wartantt.com -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, bahwa rencana
pemindahan ibu kota negara sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden
Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.
“Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka,
Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya,” kata
Presiden Jokowi dalam konperensi pers mengenai lokasi pemindahan ibu kota, di
Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.
Mengenai munculnya banyak pertanyaan mengapa harus pindah,
Presiden Jokowi memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara
itu.
Yang pertama, menurut Presiden, beban Jakarta saat ini
sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan,
pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara)
dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.
Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan
penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58
persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber
ketahanan pangan.
“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan
pindahnya tetap di Pulau Jawa,” ujar Presiden Jokowi.’
Presiden menegaskan, kita tidak bisa terus-menerus
membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal
kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan
polusi udara dan air yang harus segera kita tangani.
“Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tetapi
terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada
Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa
yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,”
jelas Kepala Negara.
Karena itulah, setelah melakukan kajian-kajian mendalam,
yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, menurut Presiden,
kesimpulannya bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di
sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Ditegaskan Presiden, pembangunan ibu kota baru ini bukan
satu-satunya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan
luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di
luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam.
Presiden juga memastikan, Jakarta akan tetap menjadi
prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota
keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Dan
rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang
dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya
sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.
Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini
Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno,
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil,
Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti
Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan. (UN/DNA/AGG/ES)
.png)
.jpg)
KOMENTAR