Prioritas Kerja Jokowi-Ma’ruf Membangun Asa (Spirit Baru, Indonesia Maju)

wartantt.com -- Sejumlah kalangan menilai ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya saat pelantikannya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10) lalu.  Inilah awal spirit atau semangat untuk menuju Indonesia maju.

Dengan membangun asa atau harapan itu, prioritas kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dilandasi dengan visi dan misi pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten.

“Jokowi yakin dengan target posisi Indonesia yang masuk lima besar ekonomi dunia pada 2045 bisa menjadi modal untuk menyukseskan pembangunan Indonesia,” kata Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo di Jakarta, Senin (21/10).

Dia menambahkan, tentu saja optimisme tersebut dilandasi oleh visi dan misi pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten. Dalam pelaksanaan pembangunan, tentu diperlukan strategi kebijakan pembangunan yang mampu menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi selama lima tahun ke depan. “Faktor yang tidak kalah penting untuk mewujudkan harapan tersebut adalah kualitas dan integritas menteri dalam kabinet pemerintahan yang sesaat lagi akan diumumkan,” kata Karyono.

Selain itu, lanjut dia, diperlukan stabilitas politik dan keamanan sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan agenda pembangunan yang diharapkan. Dalam pidato usai pelantikan, Jokowi kembali menyebut lima agenda strategis yang menjadi prioritas selama lima tahun ke depan.

Jokowi juga kembali menyinggung prioritas pembangunan SDM, kelanjutan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi dengan melakukan berbagai inovasi, penggunaan teknologi yang mudah dijangkau dan mendobrak sistem lama yang tidak produktif menjadi produktif. “Penekanan pemberdayaan ekonomi sektor UMKM juga menjadi perhatian serius,” kata Karyono.

Jokowi juga kembali menyinggung perlunya penyederhanaan regulasi yang lebih menggairahkan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan selama lima tahun ke depan. Jokowi kembali berjanji akan memangkas regulasi yang menghambat investasi. “Saya mencoba menangkap pesan Jokowi memang akan fokus kepada lima agenda strategis. Dia tidak ingin bergeser dari visi tersebut,” tuturnya.

Dalam pidatonya pada pelantikan pada Minggu (20/10), Presiden Jokowi memastikan pada periode kedua masa pemerintahannya akan fokus kepada lima prioritas yang siap dijalankan dalam lima tahun kedepan. Prioritas tersebut antara lain, pertama, pembangunan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut tidak akan diraih dengan cara-cara lama, melainkan cara-cara baru, dengan mengundang talenta global, membentuk endowment fund, kerja sama dengan industri dan penggunaan teknologi.

Kedua, meneruskan pembangunan infrastruktur terutama yang menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah akses wisata, mendongkrak lapangan kerja dan akselerasi nilai tambah ekonomi.

Ketiga, menyederhanakan dan memangkas regulasi dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. “Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU,” kata Jokowi.

Keempat, melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memotong prosedur yang panjang serta mendorong adanya jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

“Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tandasnya.

Kelima, meneruskan transformasi ekonomi dengan menghilangkan ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi. Berbagai prioritas ini bukan merupakan hal baru yang dijanjikan Jokowi, karena sudah pernah diupayakan pada masa periode pemerintahan pertama.

Untuk itu, tidak mengherankan, Jokowi akan mendorong efektifvitas lima prioritas utama tersebut, apalagi daya saing Indonesia sedikit tertinggal di tingkat global.

Sementara itu, laporan World Economic Forum (WEF) terbaru menyatakan adanya penurunan daya saing dari posisi 45 menjadi 50 karena adanya kerumitan regulasi dan institusi yang belum ramah terhadap investasi. Dalam rapat terbatas, Jokowi juga pernah mengeluhkan Indonesia tidak mampu mengambil kesempatan larinya arus modal dari negara maju dan investasi lari ke Vietnam, Malaysia, Thailand dan Kamboja.

Dalam jangka panjang, seluruh kebijakan, prioritas maupun upaya pembenahan tersebut memiliki target untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat ekonomi maju. Melalui pidato pelantikannya, Jokowi menyatakan harapan bahwa Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah pada tahun 2045. Dalam periode itu, Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.

Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) bisa mencapai tujuh triliun dolar AS dengan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia dan kemiskinan mendekati nol persen.

Pemerintah, lanjut Jokowi, sudah menghitung-hitung, mengkalkulasi, dan menyatakan bahwa target tersebut sangat masuk akal dan memungkinkan untuk dicapai.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai syarat untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mencapai pendapatan per kapita yang masuk pada klasifikasi negara maju. “Sedangkan pemerataan diperlukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” kata Rusli menanggapi pidato pelantikan Presiden Joko Widodo.

Ia menyampaikan pemerataan dapat dilakukan dengan pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (modal) kepada masyarakat menengah ke bawah dan akses politik.

Syarat lainnya, lanjut dia, yakni meningkatkan kualitas SDM yang sudah dilakukan pemerintah melalui pemberian beasiswa maupun kartu prakerja. Kemudian, Rusli mengatakan, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan harus menjadi perhatian pemerintah kedepan.

Namun, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain menjaga dan mengawal agar berbagai janji politik tersebut tidak hanya sekedar mimpi di siang bolong. Seluruh niat baik itu tidak boleh mentah dalam tataran implementasi dan tidak mengorbankan hal-hal krusial lainnya seperti kelestarian lingkungan serta penegakkan hukum dan HAM.

Di lain pihak, Jokowi-Ma’ruf diminta memilih menteri urusan ekonomi, yang memiliki kebijakan efektif dalam jangka pendek dan tidak hanya jangka panjang, agar mampu mengantisipasi ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi ke bawah lima persen di tengah bayang-bayang risiko resesi ekonomi global.

Ekonom Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, tim menteri ekonomi Jokowi dalam 100 hari pertama pemerintahan harus melakukan harmonisasi kebijakan agar mampu menjaga konsumsi rumah tangga tetap tumbuh kuat dan menarik investasi. Pemerintahan Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,2 persen, meskipun ekspor dan investasi Indonesia tertekan sepanjang tahun. Pada kuartal II 2019, ekonomi Indonesia baru tumbuh 5,05 persen.

“Perlu melakukan harmonisasi kebijakan ekonomi sedemikian sehingga dapat memprioritaskan kebijakan jangka pendek dalam rangka mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran lima persen di tengah tren perlambatan ekonomi global,” kata Josua saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Tim ekonomi Jokowi-Ma’ruf, lanjut Josua, juga harus menyiapkan kebijakan jangka pendek quick win untuk memperkuat kinerja ekspor nonmigas. Salah satu caranya adalah memperluas pasar ekspor dan tidak hanya mengandalkan pasar ekspor Tiongkok. “Menteri ekonomi perlu membangun hubungan dagang dengan negara-negara nontradisional dalam jangka pendek sembari mendorong percepatan hilirisasi industri domestik,” ujar dia.

Selain itu, tim menteri ekonomi juga perlu mengurangi konsumsi impor barang final dengan cara meningkatkan permintaan terhadap barang final produksi dalam negeri yang dapat didorong dengan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pada kesempatan terpisah, ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta Jokowi-Ma’ruf dalam 100 hari pertama pemerintahan memastikan terjaganya daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi domestik tidak semakin melambat dan tetap berada di kisaran 5,1 persen pada tahun ini dan juga tahun depan.

Maka itu, Bhima meminta Jokowi-Ma’ruf kembali mengkaji rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan rencana pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA.  “Kebijakan untuk pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA, misalnya harus dievaluasi ulang. Begitu juga dengan kenaikan iuran BPJS karena berisiko melemahkan daya beli,” ujar dia.

Sejalan dengan upaya untuk menjaga daya beli, keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga perlu dipastikan Jokowi-Ma’ruf.  Proyek pembangunan infrastruktur menjadi stimulus ekonomi karena membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor ekonomi riil, termasuk bagi perekonomian di daerah.  Dengan begitu, kebijakan ekonomi dapat berjalan inklusif ke seluruh lapisan masyarakat. “Mulai dari bandara sampai jalan tol yang utilitasnya masih rendah bisa dioptimalkan, sehingga biaya logistik bisa turun ke bawah 20 persen. Janji pengembangan SDM pun bisa dilakukan secara paralel,” ujar dia.

