Usir Ideologi dan Paham Radikalisme dari Indonesia

wartantt.com -- Maraknya perkembangan paham radikalisme yang tidak terkendalikan di Indonesia sangat meresahkan seluruh masyarakat. Dari dulu, radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme menjadi musuh bersama bangsa ini. Namun demikian, hanya pada rezim inilah permasalahan tersebut dinilai kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj meminta pemerintah lebih tegas menghadapi kelompok radikal. Pasalnya, menurut Kiai Said, selama ini kepolisian dianggap kurang serius bahkan cenderung melakukan pembiaran atas kasus radikalisme ini.

Selain Kiai Said dan KH Ma’ruf Amin, hadir juga dalam acara tersebut, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan ribuan jamiyah Nahdlatul Ulama.

“Oleh karena itu dari mimbar ini, NU meminta agar kepolisian Indonesia lebih tegas lagi menghadapi kelompok ekstrimis dan radikalisme di Indonesia, bukan hanya HTI (Hizbut Tahrir Indonesia),” kata Kiai Said pada pembukaan Rapat Pleno PBNU tersebut.

Menurut Kiai Said, kini kelompok-kelompok tersebut telah terang-terangan menghina dan memfitnah para ulama, tokoh-tokoh nasional, hingga Presiden Republik Indonesia. Kiai Said berpesan agar aparat kepolisian tidak ragu dalam menindaknya.

Nabi Muhammad saja ketika di Madinah, kata Kiai Said, mengutip ayat Alquran, diberikan pesan oleh Allah agar mengusir orang-orang yang membikin keributan di Madinah.

“Jadi, kelompok yang radikal, yang menimbulkan kegaduhan kesatuan NKRI (agar diusir), yang diusir terutama ideologinya, orangnya silakan masuk NU,” tegas Kiai Said.

Pria yang juga Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan itu menegaskan bahwa NU sendiri dari dulu hingga kini tetap berkomitmen menjaga NKRI. Menurut dia, selama ada PBNU, Indonesia akan tetap utuh.

“Pokoknya selama ada PBNU, Indonesia akan utuh sampai yaumil kiyamah. Jangan lupa, PBNU Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-undang Dasar 1945,” pungkas Kiai Said.

Rapat Pleno PBNU ini berisi laporan kinerja dari lembaga dan badan otonom PBNU yang kemudian ditanggapi oleh PBNU. Setelah itu, dilanjut dengan sidang-sidang komisi yang terbagi atas komisi program, organisasi, dan rekomendasi.

Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam satu tahun ke depan sehingga Muktamar NU 2020 dapat terselenggara dengan baik. Sebab, program-program satu tahun mendatang fokus pada setiap provinsi.