Biaya Operasional Sekolah Paralel Masih Tanggung Jawab Sekolah Induk

BAGIKAN:

Wartantt.com--SBD; Bantuan untuk pemberdayaan sekolah hanya dilimpahkan di sekolah defintif/induk yang sudah terkareditasi. Sehingga untuk sekolah yang memiliki unit paralel, seluruh dana operasional dan lain lain  untuk sekolah paralel menjadi tanggung jawab penuh oleh sekolah induk. Pasalnya sekolah paralel beum memiliki nomor seri nasional, sementara itu pemerintah hanya fokuskan bantuan di sekolah yang sudah mempunyai nomor seri nasional.

Demikian yang dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, Yohana L Lango ketika ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (08/03) siang kemarin.

Dikatakannya bahwa pengusulan dana hanya bisa dilakukan apabila sekolah sudah mempunyai nomor seri nasional. Sehingga pemberdayaan terhadap sekolah dilakukan pertahap. Ketika mengusulkan bantuan dana untuk sekolah paralel, hal tersebut akan ditolak. Karena Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) masih terdaftar di sekolah induk.

"Kalau sekolah paralel mau mendapatkan bantuan dana dari dinas,  harus defenitif dulu,  supaya memudahkan kami juga dalam pengusulan dana ke pemerintah pusat,"ujar Yohana.

Dirinya menjelaskan bahwa tidak ada sekolah yang diterlantarkan. Bahkan sekitar 12 lembaga sekolah dasar paralel yang sudah didefenitifkan selama kepemimpinannya.

Ketika ditanya tentang keberadaan Sekolah Dasar Negeri Gollu Dara dirinya tidak mengetahui bahwa sekolah itu didirikan. Bahkan kata dia selama masa jabatannya sudah dikeluarkan surat untuk tidak mendirikan sekolah paralel. Pasalnya masih banyak sekolah yang kebutuhan belum terpenuhi semua. Bahkan pada tahun 2020 sekolah-sekolah yang belum terakreditasi tidak lagi mendapatkan bantuan dana BOS.

"Mereka hanya buat-buat saja sekolah paralel tanpa pengetahuan Dinas. Sudah tiga tahun saya keluarkan aturan supaya tidak mendirikan sekolah paralel dan sampai saat ini tidak ada lagi, kalau pun ada,  mungkin bukan masa jabatan saya," tandas dirinya.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa pendirian SDN Gollu Dara yang dijadikan sebagai SDN paralel masih berada di naungan sekolah induk yaitu SDN Potto Katillu. Namun demikian dirinya menjelaskan bahwa ketika sekolah tersebut menjadi sekolah yang mandiri, maka Dinas dapat mengusulkan bantuan dana sesuai kebutuhan sekolah dan jumlah Siswa. 

"Kalau sudah berdiri sendiri dan mempunyai nomor seri nasional,  ya Dinas pasti melakukan bantuan dana sesuai kebutuhan sekolah itu,  tetapi kami tidak bisa mengambil keputusan untuk membantu sekolah yang masih paralel,  sementara masih banyak sekolah yang statusnya sudah terakreditasi belum begitu ada kemajuan karena masih dilakukan pertahap," tutur Yohana.

Sebelumnya kepada media ini PLT Kepala Sekolah Bernad Bulu Nani mengatakan bahwa sejak didirikan sekolah tersebut, belum ada perhatian penuh dari pemerintah Daerah. Kesediaan sarana di sekolah yang menjadi lembaga pimpinannya belum begitu memadai. Pada tahun 2016 baru mendapatkan bantuan 3 ruangan dari dana DAK. Sementara jumlah siswa di sekolahnya ada 138 orang siswa. Dan 7 orang tenaga guru honor. Sehingga dirinya sangat membutuhkan perhatian pemda maupun pemerintah Desa untuk dapat mengalokasikan dana dalam membangun beberapa gedung.

Bernad menambahkan bahwa dirinya sudah sampaikan keadaan sekolahnya di dinas terkait. Tetapi dirinya masih menunggu realiasasi yang baik sampai saat ini. Dia mengharapkan supaya bisa mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dalam mengembangkan mutu pendidikan bagi siswa-siswi SDN gollu Dara. Selain itu, dirinya sangat mengapresiasi guru-guru yang menjadi tenaga honor terus bersemangat dalam mengajar. (Rn/06)

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,2,Bulutangkis,2,BUMN,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,coklit KPU,2,Cukai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,1,Divestasi,1,DIY,1,Donggala,1,DPR,2,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,255,Ekspor,1,Emas,1,Ende,12,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,Festival Sandelwood,1,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,23,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,1,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,975,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,10,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT RI ke 73,2,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,1,Ideologi,17,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,152,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jokowi,125,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,167,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,2,Mahfud MD,1,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Milenial,1,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,3,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,Nasional,1389,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,1,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,187,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,2,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,1,pemilu,2,Pemilu 2019,24,Pencak Silat,1,Pendidikan,6,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,4,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,17,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,1,PNS,1,Poling,1,Politik,61,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,3,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,42,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,81,Sri Mulyani,6,Startup,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,19,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,161,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,45,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,1,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Biaya Operasional Sekolah Paralel Masih Tanggung Jawab Sekolah Induk
Biaya Operasional Sekolah Paralel Masih Tanggung Jawab Sekolah Induk
https://2.bp.blogspot.com/-b9pPb9O-w7w/XIL1YVoFiFI/AAAAAAAAMcU/GAr1hoheM2Y817xb9o7qxcHJ7VlBegLzACLcBGAs/s320/IMG20190308100728.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-b9pPb9O-w7w/XIL1YVoFiFI/AAAAAAAAMcU/GAr1hoheM2Y817xb9o7qxcHJ7VlBegLzACLcBGAs/s72-c/IMG20190308100728.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2019/03/biaya-operasional-sekolah-paralel-masih.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2019/03/biaya-operasional-sekolah-paralel-masih.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin