Dulu 7.000 Kapal Asing Beroperasi Ilegal, Presiden Jokowi: Sekarang Tidak Berani Lagi Masuk

BAGIKAN:

 

wartantt.com -- Usai bertemu dengan para pengemudi truk, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan silaturahmi dengan Perwakilan Nelayan seluruh Indonesia dan Peserta Rembug Nasional Tahun 2018 serta Musyawarah Nasional (Munas) VII Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5) siang.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa dalam 3,5 (tiga setengah) tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan 363 kapal asing ilegal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Padahal yang namanya kapal ilegal asing yang ada di laut Indonesia itu, sambung Presiden, jumlahnya jika dihitung kurang lebih 7.000-an.

“Sekarang sudah tidak berani lagi masuk ke Indonesia. Ada satu, dua, tiga. Itu satu, dua, tiga tapi ditangkap lagi Ibu Susi, ya itu langsung ditenggelamkan,” kata Presiden Jokowi menunjuk Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan yang hadir di acara itu.

Artinya, lanjut Presiden, seharusnya yang dulu ikan-ikan itu ditangkap diambil oleh kapal-kapal ilegal asing tersebut, sekarang mestinya bisa dinikmati oleh para nelayan semuanya. Kalau belum, tambah Presiden, artinya ikan-ikan itu memang belum berkembang lebih banyak lagi.

“Mungkin masih menunggu enggak tahu setahun atau 2 tahun, tapi laporan dari Bu Susi sudah ada kenaikan. Tapi kita sendiri memang harus menyadari bahwa penggunaan alat-alat tangkap jaring yang tidak ramah lingkungan itu juga memang harus dalam transisi yang harus kita ubah. Karena kalau tidak yang rugi ya kita sendiri,” tutur Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengisahkan perjalanannya ke Pangandaran, Jabar, beberapa waktu lalu. Menurut Presiden, banyak nelayan di Pangandaran yang bercerita, kalau dulu banyak ikan, sekarang betul-betul mencari ikan itu sangat sulit.

“Lah ini yang harusnya dikembalikan lagi agar ikan-ikan itu menjadi normal dan ada kembali. Tidak hanya di Pangandaran tetapi di semua titik-titik di mana nelayan-nelayan kita banyak hidup dari perikanan laut kita. Jadi arahnya kita harus mengerti,” terang Presiden.

Ditegaskan Presiden, pemerintah tidak ingin menghambat atau ingin merintangi atau ingin tidak memperbolehkan, enggak ada. Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa arahnya Pemerintah ingin kebaikan bagi para nelayan sendiri.

“Kalau ndak ya di lapangan kita tahulah, di lapangan kita tahu ada kapal asing yang mengatasnamakan nelayan kita,” ucap Presiden Jokowi seraya menambahkan, para nelayan harus juga tangkap ikan.

Presiden juga mengingatkan para nelayan untuk  mengikuti perubahan teknologi di dunia yang ada. Ia menunjuk contoh keramba jaring apung lepas pantai yang baru dikerjakan di Pangandaran, Karimunjawa, dan di Sabang.

“Ini contohnya seperti ini. Saya cek sendiri kemarin ke tengah laut, ini di tengah laut, 8 mil dari pantai. Kalau negara lain mengerjakan, kita enggak mengerjakan, ditinggal kita,” tambah Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta peserta Munas VII HINSI.

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,1,Bulutangkis,2,BUMN,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,coklit KPU,2,Cukai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,1,Divestasi,1,DIY,1,Donggala,1,DPR,2,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,255,Ekspor,1,Emas,1,Ende,11,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,Festival Sandelwood,1,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,22,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,1,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,870,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,10,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT RI ke 73,2,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,1,Ideologi,17,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,152,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jokowi,125,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,160,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,2,Mahfud MD,1,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Milenial,1,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,3,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,Nasional,1288,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,1,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,183,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,2,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,1,pemilu,2,Pemilu 2019,24,Pencak Silat,1,Pendidikan,6,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,4,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,17,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,1,PNS,1,Poling,1,Politik,61,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,3,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,42,Ramadhan,3,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,81,Sri Mulyani,6,Startup,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,19,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,159,sumba tengah,37,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,45,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,1,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Dulu 7.000 Kapal Asing Beroperasi Ilegal, Presiden Jokowi: Sekarang Tidak Berani Lagi Masuk
Dulu 7.000 Kapal Asing Beroperasi Ilegal, Presiden Jokowi: Sekarang Tidak Berani Lagi Masuk
https://2.bp.blogspot.com/-VMO8fym8VXs/WvGuv5z045I/AAAAAAAAIiE/BNxfJeKaEXALqF7TOVGfMybT8AywpWgWQCLcBGAs/s320/Peledakan%2BKapal%2BIlegal.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-VMO8fym8VXs/WvGuv5z045I/AAAAAAAAIiE/BNxfJeKaEXALqF7TOVGfMybT8AywpWgWQCLcBGAs/s72-c/Peledakan%2BKapal%2BIlegal.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2018/05/dulu-7000-kapal-asing-beroperasi-ilegal.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2018/05/dulu-7000-kapal-asing-beroperasi-ilegal.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin