Bawaslu Evaluasi Kampanye, 16 Parpol di LEMBATA Siap Benahi Diri

WartaNTT.com, LEMBATA – Komitmen 16 Partai Politik di Kabupaten Lembata menerima hasil evaluasi Bawaslu serta sikap konsisten melakukan pembenahan internal selama masa kampanye, patut diapresiasi. Hal tersebut terungkap dalam pelaksanaan Rapat Terbatas bersama Parpol terkait Evaluasi Kampanye Triwulan I Pemilu 2019 di Kabupaten Lembata, yang diselenggarakan Bawaslu Lembata, Jumat (21/12/2018).

Ditengah kontestasi sengit antar Parpol Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Lembata dalam menempatkan 25 kader terbaiknya di Gedung “Peten Ina”, Bawaslu Lembata mencatat berbagai pelanggaran berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye (APK) serta hasil monitoring pelaksanaan kampanye berdasarkan STTP kampanye yang diterbitkan Polres Lembata.

Komisioner Bawaslu Lembata Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga, Thomas Vebry Bayo Ala, S.IP mengatakan masih adanya tindakan inkonsistensi yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam pemasangan APK di tingkat Kecamatan.

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terkait APK dan pelaksanaan kampanye di 9 Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Lembata menemukan beberapa hal yakni mayoritas APK masih terpasang diatas pohon atau diantara pepohonan, APK yang dipasang dalam lingkungan halaman milik perorangan/badan hanya mengantongi izin lisan bukan tertulis, masih terdapat APK yang dipasang dirumah perangkat Desa, serta kendala komunikasi antara pihak Panwascam dengan petugas yang memasang APK tidak tepat sasaran karena tidak diketahui siapa penanggungjawab pemasangan APK dimaksud”.

Febry melanjutkan “Sampai saat ini sudah sebanyak 84 STTP kampanye yang diterbitkan Polres Lembata yakni untuk kegiatan Pertemuan terbatas sebanyak 81 kali dan kegiatan Pertemuan tatap muka sebanyak 3 kali”.

“Bawaslu Lembata juga telah melaksanakan monitoring terhadap 134 lokasi kampanye yang tersebar di 9 Kecamatan dengan beberapa catatan bagi 16 Parpol baik kampanye yang dibubarkan karena tidak mengantongi STTP kampanye, molor dari waktu yang ditetapkan akibat gangguan teknis, serta kampanye yang ditunda atau dibatalkan. Kami berharap agar kualitas dan kuantitas kampanye dapat dioptimalkan dalam kurun waktu yang tersisa.” ujarnya.

Sekretaris SatpolPP Kabupaten Lembata, Paskalis Leuweheq, SH yang hadir mewakili Pemkab Lembata mengatakan siap mendukung Bawaslu dalam melakukan penertiban APK.

“Pemasangan APK diharapkan juga memperhatikan faktor estetika dan mendukung program pemerintah dalam hal trantibum. Kami SatpolPP Kabupaten Lembata siap untuk mengamankan APK yang dipasang tidak sesuai ketentuan”.

Sementara itu Ketua KPU Lembata, Petrus Payong Pati, S.Fil mengatakan “Terkait lokasi pemasangan APK di tk. Desa/Kelurahan wajib dikoordinasikan dengan Pemerintah setempat. Pemasangan APK yang tidak dilaporkan pada Pemerintah setempat dianggap sebagai APK liar”.

Senada dengan KPU, Ketua Bawaslu Lembata, Paulina Yesua Bengan Tokan, SE juga menghimbau agar Parpol dapat mematuhi regulasi yang ada.

“Koordinasi perlu terus dibangun, meskipun hasil pantauan Bawaslu masih terdapat beberapa pelanggaran kampanye yang terjadi, namun Bawaslu tetap melakukan langkah persuasif untuk meminimalisir pelanggaran” ujarnya.

Pantauan WartaNTT dalam pelaksanaan diskusi, Ketua dan Perwakilan Parpol yang hadir meminta ketegasan Bawaslu terhadap setiap pelanggaran yang terjadi serta meminta agar Polres Lembata segera memproses STTP setelah memberikan tanda terima kepada Parpol.

“Kami juga berharap pengawasan oleh Bawaslu di lapangan lebih ketat karena sudah ada informasi yang kami terima adanya instruksi dari pihak tertentu yang menamakan diri penguasa Lembata meminta agar pihak Desa/Kelurahan merekrut saksi bagi Partai tertentu. Kami tidak segan-segan melaporkan setiap tindakan ketidaknetralan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam Pemilu 2019 di Lembata. Mari bersaing secara sportif” ujar mereka. (Kris Kris)