Presiden Jokowi: Kita Harus Mulai Benahi Cara-Cara Berpolitik Yang Tidak Beretika

BAGIKAN:


wartantt.com -- Pada bagian lain sambutannya saat ber silaturahmi dengan peserta  Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) X Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Tahun 2019, di Hotel Sultan Raja, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (31/3) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik sejumlah praktik politik yang berkembang di tanah air yang dinilainya tidak beretika.
“Saya empat setengah tahun yang namanya dihina-hina, yang namanya dijelek-jelekkan, yang namanya difitnah, yang namanya dicela sudah kayak makanan sehari-hari, di medsos (media sosial) maupun di lapangan,” ungkap Presiden.
Menurut Presiden, dirinya kadang tidak ingin menjawab terhadap hal itu, ingin marah. “Tapi selalu saya sampaikan, sabar ya Tuhan, sabar, sabar, sabar,” ucapnya.
Kepala Negara menunjuk contoh di medsos, yang menudingnya dirinya PKI, di medsos dan direspons para politik dengan cara yang berbeda-beda. Kelihatan menuduh, kelihatan mencela, namun dirinya diam.
Tapi sekarang, lanjut Kepala Negara, dirinya mulai menjawab, dan harus menjawab. “Saya lahir tahun 1961, PKI dibubarkan tahun 1965. Iya kan, baru sadar semua kan? Umur saya masih empat tahun, enggak ada yang namanya PKI balita. Masa masih balita sudah jadi aktivis PKI,” ungkapnya.
Kepala Negara mengaku harus mengingatkan hal itu, karena sembilan juta orang yang disurvei percaya terhadap itu. Karena itu, berbahaya sekali kalau ini diamkan. “Harus saya jawab. Sembilan juta survei kita mengatakan percaya terhadap berita itu,” tegasnya.
Presiden Jokowi juga menunjuk contoh dirinya dituding sebagai antek asing. Padahal, lanjut Presiden, yang namanya Blok Mahakam, blok besar yang dikelola oleh Jepang dan Perancis melalui Inpex dan Total lima puluh tahun, pada 2015 kita ambil, dan diberikan ke Pertamina seratus persen.
Yang kedua yang namanya Blok Rokan, blok besar minyak dan gas yang kita miliki dan dikelola oleh Chevron Amerika sudah sembilan puluh tahun, pertengahan 2018 pertengahan sudah dimenangkan seratus persen juga oleh Pertamina.
Yang terakhir, jelas Presiden, Freeport, yang dikelola oleh Freeport McMoran. Sudah empat puluh tahun kita hanya dapat sembilan persen. Yang dulu-dulu enggak pernah dituding-tuding antek asing. Akhir 2018 kemarin, sudah kita miliki mayoritas 51,2 persen.
Gitu yang dituduh antek asing saya. Ini gimana kok dibalik-balik seperti ini? Tapi sekarang sudah, setelah saya jawab gitu ya diam itu. Diam, diam. Sudah enggak ada yang ngomong,” terang Presiden Jokowi.Menurut Presiden, sekarang ganti lagi urusan tenaga kerja asing (TKA). Ganti yang sebelumnya asing, sekarang ganti aseng. “Ini gonta-ganti saja. Untung saya sabar. Enggak ngerti kalau saya orang yang enggak sabaran atau temperamental itu. Mau saya apakan enggak ngerti saya,” ucapnya.
Presiden Jokowi menjelaskan,  tenaga kerja asing yang ada di Indonesia itu hanya 0,03 persen dari jumlah penduduk kita. Satu persen saja engak ada, enggak ada. Ia membandingkan misalnya dengan Malaysia, 5,4 persen, dan yang paling banyak dari Indonesia. Singapura 24 persen tenaga kerja asing yang ada di Singapura, lebih banyak lagi di Uni Emirat Arab 80 persen tenaga kerja asingnya.  Tapi tidak ada yang ramai. Namun di siini, menurutnya, semua dijadikan isu politik.
Inilah, menurut Kepala Negara, cara-cara berpolitik yang tidak beretika, yang tidak bertata krama, yang harus kita mulai benahi, kita perbaiki. “Sedih kita kalau melihat cara-cara berpolitik seperti ini. Itu bukan budaya kita, bukan tata krama kita, bukan sopan santun berpolitik kita, bukan etika kita. Tugas kita bersama untuk mengingatkan mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang salah, mana yang betul,” pungkasnya.
Tampak hadir dalam kesempatan itu Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum PGI Dr. Henriette Hutabarat Lebang, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. (RAH/ES)

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,1,Bulutangkis,2,BUMN,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,coklit KPU,2,Cukai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,1,Divestasi,1,DIY,1,Donggala,1,DPR,2,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,255,Ekspor,1,Emas,1,Ende,11,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,Festival Sandelwood,1,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,22,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,1,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,874,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,10,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT RI ke 73,2,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,1,Ideologi,17,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,152,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jokowi,125,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,160,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,2,Mahfud MD,1,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Milenial,1,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,3,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,Nasional,1292,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,1,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,183,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,2,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,1,pemilu,2,Pemilu 2019,24,Pencak Silat,1,Pendidikan,6,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,4,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,17,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,1,PNS,1,Poling,1,Politik,61,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,3,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,42,Ramadhan,3,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,81,Sri Mulyani,6,Startup,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,19,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,159,sumba tengah,37,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,45,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,1,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Presiden Jokowi: Kita Harus Mulai Benahi Cara-Cara Berpolitik Yang Tidak Beretika
Presiden Jokowi: Kita Harus Mulai Benahi Cara-Cara Berpolitik Yang Tidak Beretika
https://1.bp.blogspot.com/-C15iN2MH1zg/XKGAZa2HpqI/AAAAAAAAMtM/0V-K5UOJMOIQXOpvQrNaMZqsNpG6e05GwCLcBGAs/s320/Jokowi%2BKonferensi%2BGereja%2Bdan%2BMasyarakat.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-C15iN2MH1zg/XKGAZa2HpqI/AAAAAAAAMtM/0V-K5UOJMOIQXOpvQrNaMZqsNpG6e05GwCLcBGAs/s72-c/Jokowi%2BKonferensi%2BGereja%2Bdan%2BMasyarakat.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2019/04/presiden-jokowi-kita-harus-mulai-benahi.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2019/04/presiden-jokowi-kita-harus-mulai-benahi.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin