wartantt.com -- Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar RP 132,2 triliun untuk memperkuat layanan kesehatan. Hal ini tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
"Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan Rp 132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun," kata Presiden Joko Wododo di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
"Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan Rp 132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun," kata Presiden Joko Wododo di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk percepatan penanganan stunting yang rencananya akan diperluas ke 260 kabupaten/kota dari 160 kabupaten /kota pada tahun 2019. Strategi nasional untuk mengatasi stunting adalah dengan cara intervensi gizi spesifik anak dalam seribu hari pertama kehidupan. Caranya adalah pemberian obat/makanan untuk ibu hamil atau bayi 0-23 bulan.
Cara selanjutnya adalah intervensi gizi sensitive melalui pembangunan di luar sektor kesehatan seperti penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan gizi, kesehatan pangan/gizi. Jokowi menambahkan, pada tahun 2020, pemerintah memang akan terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas.
"Penguatan program promotif dan preventif juga akan dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular," ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani membeberkan 10 kementerian/lembaga yang memperoleh alokasi anggaran paling besar dalam RAPBN 2020. Kementerian Kesehatan masuk dalam urutan nomor enam, dengan anggaran mencapai Rp 57,4 triliun.
"Untuk belanja kementerian dan lembaga ini diarahkan pada bidang SDM seperti pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur, perlindungan sosial dan hankam," ujarnya dalam acara Konferensi Pers Nota Keuangan di gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Sebelumnya, Pemerintah melalui RAPBN 2020 memiliki Program prioritas pembagunan. Program tersebut akan fokus pada lima hal antara lain penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang ditujukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan.
Program ini dilakukan agar dapat menciptakan generasi inovator yang kreatif dan sehat secara jasmani-rohani. Kedua, pemerintah juga merencanakan penguatan program perlindungan sosial dan pengurangan ketimpangan sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat khususnya kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi.
Cara selanjutnya adalah intervensi gizi sensitive melalui pembangunan di luar sektor kesehatan seperti penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan gizi, kesehatan pangan/gizi. Jokowi menambahkan, pada tahun 2020, pemerintah memang akan terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas.
"Penguatan program promotif dan preventif juga akan dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular," ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani membeberkan 10 kementerian/lembaga yang memperoleh alokasi anggaran paling besar dalam RAPBN 2020. Kementerian Kesehatan masuk dalam urutan nomor enam, dengan anggaran mencapai Rp 57,4 triliun.
"Untuk belanja kementerian dan lembaga ini diarahkan pada bidang SDM seperti pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur, perlindungan sosial dan hankam," ujarnya dalam acara Konferensi Pers Nota Keuangan di gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Sebelumnya, Pemerintah melalui RAPBN 2020 memiliki Program prioritas pembagunan. Program tersebut akan fokus pada lima hal antara lain penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang ditujukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan.
Program ini dilakukan agar dapat menciptakan generasi inovator yang kreatif dan sehat secara jasmani-rohani. Kedua, pemerintah juga merencanakan penguatan program perlindungan sosial dan pengurangan ketimpangan sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat khususnya kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi.
Selanjutnya adalah akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, penguatan kualitas desentralisasi fiskal dan reformasi birokrasi.
Program-program prioritas pembangunan tersebut ditransmisikan melalui peningkatan belanja negara yang dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 2.528,8 triliun. Angka ini naik dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 2.341,6 triliun.
Program-program prioritas pembangunan tersebut ditransmisikan melalui peningkatan belanja negara yang dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 2.528,8 triliun. Angka ini naik dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 2.341,6 triliun.
.jpg)
KOMENTAR