WartaNTT.com, LEMBATA –
Kebijakan program Rastra sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional
dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan, yang secara
spesifik maksud penyaluran beras bersubsidi untuk menjangkau kelompok
masyarakat berpendapatan rendah dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran para
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangannya sering mengalami
kendala teknis dalam pendistribusian dilapangan.
Informasi
yang dihimpun WartaNTT bahwa sampai dengan saat ini, Beras bantuan sosial Masyarakat
Sejahtera (Rastra) 2018 untuk Kab Lembata masih dalam tahap pendistribusian
putaran ke-1 (periode Januari s/d Maret).
Kepala Gudang
Bulog Kab Lembata, Yohanes Mujur yang ditemui diruang kerjanya, Rabu
(16/05/2018) mengatakan “Sampai dengan saat ini dari 9 Kecamatan yang ada,
telah terdistribusi total untuk Kecamatan Omesuri dan Lebatukan, sedangkan
untuk Kecamatan Buyasuri tersisa 4 Desa yang sedang dalam proses distribusi. Untuk
Kecamatan Nubatukan baru 6 Desa yang menerima, sedangkan Kecamatan lainnya
belum karena kami masih menunggu jadwal pendistribusian yang diterbitkan Dinas
Sosial, PMD Kab Lembata”.
Yohanes melanjutkan
“Kapasitas gudang kami hanya dapat menampung 500 Ton beras dimana difungsikan
untuk menyimpan beras Rastra yang dialokasikan 130,140 Ton per bulannya (390,420
Ton per tahapan/3 bulan), serta beras bagi Pegawai Negeri yang ada di Kab
Lembata. Jika stok telah berkurang drastis baru dapat diajukan alokasi kepada
Pihak Subdivre Larantuka. Kami juga berharap beras untuk masyarakat penerima
manfaat segera terdistribusi sehingga dapat dipersiapkan lagi untuk putaran
selanjutnya guna meminimalisir terjadinya penurunan mutu beras akibat disimpan
dalam waktu yang lama” ujarnya.
Sementara itu
Kepala Dinas Sosial dan PMD Kab Lembata, Drs. Aloysius Buto yang ditemui WartaNTT diruang kerjanya, Rabu
(16/05/2018) mengatakan “Penyaluran
bansos Rastra 2018 telah dilakukan sejak pertengahan bulan April yang lalu,
meskipun launching bansos Rastra 2018 baru dilakukan pada 2 Mei 2018 oleh
Bupati Lembata bertepatan dengan peringatan Hardiknas tingkat Kab Lembata yang
dipusatkan di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri”.
“Jadwal pendistribusian disiapkan oleh kami, selanjutnya
diserahkan kepada Bulog Lembata untuk eksekusi dengan mendapatkan dukungan
kerja TKSK dan Tim Koordinasi tingkat Desa yang mana seharusnya Tim tersebut sudah
dibentuk oleh para Kepala Desa sehingga proses berjalan sesuai mekanisme”
ujarnya.
Koordinator
TKS Bansos Rastra Kab Lembata, Leonardus
Latu, S.Fil yang ditemui, Kamis (17/05/2018) mengatakan “Berdasarkan sosialisasi
yang telah dilakukan di 9 Kecamatan pada bulan April 2018 lalu, masyarakat menyambut
baik kehadiran program bansos rastra untuk TA 2018 yang mana tidak dipungut
biaya sepeserpun. Kami juga berharap tidak ada lagi perubahan-perubahan
identitas penerima manfaat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam form DPM”.
“Saat ini kami sedang menyiapkan jadwal pendistribusian untuk
wilayah Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur serta kami berharap di akhir bulan
Mei 2018 putaran ke-1 sudah terdistribusi secara baik” ujarnya menambahkan.
Beberapa
Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) bansos Rastra Kab Lembata yang sempat
ditemui WartaNTT, Kamis (17/05/2018) mengakui bahwa Proses pendistribusian
Bansos Rastra saat ini lebih sulit dibanding distribusi program Raskin di Tahun
sebelumnya akibat belum terbentuknya Tim Koordinasi bansos Rastra tingkat Kelurahan/Desa.
“Kami harus
bekerja ekstra diluar tupoksi lagi karena harus memantau pendropingan hingga ke
tingkat Kelurahan/Desa apalagi jarak tempuh dan infrastruktur jalan antar Desa
di Kab Lembata yang kurang mendukung”.
TKSK yang tidak
ingin ditulis identitasnya kepada WartaNTT mengatakan “Beban kerja kami cukup
banyak, namun hingga saat ini tali asih yang diberikan oleh pemerintah pusat
(Rp.500.000,- per bulannya) melalui rekening bank masing-masing TKSK baru
diterima untuk bulan Januari-Februari 2018, serta dikenakan pemotongan pajak
oleh pihak Bank sebesar Rp.30.000,- per bulannya. Selain itu juga insentif yang
dijanjikan pihak Pemerintah Provinsi sampai dengan hari ini belum ada
kejelasannya, begitu juga dengan insentif dari Pemda Lembata kami kurang tahu
apakah dianggarkan atau tidak sesuai ketentuan”.
Sementara itu Kepada WartaNTT, Sekretaris Tim Bansos
Rastra Tk Kab Lembata, Rafael Miku Krova, S.Sos yang ditemui secara terpisah,
Kamis (17/05/2018) membenarkan kondisi pendistribusian bansos putaran ke-1 yang
sedang berproses.
“Pembentukan Tim Koordinasi tingkat Desa sedang berproses
sehingga TKSK sebanyak 9 orang bekerja rangkap dari fungsi utama sebagai
pendamping. Kami berharap dalam waktu dekat seluruhnya (Tim Koordinasi Tk Desa)
sudah berjalan sehingga pelaksanaan tugas masing-masing berjalan optimal”.
Rafael menambahkan “Hingga saat ini kami belum menerima
laporan dari TKSK terkait adanya upaya politisasi baik ditingkat Kelurahan/Desa
atas bantuan bansos Rastra, serta kami terus membangun sinergi dengan para
Lurah/Kades agar tidak ada pihak ketiga yang mengambil peluang menyalahgunakan pendistribusian
bantuan bagi masyarakat ini”ujarnya. (Kris
Kris)
.png)
.jpg)
KOMENTAR