Sementara itu, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin (21/10) sore ditutup menguat seiring optimisme pasar pascapidato Presiden Jokowi  saat pelantikannya, Minggu (20/10) lalu. Rupiah ditutup menguat 67 poin atau 0,47 persen menjadi Rp14.081 per USD dibanding posisi sebelumnya Rp14.148 per USD.

Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelaku pasar mencermati pidato Presiden Jokowi saat pelantikan di Gedung MPR itu. “Pidato tersebut telah mendorong optimisme pasar bahwa ekonomi Indonesia dapat bergerak jauh lebih baik,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dalam pidatonya, Jokowi menitikberatkan pada peningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang unggul dan reformasi birokrasi yang akan memangkas jabatan struktural di pemerintahan dari yang tadinya ada empat eselon akan dipangkas menjadi dua eselon, yaitu eselon satu dan dua, sehingga akan mengurangi beban APBN di kemudian hari.

Jokowi juga optimistis PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dapat mencapai USD 7 triliun pada 2045 dan masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.  “Di sisi lain, pasar juga menunggu pelantikan para menteri yang akan menduduki pos-pos yang cukup vital yaitu pos yang membidangi masalah ekonomi terutama menkeu, BUMN, ESDM dan menko perekonomian,” kata Ibrahim.

Sejak Senin, (21/10) pagi, satu per satu calon menteri diundang ke Istana Kepresidenan, Jakarta untuk bertemu Presiden Jokowi. Masih ada lagi calon menteri yang akan dipanggil. Ini hingga pada Rabu (23/10) depan sekitar pukul 07.00 WIB pagi dan akan dilantik pukul 09.00 WIB. Akademisi yang juga politisi dan hakim Mahfud M.D. menjadi orang pertama yang terlihat datang ke Istana untuk memenuhi panggilan presiden. Disusul CEO Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama Net Mediatama Wishnutama, Pengusaha/Pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Kabinet Kerja jilid I Pratikno, Staf Khusus Mensesneg Nico Harjanto, mantan aktivis 1998 Fadjroel Rachman, dan terakhir, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Wakil Ketum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Jokowi melalui akun media sosialnya, Senin (21/10) mengungkapkan kriteria menteri yang dipilih untuk membantunya selama pemerintahan periode kedua 2019-2024. Presiden melalui akun twitternya @jokowi menyebutkan, ingin para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras dan cepat. “Sosok yang tidak terjebak rutinitas yang monoton,” tandasnya.

Menurut Jokowi, tugas pemerintah yang dipimpinnya bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Cuitan di twitter dan unggahan di akun instagram tersebut dilengkapi dengan foto saat Jokowi dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Minggu (20/10).

Unggahan di instagram lebih panjang, Jokowi menceritakan pengalaman pada tahun pertama di Istana selama lima tahun lalu. Saat mengundang masyarakat untuk halalbihalal, protokol meminta dia untuk berdiri di sebuah titik. “Saya ikut. Tahun kedua, halalbihalal lagi, saya diminta berdiri di titik yang sama. Di titik itu lagi. Kali ini saya menolak,” kata Jokowi.

Ia bilang ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), “Ayo pindah lokasi”. Kalau tidak pindah, akan jadi kebiasaan, akan dianggap sebagai aturan dan wajib diikuti. Menurut Jokowi, itu contoh kecil kegiatan yang monoton dan rutinitas yang membelenggu.

Jokowi menyebutkan, ada banyak contoh besar di mana semua terjebak dalam rutinitas yang monoton. “Padahal, dalam dunia yang sangat dinamis dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru. Nilai-nilai baru,” kata mantan Gubernur DKI itu.

