Pengamat: Negara Tak Perlu Repot Mengurusi Rizieq Shihab

BAGIKAN:



wartantt.com -- Pengamat Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai negara tidak perlu repot mengurusi Rizieq Shihab, dari masalah kepulangannya hingga yang terbaru adalah denda overstay sebesar Rp 110 juta.
Semestinya jika melebihi izin tinggal selama setahun lebih di negeri lain, maka Rizieq masuk dalam kategori stateless atau tidak punya kewarganegaraan dan bisa berbuntut pidana. Izin tinggal Imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu di Arab Saudi sudah habis sejak 21 Juli 2018. Untuk bisa pulang ke Indonesia, dia harus membayar denda overstay sebesar Rp 110 juta.
“Stateless itu terjadi kalau yang bersangkutan memang ingin kewarganegaraan berpindah atau memang paspornya dicabut. Saya belum tahu aturan keimigrasian Saudi itu seperti apa. Kalau overstay tanpa visa itu sudah masuk kategori pidana,” kata Wasis dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Kamis malam, 11 Juli 2019.
Jika tidak membayar denda overstay, Rizieq Shihab bisa menunggu amnesti yang mungkin saja dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi. Dia bisa juga memilih menyerahkan diri ke pihak imigrasi Arab Saudi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pihak imigrasi Saudi. "Selain itu, pilihannya minta suaka ke negara ketiga atau deportasi,” jelas pria kelahiran Yogyakarta itu.

Sebarkan Paham Wahabi
Arab Saudi tidak mendeportasi Rizieq meski izin tinggalnya sudah kedaluwarsa. Wasis menduga, hal itu karena keterkaitan Rizieq dengan kepentingan agama dan politik untuk menyebarkan paham wahabi di Indonesia. Pentolan FPI itu meraih gelar Sarjana Jurusan Studi Agama Islam dari King Saud University, Arab Saudi. 
“Rizieq Shihab adalah alumni Saudi yang memiliki massa muslim konservatif besar di Indonesia. Hal ini barangkali dilihat secara strategis oleh Saudi dalam rangka penyebaran [paham] Wahabi di Indonesia,” jelasnya.

Chat Mesum
Seperti diketahui, pada April 2017 Rizieq bertolak ke Mekkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah umrah. Saat itu tengah muncul kasus chat (percakapan) via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga menjerat pemimpin FPI itu dengan seorang perempuan bernama Firza Husein. 
Setahun berjalan, polisi menghentikan kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti. Namun, hingga kini Rizieq tak kunjung pulang ke Tanah Air.
Kabar rencana kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia bukan sekadar persoalan hukum. Bahkan, staf presiden masih melakukan pengkajian unsur-unsur yang terkandung. 
"Tapi ada unsur politiknya dan lain-lain. Jadi kita akan mengkaji dulu soal itu," kata Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Strategis pada Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodharwardani di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019, dikutip dari Antara.
Hal itu juga ditanggapi oleh Wasis kalau KSP tidak perlu sibuk mengurusi persoalan kepulangan Rizieq Shihab. Itu merupakan ranah Kementerian Luar Negeri dan Kementerin Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 
“Saya pikir kasus Habib Rizieq Shihab ini mulanya kasus pidana pribadi yang berkembang jadi kasus politik,” katanya.
Dia menjelaskan, negara tak perlu repot-repot memulangkan pentolan FPI ke Tanah Air. Hal itu tidak ada relevansinya bagi pemerintah untuk memulangkan Rizieq Shihab karena yang bersangkutan telah kabur dari kasus pidana. 
Wasis menegaskan, pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan kocek membayar denda overstay Rizieq Shihab selama tinggal di Tanah Suci.
“Ya HRS sendirilah yang perlu membayar atas kasusnya. Pemerintah masih banyak urusan yang perlu dibenahi daripada mengurus satu orang saja,” kata Wasis.
Syarat memulangkan Rizieq Shihab untuk mewujudkan rekonsiliasi ternyata tidak ditanggapi serius kubu Jokowi-Ma'ruf. Mereka malah mempersilakan Rizieq untuk pulang dan mengklaim pemerintahan Jokowi tak pernah menghalangi Rizieq kembali ke Tanah Air. 

Moeldoko: Pergi Sendiri, Kok Minta Dipulangin
Kepala Staf Kepresidenan yang juga Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko menyatakan Rizieq yang seharusnya pulang sendiri ke Tanah Air karena pemerintah tak pernah meminta dia pergi ke luar negeri. 
"Ya siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan, pergi, pergi sendiri, kok dipulangin, gimana, sih? Emangnya kami yang ngusir? kan, enggak," kata Moeldoko diikuti tawa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Antara, Selasa 9 Juli 2019. []

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,3,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Covid-19,5,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Desa Tiwu Sora,1,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,47,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,58,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GMNI,2,GNPF MUI,1,Golkar,2,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1487,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,4,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,254,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,18,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1879,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,10,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,3,Pariwisata Flores,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,2,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polres Ende,1,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Seleksi CPNS,1,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Stadion Marilonga,1,Startup,1,STKIP Simbiosis,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,20,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,8,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Pengamat: Negara Tak Perlu Repot Mengurusi Rizieq Shihab
Pengamat: Negara Tak Perlu Repot Mengurusi Rizieq Shihab
https://1.bp.blogspot.com/--YJ9j1myrnA/XUkQ5yDFePI/AAAAAAAAN2s/ynJHIzOcztQvc1BuN4VLlqIyofl8gPyewCLcBGAs/s320/Rizieq%2BShihab.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--YJ9j1myrnA/XUkQ5yDFePI/AAAAAAAAN2s/ynJHIzOcztQvc1BuN4VLlqIyofl8gPyewCLcBGAs/s72-c/Rizieq%2BShihab.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2019/08/pengamat-negara-tak-perlu-repot.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2019/08/pengamat-negara-tak-perlu-repot.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin