Pujakessuma Nusantara Siap Hibahkan 23 Juta Suara ke Jokowi

wartantt.com -- Perang dukungan mulai berkobar. Bila sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) siap mendukung Prabowo Subianto, kini giliran Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara siap menghibahkan 23 juta suara kepada petahana Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Bedanya KSPI masih melirik nama lain yakni Jokowi, Pujakessuma Nusantara sudah bulat mendukung Jokowi.

Bedanya lagi, anggota KSPI cuma kisaran 275 ribu orang, anggota Pujakessuma Nusantara yang mempunyai hak pilih saja mencapai 23 juta orang.

“Anggota kita yang punya hak pilih sekitar 23 juta. Seluruhnya akan kita hibahkan kepada Pak Jokowi,” ungkap Ketua Umum Pujakessuma Nusantara Suhendra Hadi Kuntono di Jakarta, kemarin.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 262 juta jiwa. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS), 40% dari 262 juta atau sekitar 110,04 juta jiwa beretnis Jawa.

Sementara itu, jumlah pemilih pada Pemilu/Pilpres 2019 sebanyak 196,5 juta jiwa. Bila diasumsikan 40% dari 196,5 juta pemilih itu beretnis Jawa, maka ada 78,6 juta etnis Jawa yang akan memilih pada Pemilu/Pilpres 2019.

“Sebanyak 30% dari 78,6 juta jiwa itu atau sekitar 23,58 juta jiwa tinggal di Sumatera, Sulawesi dan Maluku yang merupakan komunitas atau anggota Pujakessuma Nusantara. Seluruhnya akan kita arahkan untuk memilih Pak Jokowi yang sudah terbukti berhasil,” jelas Suhendra sambil menambahkan dukungan yang sama juga diberikan Pujakessuma Nusantara kepada pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dalam Pilkada Sumut 2018.

Selain terbukti berhasil, dukungan Pujakessuma Nusantara diberikan ke Jokowi karena visi dan misinya, terutama Nawacita, sejalan dengan visi dan misi ormas ini terkait sikap pemimpin, yakni "tunggal sabahita" atau senasib sepenanggungan dalam satu perahu. "Salah satu indikatornya adalah tidak korupsi," ucapnya.

Hanya saja, Suhendra mengingatkan agar Jokowi memilih calon wakil presiden (cawapres) yang benar-benar tepat, sesuai kriteria yang telah dirumuskan Pujakessuma Nusantara, yakni teknokrat, muda dan dari luar Jawa.

“Pertama, cawapres itu bukan politisi atau militer, melainkan teknokrat. Jokowi membutuhkan wapres yang akan fokus membantu di bidang ekonomi. Teknokrat juga diperlukan untuk menggaet suara kelas menengah ke atas, karena basis dukungan Pak Jokowi saat ini adalah kelas menengah ke bawah,” jelas pria low profile kelahiran Medan, Sumut, 50 tahun lalu ini.

Kedua, kata Suhendra, cawapres itu haruslah lebih muda usianya dari Jokowi yang saat ini menjelang 57 tahun. “Ini untuk kaderisasi di 2024, karena pada saat itu kita akan lebh sulit mencari sosok capres atau cawapres daripada saat ini,” cetusnya.

Ketiga, lanjut Suhendra, cawapres tersebut sebaiknya dari luar Jawa, meskipun tidak mutlak. “Ini bukan soal primordialisme. Ini soal upaya memperluas dukungan suara Pak Jokowi yang berasal dari Jawa,” tukasnya.

Apalagi, kata Suhendra, sudah terbukti wapres dari luar Jawa sukses mendampingi Presiden RI, mulai dari Mohammad Hatta (Sumatera Barat, mendampingi Bung Karno), Adam Malik (Sumatera Utara, mendampingi Pak Harto), BJ Habibie (Sulawesi Selatan, mendampingi Pak Harto dan kemudian menjadi Presiden), Hamzah Haz (Kalimantan Barat, mendampingi Megawati Soekarnoputri), dan Jusuf Kalla (Sulawesi Selatan, mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian Jokowi). “Ini tentu menjadi angin segar bagi tokoh-tokoh dari luar Jawa, termasuk Sumatera,” tutur Suhendra.

Karena "hibah", Pujakessuma Nusantara pun tulus tak berharap apa-apa, memberikan suaranya kepada Jokowi semata-mata demi kemajuan bangsa dan negara. Tapi, kata Suhendra, bila ada tawaran, Pujakessuma Nusantara pun merasa tertantang untuk mengajukan kader-kadenya yang memenuhi kriteria cawapres ideal bagi Jokowi pada Pilpres 2019, yakni teknokrat, muda dan dari luar Jawa.

“Kita banyak stok kader yang Insya Allah siap bila rakyat menghendaki untuk diajukan sebagai cawapres, atau minimal menteri di kabinet. Kalau capres, kita beri kesempatan satu periode lagi kepada Pak Jokowi untuk menuntaskan pekerjaan yang belum beres,” tandas mantan Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam ini.