Karena itulah, Jokowi ingin para menteri kabinet yang terpilih nanti, datang dengan pikiran yang inovatif, produktif, bekerja keras dan cepat.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, calon menteri yang akan menjadi pembantu presiden di pemerintahan harus bisa menjalankan visi-misi Presiden Jokowi. Karena itu, yang harus diutamakan adalah kemampuannya, bukan soal tua atau muda. “Yang terpenting adalah bukan soal umur, tapi yang terpenting kemampuan para calon menteri bisa melaksanakan visi-misi presiden dalam meneruskan program-program lima tahun kedepan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/10).

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo menilai tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia tidak mudah, sehingga kalau presiden tepat memilih para pembantunya, maka pekerjaan di pemerintahannya akan jauh lebih mudah dan ringan.

Terkait wacana menteri dari kaum milenial, Bamsoet menilai hal itu lebih kepada peran menteri memberikan motivasi dan ruang kepada generasi milenial untuk memotivasi yang lainnya. “Sebenarnya menteri milenial itu lebih kepada memberikan motivasi dan ruang kepada generasi muda untuk memotivasi yang lain agar pemuda Indonesia punya kesempatan yang sama dengan para senior. Tapi yang pasti dasar pemilihan dari Presiden adalah kemampuan yang bersangkutan,” ujarnya.

Bamsoet mengatakan para calon menteri dari dunia usaha, pasti perlu penyesuaian yang memang berawal dari pengusaha, fleksibel melakukan langkah-langkah dari sisi aturan.

Dia menjelaskan, dunia usaha yang penuh inovasi sangat berbeda dengan birokrasi yang penuh aturan. “Nah penyesuaian hanya di sana saja. Sama seperti kita, saya dulu wartawan bebas, sekarang banyak aturannya dan itu harus ditaati kalau tidak maka akan menjadi temuan,” katanya.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan adanya perubahan empat nomenklatur dari kementerian/lembaga (K/L). Perubahan itu hanya menggabungkan beberapa kementerian menjadi satu, dan tidak ada yang dibubarkan. “Tapi itu bukan perubahan yang krusial, dalam artian tidak akan ada perpindahan yang besar, sistematis atau kemudian akhirnya mengubah suatu kementerian. Itu hanya menggabungkan beberapa kementerian menjadi satu, itu pun tidak dibubarkan,” katanya dalam Rapat Konsultasi Presiden dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (21/10).

Puan mencontohkan pendidikan tinggi (dikti) akan digabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena Riset dan Teknologi yang dahulunya (Kemenristek), nantinya akan menjadi badan.  Selain itu, Kementerian Koordiantor Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), akan menjadi Kemenko Maritim plus Investasi. “Lalu Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan bergabung dengan Kementerian Pariwisata,” ujarnya.

Dia menilai tidak ada hal yang mengubah tata kementerian sampai harus ada reorganisasi besar-besaran. Puan menegaskan bahwa DPR pada prinsipnya menyetujuinya dan tidak ada masalah karena memang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah dibentuk pada pekan lalu.

“Nanti pada waktunya tentu saja presiden akan berkirim surat, dan menyampaikan bahwa kementerian yang digabung itu nantinya akan bersinergi dengan komisi-komisi yang mana saja,” tuturnya.

Puan berharap kerja sama antara DPR dengan pemerintah akan semakin baik, dan ketika para menteri dilantik maka bisa langsung bekerja sama.

Sekjen Partai NasDem Johnny g. Plate mengatakan, Presiden Jokowi memiliki banyak pertimbangan terkait visi dan misinya untuk membentuk kabinet yang efektif dalam menentukan menteri-menteri yang akan membantunya di periode kedua pemerintahannya. “Kabinet yang efektif, yang terkoordinasi dengan baik dan bisa meningkatkan kinerjanya. Itu acuannya,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Sehari setelah pelantikannya, lanjut Johnny, Presiden Jokowi memiliki saat-saat terakhir untuk berkonsentrasi dan melakukan banyak pertimbangan dan perenungan sebelum mengumumkan kabinet yang dia bentuk.

