Pemilu Harus Buat Masyarakat Ceria, Pemerintah Secara Bertahap Netralisir Kerawanan

BAGIKAN:


wartantt.com -- Pemerintah berharap pesta demokrasi lima tahunan yang kali ini dilakukan serempak dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Pilpes) membuat masyarakat ceria, bahagia, senang karena lima tahun sekali diberi kesempatan untuk melakukan, atau memilih pemimpin yang berkualitas.

“Sehingga sebenarnya nggak perlu kita kemudian risaukan, keadaan menjadi panas, ada konflik, dan sebagainya,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1) sore.

Menurut Menko Polhukam, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan supaya kita hati-hati. Untuk menghadapi tahun politik ini, tentunya kita dihadapkan kepada pemilu 2019 tahun ini, untuk Pemilu serentak, Pemilu Legislatif dan Pemilu Pesiden, Wakil Presiden.

Presiden, lanjut Wiranto, mengarahkan kepada setiap menteri agar menjaga semua kegiatan untuk mengarahkan bahwa kegiatan Pemilu ini harus aman, harus damai, harus lancar, harus sukses. Jangan terganggu dengan hal-hal lain, jangan terganggu dengan suatu kebijakan-kebijakan yang justru mengganggu suksesnya Pemilu itu.

Ia menyebutkan, pemerintah sudah mempunyai indeks kerawanan Pemilu, dan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dengan Polri sudah membuat suatu analisis daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat kerawanan pemilu yang paling tinggi.

“Itu ada, daerah-daerah itu ada, dan kita sudah mengidentifikasi kira-kira di soal apa kerawanan itu. Dan mulai sekarang kita sudah mulai bertahap mencoba menetralisir kerawanan itu, sehingga pada saat nanti hari H-nya kita harapkan indeks kerawanan pemilu di semua daerah itu semuanya rendah,” papar Wiranto.

Artinya, jelas Menko Polhukam Wiranto,  tidak akan ada satu ancaman yang cukup serius, cukup signifikan terhadap pelaksanaan Pemilu. Itu yang harus dilakukan.

Namun Menko Polhukam mengingatkan, sebenarnya tidak hanya para menteri dan kepala lembaga-lembaga pemerintahan, tapi juga semua stakeholder yang terlibat dalam pemilu harus bersama-sama melakukan hal ini, apakah itu KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian masyarakat, para pimpinan partai politik, para pelaku kontesan, itu semuanya harus bersama-sama punya tanggung jawab yang sama bahwa Pemilu ini pesta demokrasi, membuat masyarakat itu ceria, bahagia, senang karena lima tahun sekali diberi kesempatan untuk melakukan, atau memilih pemimpin yang berkualitas.

 

Secara Hukum 

Menenai langkah menurunkan tensi itu, Wiranto menguraikan, pertama kalau kita bicara agak rinci, masalah hoaks atau kabar bohong,  harus diselesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas, karena hoaaks itu jelas akan mengacaukan bagaimana opini publik.

Yang kedua, pemerintah akan mencegah adanya gangguan keamanan, terorisme, radikalisme.

Untuk itu, Menko Polhukam Wiranto mengimbau jangan menggunakan politik identitas, karena politik identitas itu memecah belah persatuan kita sebagai bangsa.

“Politik identitas itu sebenarnya mengingkari Kebhinekaan kita,  Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita juga imbau agar kita jauhilah politik identitas. Karena apa? Karena kampanye ini kan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial, tetapi adu kompetensi kan, adu kualitas calon pemimpin,” ujar Wiranto.

Menko Polhukam Wiranto mengimbau kepada partai-partai politik, sebagai salah satu yang ikut bertanggung jawab pada sukses Pemilu,  bahwa kampanye boleh,  tapi yang diadu adalah kualitas pemimpin, yang diadu adalah kompetensi pemimpin, yang diadu adalah rekam jejak pemimpin agar nanti bisa membangun suatu kesuksesan dalam rangka memimpin Negeri ini. (DNA/JAY/ES)

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,2,Bulutangkis,2,BUMN,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,coklit KPU,2,Cukai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,1,Divestasi,1,DIY,1,Donggala,1,DPR,2,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,255,Ekspor,1,Emas,1,Ende,12,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,Festival Sandelwood,1,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,23,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,1,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1054,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,10,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT RI ke 73,2,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,1,Ideologi,17,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,152,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jokowi,125,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,169,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,2,Mahfud MD,1,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Milenial,1,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,3,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,Nasional,1466,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,1,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,189,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,2,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,1,pemilu,2,Pemilu 2019,24,Pencak Silat,1,Pendidikan,6,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,4,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,17,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,1,PNS,1,Poling,1,Politik,61,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,3,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,42,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,81,Sri Mulyani,6,Startup,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,19,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,161,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,45,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,1,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Pemilu Harus Buat Masyarakat Ceria, Pemerintah Secara Bertahap Netralisir Kerawanan
Pemilu Harus Buat Masyarakat Ceria, Pemerintah Secara Bertahap Netralisir Kerawanan
https://2.bp.blogspot.com/-aKuEgXbMNOE/XDQQR-afqXI/AAAAAAAALt8/0aGp4lwek2glx21Cm_eCw0AvH4U3hrkrACLcBGAs/s320/Menko%2BPolhukam2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-aKuEgXbMNOE/XDQQR-afqXI/AAAAAAAALt8/0aGp4lwek2glx21Cm_eCw0AvH4U3hrkrACLcBGAs/s72-c/Menko%2BPolhukam2.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2019/01/pemilu-harus-buat-masyarakat-ceria.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2019/01/pemilu-harus-buat-masyarakat-ceria.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin