Cegah Kecurangan Distribusi BBM, Pemerintahan Jokowi – JK Terapkan Cara Canggih

wartantt.com -- Pemerintahan Jokowi-JK kembali berinovasi dengan berhasil menemukan satu cara lain untuk bisa mencegah kecurangan pada pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM). Caranya dengan menerapkan perkembangan teknologi di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.

Kini PT Pertamina dengan PT Telkomunikasi Indonesia sudah meneken penandatanganan kerja sama digitalisasi nozzle untuk seluruh SPBU di Indonesia. Penandatanganan itu dilakukan di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jakarta, Jumat (31/8/2018) kemarin.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pun mengapresiasi hal tersebut. Menurutnya, sistem big data tersebut bisa menyelamatkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.

“Hari ini sangat menggembirakan karena tren di dunia, nantinya, semuanya akan berdasarkan data analisis. Ini era baru dimana kita bersaing dengan analisis big data salah satu komponennya adalah digitalisasi,” kata Arcandra seperti dikutip dari keterangan resmi pada Sabtu (1/9/2018).

Menurut Arcandra, dengan adanya digitalisasi nozzle, maka akan memudahkan pemantauan data penyaluran BBM yang dibutuhkan oleh masing-masing SPBU secara realtime. Cukup melalui telepon genggam.

“Kita harap dengan program dari Pertamina untuk mendapatkan data yang langsung online dan bisa dilihat ultimate goal-nya dari handphone kita. Berapa kebutuhan masing-masing SPBU, apakah SPBU tersebut menyalurkan solar sesuai yang diperuntukkan, apakah tangki-tangki yang SPBU punya supply chain-nya sudah efisien atau tidak,” harap Arcandra.

Selamatkan Anggaran Negara

Selain itu, proses digitalisasi nozzle itu memiliki keunggulan dalam memonitor kebutuhan subsidi energi yang diajukan oleh Kementerian ESDM dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 sebesar Rp150 triliun.

“RAPBN kemarin yang kita ajukan untuk subsidi energi ada Rp150 triliun. Cukup besar. Dari Rp150 triliun, sekian persennya untuk peruntukan BBM dan LPG. Untuk BBM yang terbesar ada di solar,” ujar Arcandra.

Selama ini, kata dia, pendataan kebutuhan dan penyaluran subsidi solar dilakukan secara manual sehingga tidak bisa dimonitor secara akurat dan realtime. Melalui penggunaan digitalisasi SPBU dalam nozzle, maka jumlah kebutuhan dan penyaluran subsidi tidak lagi berdasarkan perkiraan semata.

“Tidak mungkin lagi kita akan dapatkan hasil survei atau rasa-rasanya. Dengan adanya program ini tidak ada lagi perasaan yang bermain, yang bermain adalah data,” ungkap Arcandra.

Untuk itu, Pemerintah meminta Pertamina untuk memanfaatkan digitalisasi SPBU demi mendapatkan akurasi data. “Kami berharap kepada Pertamina untuk bersungguh-sungguh (menerapkannya),” pesan Arcandra.

Sebagai informasi, Pemerintah akan memasang sistem digital pada 75.000 nozzle di 5.518 SPBU seluruh Indonesia. Pemerintah senidiri menargetkan akan menyelesaikan proses digitalisasi ini pada pertengahan tahun 2019 mendatang.