wartantt.com -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini sedang berusaha
sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua dan Papua
Barat.
“Pemerintah sekarang ini sedang berusaha sekuat tenaga,
tidak membiarkan, tidak mendiamkan. Pemerintah akan hadir dengan cara-cara yang
baik, yang benar, yang tepat sehingga menyelesaikan masalah untuk tidak
menimbulkan masalah (baru),” kata Wiranto kepada wartawan di Komplek Parleman,
Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).
Beberapa hari lalu, lanjut Menko Polhukam, Presiden Joko
Widodo juga telah memanggil dirinya, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI,
Kapolri, dan Kepala BIN untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik.
Menko Polhukam juga menyampaikan, bahwa dirinya telah ke
Papua kemarin, berdialog dengan masyarakat di sana. “Kita bisa dialog dengan
baik. Saya bisa menjawab masalah-masalah yang disampaikan masyarakat ke kita,
asal kita tidak emosi, asal kita jujur, asal kita tetap berorientasi pada
persatuan dan kesatuan kita,” lanjutnya.
Karena itu, mantan Panglima TNI itu menyayangkan jatuhnya
korban akibat demonstrasi yang terjadi. Menurut Wiranto, hal tersebut
seharusnya dapat dihindari sehingga tidak ada korban baik dari masyarakat
ataupun aparat keamanan.
“Korban dari TNI tiga orang, satu meninggal dunia, dua luka
dan sekarang masih kritis, yang satu luka parah dari parang dan panah. Dari
pihak Kepolisian ada 4 orang yang luka-luka,” ungkap Wiranto.
Ia menyebutkan, masyarakat satu yang meninggal juga karena
terkena panah, terkena senjata dari rakyat sendiri. “Ini tentunya kita
sesalkan. Harusnya kita hindari kenapa demonstrasi seperti itu luka sampai
jatuh korban. Harusnya demo itu dilaksanakan dengan baik, mengikuti aturan main
demonstrasi,” tuturnya.
Tidak Relevan
Terkait permintaan untuk melakukan referendum, Menko
Polhukam Wiranto menilai tuntutan tersebut sudah tidak relevan. Mengacu pada
Perjanjian New York tahun 1962, disebutkan bahwa Papua merupakan bagian dari
NKRI.
“Jadi saya kira referendum itu sudah tidak perlu
didiskusikan lagi,” tegas Wiranto.
Sementara terkait masalah keadilan, Menko Polhukam
mengatakan, bahwa Pemerintah Jokowi – JK sudah sangat bertindak adil. Karena menurutnya,
dana pembangunan untuk Papua dan Papua Barat cukup besar, yakni sekitar Rp 92
triliun.
“Kemudian masalah tuntutan hukum, kita tahu bahwa musibah
di Malang, di Surabaya, katanya ada satu upaya paksa terhadap keamanan, kita
sudah menyampaikan akan ditindak secara hukum. Apakah aparat keamanan, polisi,
TNI yang nyata-nyata melakukan satu kegiatan di luar batas maka akan diberikan
tindakan. Jadi sebenarnya kalo bicara masalah hukum, tidak perlu
dipermasalahkan,” kata Wiranto.
Dalam kesempatan itu Menko Polhukam memint masyarakat Papua
dan Papua Barat untuk tidak mudah diadu domba atau diprovokasi pihak lain.
Dirinya berharap agar masyarakat Indonesia untuk tidak mudah termakan isu-isu
yang tidak benar atau hoaks.
“Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman, tidak
senang negeri kita damai, ada yang tidak senang negeri ini dapat membangun,
memakmurkan rakyatnya, banyak (yang tidak senang). Dan itu, menggunakan momen
ini untuk nimbrung, untuk mengacau dan bikin tidak damai,” ucap Wiranto.
(Biro Hukum dan Persidangan Kemenko Pohukam/ES)
.png)
.jpg)
KOMENTAR