Perekonomian Indonesia dinilai tidak akan mengikuti jejak perekonomian Turki yang saat ini mengalami krisis. Krisis tersebut salah satunya disebabkan oleh pelemahan nilai tukar mata uangnya yakni lira terhadap dolar AS.
Pelemahan mata uang lira terhadap dolar AS ini sendiri terjadi karena kebijakan Presiden Donald Trump yang menggandakan tarif impor baja dan aluminium dari Turki.
Melalui akun Twitternya, pada Jumat pekan lalu Trump mengumumkan bahwa tarif impor aluminium akan meningkat menjadi 20% dan tarif impor baja akan dinaikkan menjadi 50%.
Namun krisis ekonomi yang tengah dialami oleh Turki tidak akan diikuti oleh Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya:
1. Penjelasan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku perekonomian Indonesia masih tetap terjaga. Dirinya pun mengaku akan terus waspada terkait dengan dinamika global yang memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.
"Namun overall ekonomi Indonesia tetap kita jaga. Ada perbedaan yang sangat nyata," kata Sri Mulyani di gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Perbedaan yang nyata antara Indonesia dengan Turki, kata Sri Mulyani dilihat dari defisit transaksi berjalan (CAD) yang sebesar 3% terhadap PDB, inflasi yang rendah 3,5% menandakan bahwa ekonomi nasional masih terkendali.
"Makanya yang muncul dari CAD, walaupun 3% tidak setinggi waktu taper tantrum tapi kita akan tetap hati-hati dan menjaga supaya dia tidak menjadi sumber kerawanan," jelas dia.
"Inflasi kita 3,5% kalau di Turki kan sudah di atas 15%, growth kita 5% tapi tidak berhubungan dengan CAD yang tinggi seperti di Turki," tambah dia.
Selain itu, dari sisi utang mata valuta asing (valas) baik dari swasta, perbankan, maupun Indonesia secara keseluruhan kondisinya masih terkontrol dengan baik. Selanjutnya, strategi pembiayaan pemerintah dalam menutup defisit APBN pun dilakukan dengan hati-hati.
"Namun overall ekonomi Indonesia tetap kita jaga. Ada perbedaan yang sangat nyata," kata Sri Mulyani di gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Perbedaan yang nyata antara Indonesia dengan Turki, kata Sri Mulyani dilihat dari defisit transaksi berjalan (CAD) yang sebesar 3% terhadap PDB, inflasi yang rendah 3,5% menandakan bahwa ekonomi nasional masih terkendali.
"Makanya yang muncul dari CAD, walaupun 3% tidak setinggi waktu taper tantrum tapi kita akan tetap hati-hati dan menjaga supaya dia tidak menjadi sumber kerawanan," jelas dia.
"Inflasi kita 3,5% kalau di Turki kan sudah di atas 15%, growth kita 5% tapi tidak berhubungan dengan CAD yang tinggi seperti di Turki," tambah dia.
Selain itu, dari sisi utang mata valuta asing (valas) baik dari swasta, perbankan, maupun Indonesia secara keseluruhan kondisinya masih terkontrol dengan baik. Selanjutnya, strategi pembiayaan pemerintah dalam menutup defisit APBN pun dilakukan dengan hati-hati.
2. JK Pastikan RI Tak Krisis
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan Indonesia tidak terpengaruh dengan krisis ekonomi yang sedang menimpa Turki, akibat anjloknya mata uang lira terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Indonesia dikatakan JK memiliki nilai perdagangan yang relatif kecil dengan Turki.
"Kita kan perdagangan kita tidak banyak, US$ 1 miliar, US$ 2 miliar (Turki) dengan Indonesia," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).
Turki memiliki hubungan perdagangan yang bernilai besar dengan negara-negara di sekitarnya khususnya negara-negara Eropa.
"Dia hubungannya dengan Eropa dengan negara-negara sekitarnya, perdagangan kita tidak besar," ujarnya.
JK juga menyebut Indonesia dan Turki berbeda dari segi ekonomi, salah satunya tingkat inflasi Turki yang lebih tinggi dari RI.
"Saya kira kita beda dengan Turki, saya baru bicara dengan Ibu Ani (Menkeu Sri Mulyani), itu Turki dengan Indonesia beda, dia inflasinya 17% kita cuma 3,5%" tuturnya.
"Kita kan perdagangan kita tidak banyak, US$ 1 miliar, US$ 2 miliar (Turki) dengan Indonesia," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).
Turki memiliki hubungan perdagangan yang bernilai besar dengan negara-negara di sekitarnya khususnya negara-negara Eropa.
"Dia hubungannya dengan Eropa dengan negara-negara sekitarnya, perdagangan kita tidak besar," ujarnya.
JK juga menyebut Indonesia dan Turki berbeda dari segi ekonomi, salah satunya tingkat inflasi Turki yang lebih tinggi dari RI.
"Saya kira kita beda dengan Turki, saya baru bicara dengan Ibu Ani (Menkeu Sri Mulyani), itu Turki dengan Indonesia beda, dia inflasinya 17% kita cuma 3,5%" tuturnya.
3. Berdampak ke Investasi
Krisis ekonomi yang menimpa Turki diprediksi memberikan pengaruh pada realisasi investasi di Indonesia. Perlambatan pertumbuhan realisasi penanaman modal di tanah air pun sudah mulai terasa.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di sepanjang semester I-2018 mencapai Rp 361,6 triliun. Angka itu tumbuh 7,4% dibanding realisasi investasi di semester I-2017 sebesar Rp 336,7 triliun. Namun pertumbuhannya mengalami perlambatan, sebab di semester I-2017 tumbuh 12,9%.
Sementara realisasi penanaman modal di triwulan II-2018 (April-Juni) sebesar Rp 176,3 triliun. Angka itu turun dibanding realisasi investasi triwulan I-2018 (Januari-Maret) sebesar Rp 185,3 triliun.
"Dampak krisis Turki, transmisinya adalah melalui pasar uang dan pasar modal, yang mana terjadi penurunan likuiditas terutama dolar di seluruh dunia akibat penarikan kembali investor modal yang mereka investasikan di negara berkembang," kata Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Menurut Thomas penarikan modal yang dilakukan investor asing dilakukan negara-negara dengan ekonomi berkembang termasuk Indonesia. Hal itu pun cukup memberikan pengaruh pada realisasi investasi.
Dia juga memperkirakan, krisis ekonomi di Turki akan memberikan pengaruh pada realisasi investasi PMA di triwulan III dan IV 2018. Meskipun dia masih yakin target realisasi investasi tahun ini sebesar Rp 765 triliun masih bisa dicapai meski berat.
Meski begitu Thomas yakin pemerintah akan mencari upaya untuk menepis imbas dari krisis ekonomi di Turki. Dia juga yakin imbas krisis ekonomi di Turki juga akan menjadi pembahasan dalam acara pertemuan IMF-World Bank di Bali pada Oktober 2018 mendatang.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di sepanjang semester I-2018 mencapai Rp 361,6 triliun. Angka itu tumbuh 7,4% dibanding realisasi investasi di semester I-2017 sebesar Rp 336,7 triliun. Namun pertumbuhannya mengalami perlambatan, sebab di semester I-2017 tumbuh 12,9%.
Sementara realisasi penanaman modal di triwulan II-2018 (April-Juni) sebesar Rp 176,3 triliun. Angka itu turun dibanding realisasi investasi triwulan I-2018 (Januari-Maret) sebesar Rp 185,3 triliun.
"Dampak krisis Turki, transmisinya adalah melalui pasar uang dan pasar modal, yang mana terjadi penurunan likuiditas terutama dolar di seluruh dunia akibat penarikan kembali investor modal yang mereka investasikan di negara berkembang," kata Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Menurut Thomas penarikan modal yang dilakukan investor asing dilakukan negara-negara dengan ekonomi berkembang termasuk Indonesia. Hal itu pun cukup memberikan pengaruh pada realisasi investasi.
Dia juga memperkirakan, krisis ekonomi di Turki akan memberikan pengaruh pada realisasi investasi PMA di triwulan III dan IV 2018. Meskipun dia masih yakin target realisasi investasi tahun ini sebesar Rp 765 triliun masih bisa dicapai meski berat.
Meski begitu Thomas yakin pemerintah akan mencari upaya untuk menepis imbas dari krisis ekonomi di Turki. Dia juga yakin imbas krisis ekonomi di Turki juga akan menjadi pembahasan dalam acara pertemuan IMF-World Bank di Bali pada Oktober 2018 mendatang.
.jpg)
KOMENTAR