Johnny yakin pengalaman Presiden Jokowi memimpin di periode pertama akan membuatnya mengambil keputusan yang tepat untuk menyusun kabinet yang akan membantunya di periode kedua. “Setelah pelantikan presiden dan wapres yang riang gembira, aman, dan damai, sekarang waktunya kita menjemput kabinet yang akan diumumkan Presiden Jokowi untuk bersama-sama bergerak maju mencapai cita-cita bersama, yaitu menjadi bangsa pemenang,” tuturnya.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. membahas penegakan hukum dan persoalan HAM saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta. “Saya tidak diberi tahu menteri apa, tapi beliau bercerita problem-problem Indonesia yang sifatnya makro seperti ekonomi, politik, sosial, kemudian yang agak dalam kami diskusi masalah pelanggaran HAM, dan masalah hukum yang kurang menggigit,” kata Mahfud usai bertemu presiden, kemarin.

Menurut Mahfud, Presiden sangat memperhatikan hasil survei di bidang penegakan hukum yang belakangan ini menurun. Presiden meminta menterinya kelak untuk bekerja keras menegakkan hukum sebaik-baiknya. Presiden juga membahas soal pelanggaran HAM di Indonesia serta upaya-upaya pemberantasan korupsi.

“Ada juga persoalan deradikalisasi yang sekarang ini pembelahan-pembelahan yang sifatnya primordial yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam itu supaya dipersatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman, atau keberagaman dalam kebersatuan,” ujar pria yang bersedia untuk membantu presiden.

CEO Gojek Nadiem Makarim juga menerima tawaran sebagai menteri dari Jokowi. “Saya sudah dikasih tahu dan saya sudah menerima secara formal,” ujarnya. Sayang Nadiem enggan menyebut posisi menteri yang ditawarkan kepadanya.

Dalam pertemuan itu Nadiem bersama Jokowi membahas tentang visi dan inovasi yang dapat dilakukan pemerintah ke depan. “Sudah pasti dan banyak sekali inovasi yang ingin saya lakukan untuk negara ini, tapi saya nggak bisa sebut sekarang,” ujarnya.

Komut Net Mediatama Wishnutama Kusubandio diminta presiden sebagai menteri yang mengurusi sektor kreatif maupun peningkatan pemasukan negara. “Kira-kira untuk meningkatkan kemampuan kreativitas di Indonesia, lalu juga meningkatkan devisa,” ujar pria yang juga bersedia membantu presiden.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga turut dipanggil Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. “Saya kan polisi, barusan ini dipanggil,” kata Tito. Namun mantan Kapolda Metro Jaya ini enggan menjelaskan perihal kedatangannya ke Istana. Ia hanya menyatakan rasa terima kasih kepada semua pihak atas suksesnya pengamanan rangkaian Pemilu 2019. “Saya sendiri, jujur, saya merasa berterima kasih kepada semua pihak, kepada Allah Swt karena ini Pemilu yang rasanya cukup panjang. Hampir setahun lebih masyarakat terpolarisasi. Alhamdulillah dengan pelantikan kemarin, berjalan lancar,” tandasnya.

Pengusaha dan pendiri Grup Mahaka Erick Thohir mengaku tidak pernah berpikir untuk berkecimpung di pemerintahan, tapi dengan pemikiran Jokowi yang positif dan prorakyat, ia siap terjun di pemerintahan. “Dengan segala kerendahan hati, background saya swasta, sama seperti Nadiem dan Wishnutama, tidak pernah berkecimpung di pemerintahan,” katanya usai bertemu Jokowi, kemarin. Mengenai menteri apa yang dipercayakan kepadanya, ia mengaku diserahkan kepada presiden.

Mensesneg Kabinet Kerja jilid I Pratikno, Staf Khusus Mensesneg Nico Harjanto, mantan aktivis 1998 Fadjroel Rachman mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta bersamaan. “Orang mau lewat kok kalian mau ikut?” kata Pratikno yang mengenakan kemeja lengan panjang warna putih, kemarin. Sedangkan Fadjroel dan Pratikno yang juga sama-sama mengenakan kemeja putih pun tidak banyak berkomentar. Ketiganya datang sekitar pukul 14.10 WIB. “Untuk negara kita semua kok,” ucap Nico yang juga mantan Direktur lembaga survei Populi Center tersebut. Fadjroel diketahui Komisaris Utama PT Adhi Karya. Sebelumnya hadir juga Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu, namun belakangan dia hanya bertemu dengan Airlangga dan tidak menemui presiden.

