjadi di Sumba yaitu kekurangan tenaga guru, sehingga kata Dia untuk
mengatasi itu akan ditarik guru-guru negeri dari sekolah swasta, info itu telah
kita sampaikan terkait dengan kekurangan tenaga guru dan pendidik di
sekolah-sekolah, dan dalam forum itu juga langsung diklarifikasi oleh Bapak Dirjen Pendidikan dengan menyajikan data pokok pendidikan atau dapodik.
“Di
daerah kita ada kekurangan tetapi jumlah guru cukup, jika dinilai satuan jumlah
siswa standar pemerintah pusat dibandingkan dengan guru-guru, realita yang ada
di Sumba tentu standar yang ditetapkan pemerintah pusat itu tidaklah cukup
dengan kita,” katanya.
Menurutnya,
standar pemerintah bahwa satu kelas 30-an siswa dipatutkan dengan jumlah
guru/siswa maka cukup sesuai data pendidikan. Bagaimana menempatkan
guru-guru yunior di kelas rendah kita terapkan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan
peranan kepala sekolah ke depan. Forum ini juga, jika melihat persamaan persoalan itu sudah selesai dan kita masih memilik persoalan tidak sama di empat kabupaten di pulau Sumba ini.
“Peran
forum masih terus kita butuhkan jika kita menyuarakan secara sendiri-sendiri
pasti tidak sampai pada level mengambil kebijakan pemerintah pusat,” tandasnya.
Wakil
Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni, SP, selaku ketua tim mengucapkan
terima kasih kepada bapak ibu sudah menghadiri serah terima FPPS. Latar belakang pertemuan ini di awali program
kementrian Republik Indonesia melakukan penelitian ACDP-40, untuk menginvestigasi persoalan pendidikan yang tejadi di
pulau Sumba, dan ditemukan bahwa persoalan pendidikan di pulau sumba secara umum
hampir sama.
Bupati
Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole dalam sambutannya mengatakan sudah
mendengar semua keluh kesah masyarakat Sumba melalui para pemimpin yang ada,
dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada perwakilan inovasi Jakarta
yang sempat hadir, perwakilan inovasi di Sumba dan Wakil Bupati Sumba Barat
selaku koordinator forum selama dua tahun yang sudah berupaya sedemikian rupa namun
masih ada juga yang belum kita selesaikan.
“Nampaknya
dua tahun ini saya rasa cepat sekali oleh karena itu mungkin kita harus bisa
memikirkan ke depan lagi kalau bisa masa kerja sekretariat bisa 2,5 tahun. Dari
sekarang kita bisa meyakinkan bagi para bupati yang sekarang. Oleh karena itu
saya rasa selama dua tahun Wakil Bupati selaku koordinator berjuang terus
menerus dan masih banyak hal yang kita bicarakan dan perlu kita pikirkan
bersama,” kata Dapawole.
Wakil
Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Peku Wali, ST,MT, mengatakan yang menjadi inti
adalah dalam rangka kita menjawab permasalahan pendidikan terutama di tengkat
pendidikan dasar yang sama-sama kita alami, untuk dapat solusi-solusi terbaik
terutama persoalan yang menyangkut hal hampir sama untuk kita di Sumba.
“Ada
beberapa kajian-kajian yang sudah dilakukan dan solusi itu kita sampaikan ke
tingkat provinsi maupun tingkat pusat,” katanya.
Sementara
itu Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Drs. Samuel D. Pakereng, M.Si mewakili
Wakil Gubernur NTT, Beny A. Litelnoni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi
kepada NGO Inovasi dan Jajaran Pemda se daratan Sumba, Ketua FPPS dan jajaran
atas segala usaha dan dedikasinya membantu Pemda se daratan Sumba untuk
memajukan kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan.
KOMENTAR