Masyarakat Harap Tenang, Rangkaian Gangguan Kamtibmas Tak Berkaitan

wartantt.com, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di beberapa tempat akhir-akhir ini -terutama menyangkut gangguan kerukunan beragama di Jawa Barat, Banten, dan Yogyakarta tidak terkait satu sama lain. Untuk itu, ia meminta masyarakat tetap tenang dan tak usah takut pada situasi akhir-akhir ini.

“Itu semua kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat biasa, yang kebetulan waktunya berdekatan. Not by design,” kata Moeldoko, usai pertemuan dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Kantor Staf Presiden, Rabu, 14 Februari 2018 siang.

Moeldoko menegaskan, polisi harus meningkatkan kewaspadaan anggotanya. “Jangan ragu-ragu bertindak terhadap pelaku kekerasan dan tindakan intoleransi,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu hadir Kepala UKP-PIP Yudi Latief dan beberapa anggota Dewan Pengarah, antara lain Try Sutrisno, Mahfud MD, dan Andreas Anangguru Yewanggoe dan anggota Dewan Penasihat Benny Susetyo, Pr.

Poin utama yang dibahas di pertemuan siang itu antara UKP-PIP dan Kantor Staf Preiden yakni upaya mensosialisasikan Pancasila menjadi lebih mudah kedepannya.

“KSP akan mensinergikan seluruh kekuatan di antara Kementerian dan Lembaga agar program-program UKP-PIP bisa masuk di dalamnya dan bisa menjadi kekuatan yang besar. Juga agar program-program itu tidak berdiri sendiri yang pada akhirnya bisa overlapped atau tumpang tindih dan tidak sinkron,” kata Moeldoko.

Kepala UKP-PIP Yudi Latief menekankan, apa yang diputuskan oleh UKP butuh proses sinergi dengan lembaga-lembaga terkait, dan tentunya memerlukan dukungan dari institusi kepresidenan.

“Dalam hal ini KSP sebagai tangan kanan utama dari lembaga kepresidenan untuk bisa mengorganisir lembaga-lembaga yang terkait,” kata Yudi. Selanjutnya, Yudi menjelaskan bagaimana cara mensosialisasikan Pancasila ke masyarakat yaitu merespon isu- isu strategis yang ada di publik yang ada implikasinya dengan soal nilai Pancasila.

“Pancasila menjadi sakti kalau efektif merespon problem-problem yang ada,” ungkapnya. Nantinya UKP-PIP akan melakukan penyediaan konten serta mapping persoalan, dan KSP akan mengeksekusinya.

Respon Isu SARA
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan, media harus dioptimalkan untuk merespon berbagai isu-isu menyangkut Suku Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).

“Lembaga yang tepat untuk menyampaikan kepada publik adalah UKP-PIP, sehingga masyarakat tidak memiliki sensitifitas di dalam merespon situasi,” tegasnya.