Sementara itu, calon menteri dari kalangan profesional yang sudah datang ke Istana Negara pada Senin (21/10) dinilai memiliki kapasitas yang sangat layak masuk kabinet. “Misalkan Mahfud M.D., Nadiem Makarim, dan Whisnutama, saya melihat sangat layak dan cocok. Ini karena secara integritas masih bisa diandalkan, punya prestasi dan keahlian,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin di Jakarta, Senin (21/10).

Asalkan, lanjut Ujang, para menteri dari kalangan profesional ini diberikan kesempatan untuk menunjukkan kapasitas dan kapabilitas mereka saat menjalankan tugas nantinya. “Tinggal kita beri peluang dan kesempatan mereka untuk bekerja, nah kita baru bisa menilai ketika nanti setelah 100 hari, apakah berjalan atau tidak, tidak bisa beberapa hari langsung dinilai baik buruknya,” ujarnya.

Tiga nama tersebut, kata Ujang, telah menunjukkan prestasi dan sukses di bidangnya masing-masing saat berkarier sebagai profesional. Sementara itu, terkait nama lain yang berasal dari partai politik yang juga telah dipanggil Presiden Jokowi juga memiliki kapasitas untuk menjadi menteri.

Pengamat Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto mengatakan, ada sejumlah usulan yang harus dipertimbangkan Presiden Jokowi sebelum mengumumkan nama calon menteri yang telah dipanggil ke Istana Negara. Ini di antaranya mencari tahu track record calon, keahlian, elektabilitas, serta performa kerja. Musababnya hal ini diperlukan untuk menyelesaikan misi serta program kerja Jokowi selama lima tahun ke depan. “Untuk nama baru, ini harus diketahui Jokowi. Jangan seperti beli kucing dalam karung, nanti akan berimbas buruk sama progran kerja yang akan disusun ke depan. Tahu sendiri ada beberapa calon menteri ini titipan partai pengusung,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (21/10).

Tak sampai di sana, lanjut Erwan, presiden pun harus meminta para calon menteri itu melaporkan kekayaan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya sumber kekayaan calon menteri dari hasil gratifikasi. Mengingat, 45 persen calon menteri ini datang dari kalangan politisi dari beragam partai politik (parpol).
“Kan ini untuk mengantisipasi kasus korupsi dengan cara jual beli jabatan. Jadi nanti ketahuan dari laporan kekayaan mereka. Masalahnya sudah banyak mantan menteri ditangkap KPK karena terlibat korupsi,” paparnya.

Lebih jauh, Erwan memprediksi, ada tiga nama calon menteri lama dari kalangan profesional yang akan masuk dalam Kabinet Jokowi jilid II seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Menkeu Sri Mulyani. Alasannya, ketiganya telah memiliki bukti hasil kerjanya pada jilid I. “Mereka cukup banyak membantu mensukseskan progam Jokowi di periode sebelumnya, dan hasilnya gemilang. Nah yang seperti ini patut masuk dan dipertahankan, tapi itu semua pilihan dari presiden,” ucapnya.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menuturkan, seluruh calon menteri yang akan ditunjuk Presiden Jokowi dalam Kabinet Jilid II sangat ideal dan dapat membawa amanah pada lima tahun kerja. Karena, seleksi dan pemilihan calon menteri ini telah memiliki keakuratan dari kepala negara. Bahkan komunikasi politik yang dibangun Jokowi ke seluruh partai koalisi dan oposisi untuk memajukan kandidat calon menteri sudah berjalan cukup lama.

“Mungkin selama lima tahun belakangan ini presiden sudah mencermati politisi yang diajukan parpol itu. Ya kita percayakan saja sama presiden, karena dia lebih tau itu. Selama ini kan komunikasi politik itu sudah dibangun untuk mendapatkan calon menteri,” pungkasnya.(cok/nas/ant)