Tahun Depan, Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Sumber Daya Manusia

wartantt.com -- Pemerintah Indonesia akan mengalihkan prioritas Pembangunan Nasional dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai 2019 mendatang. Pasalnya, sumber daya ekonomi zaman sekarang tidak lagi berasal dari sumber daya alam tapi manusia yang berpengetahuan, kompeten, dan terampil.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Bambang Satrio Lelono.

“Presiden Joko Widodo mengatakan mulai 2019 pemerintah memprioritaskan pembangunan SDM. Sumber daya ekonomi saat ini adalah manusia yang berpengetahuan, manusia yang kompeten, dan berketerampilan bukan lagi sumber daya alam,” ujar Bambang seperti yang dikutip dari Kemenaker pada Selasa (13/3/2018).

Bambang melanjutkan, untuk merespon gagasan Presiden tersebut, Ditjen Binalattas telah menetapkan program, kebijakan, dan strategi yang diharapkan mampu untuk mewujudkan SDM kompeten melalui pelatihan vokasi.

“Strategi yang ditempuh untuk menghasilkan SDM kompeten antara lain percepatan penerapan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana pelatihan kerja, peningkatan kompetensi instruktur tenaga pelatihan pemerintah dan swasta,” tuturnya.

Serta, lanjut Bambang, pengembangan program pemagangan dalam dan luar negeri, percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pelaksanaan pelatihan di BLK, Lemdiklat dan lembaga pelatihan kerja swasta, serta pengembangan dan peningkatan produktivitas.

Ia menambahkan, tersedianya SDM yang kompeten merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan nasional saat ini.

“Melalui pelatihan kerja yang terencana agar peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap kerja (attitude) dapat dilakukan,” ujarnya.

Kerjasama intansi terkait

Sementara Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra),  Saemu mengatakan bahwa di Sultra ada empat instasi yang menangani ketenagakerjaan. Saemu meminta kepada empat instansi tersebut untuk bekerja sama.

Keempat intansi tersebut yakni, Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja, kedua BLK Kendari, ketiga Badan Pembangunan Daerah, dan keempat BNP2TKI.

“Kita sama-sama bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan di Sultra. Mari kita berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga bisa mendukung kebijakan pengembangan SDM,” ujar Saemu. (RA/yi)