Memberantas Radikalisme Tanpa Pamrih

KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam esainya, Tugas NU dan PKB dalam Politik Nasional, pada 6 Desember 2004, pernah membuat pernyataan yang mungkin membuat sebagian orang tersedak: “…ada kecenderungan pengurus NU adalah orang yang kalah saing dalam PKB, yang membuat mereka lalu berorientasi politik praktis.”

 Gus Dur membuka esai tersebut dengan mengulas polemik Prof. Alwi Shihab yang masuk kabinet SBY-Jusuf Kalla sebagai Meko Kesra, di tengah posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Bagi Gus Dur, karena beberapa hal, Prof. Alwi dianggap tidak sedang mewakili PKB, ia jadi menteri karena dapat telepon langsung dari JK.

Berbicara tentang teritorial politik PKB, kata Gus Dur, berarti pula bicara peran NU dalam kancah politik Nasional. Membicarakan PKB tanpa menyinggung NU dianggap sesuatu yang mustahil, karena PKB itu sendiri merupakan bagian independen NU dalam politik praktis. Meski politik NU sejujurnya tak sepragmatis itu.

NU dan Kesetiaan pada Nasionalisme

Gus Dur menegaskan bahwa orientasi NU tetaplah, terutama, bidang pendidikan dan pemikiran keagamaan. Radikalisme, misalnya, termasuk ke dalam pemikiran keagamaan. Jika teritori kekuasaan mesti menjadi otoritas untuk mengkonter gerakan radikal, maka apapun alasannya, itu tetap berada di wilayah politik praktis.

Radikalisme kemudian hanya komoditas belaka, menjadi tameng untuk mendapat posisi dalam pemerintahan. Melindungi Negara lantas menjadi pamrih atas posisi tersebut. Alih-alih membuat paham radikal musnah, justru radikalisme itu sendiri kini kian masif karena pemberantasannya diwarnai sebuah transaksi politik.

Konsistensi NU dalam setia kepada Negara, adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan. NU tahu bahwa sementara Nahdhiyyin menjadikan organisasinya sebagai komoditas politik, dengan dalih melindungi Negara dari radikalisme. Jika demikian, maka benar kata Gus Dur, dalam esai tersebut, bahwa mungkin yang diperlukan ialah “pembenahan personalia”.

Bagi beberapa kalangan, bisa jadi itu adalah berita buruk. Keterlaludalaman sementara Nahdhiyyin mengintervensi kebijakan pemerintah juga disikapi pro dan kontra. Ada yang mengatakan, itu demi Negara. Yang lainnya berpendapat, itu sudah keluar dari khitah. Apapun alasannya, melindungi Negara dari radikalisme sesungguhnya adalah ‘tugas umum’ warga negara.

Nahdhiyyin dan Narasi Publik

Kita mungkin tidak akan berani mengatakan bahwa sementara Nahdhiyyin sudah melangkah melampaui koridor ke-NU-an, karena beberapa alasan misalnya. Tetapi kita juga tidak memiliki hak untuk memonopoli narasi kontra-radikalisme itu sendiri. Membela Pancasila, melindungi Negara, adalah wajib, tanpa perlu imbalan apa pun.

Ketika PBNU mengatakan, kiai-kiai protes karena Presiden Jokowi memilih Fachrul Razi, purnawirawan militer, untuk menjadi Menteri Agama, publik sejatinya tengah digiring untuk menyangsikan kemampuan pemerintah. Keberatan tersebut, seperti juga ditegaskan oleh Gus Sholah, adik Gus Dur, adalah sesuatu yang mesti dipertanyakan.

Dalam reaksi lain, seperti dilansir Tempo, ketika Menteri Agama tidak dilibatkan dalam perayaan Hari Santri Nasional lantaran belum pernah memakai sarung, sebenarnya itu adalah alasan yang sentimentil. Apalagi bila sampai berujar tidak lagi mengurus radikalisme, itu adalah arogansi kuantitas yang luar biasa.

Memang benar apa yang diterangkan oleh KH Cholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI, bahwa keberatan sementara Nahdhiyyin tersebut bukanlah tidak berdasar. Tindakan militerisasi untuk memberantas radikalisme adalah kekhawatiran utama, dengan diangkatnya Menteri Agama dari kalangan militer.

Bagaimanapun, radikalisme adalah persoalan yang kompleks. Memberantas secara militer adalah penanganan hilir, tetapi tidak menghanguskan yang di hulu, otak dari segala paham radikal tersebut. Sedangkan langkah Nahdhiyyin disinyalir sebagai pemberantasan persuasif, membunuh ideologinya; sebuah penanganan langsung di akar.

Sayangnya ada yang lupa disampaikan, atau sengaja tidak dikemukakan, bahwa antara NU dan pemerintah masih punya pilihan lagi, yaitu kerja sama. Sementara Nahdhiyyin memang lebih memilih untuk tetap menggiring opini publik: bahwa presiden telah keliru menunjuk Menteri Agama, dan tanpa NU, Negara akan tetap darurat radikalisme.

Jalan Tengah

Andai terlepas dari segala kepentingan bagi-bagi jatah kekuasaan, jalan tengah sebenarnya terbentang untuk dipraktikkan. Melindungi Negara, memberangus radikalisme, adalah PR bersama. ‘Perang total’ melawan radikalisme tidak harus digelar dengan memasang meriam di istana. NU pun tetap bisa berada di garda terdepan, tanpa menduduki kementerian.

Radikal sebagai sebuah isme, memberantasnya adalah tugas pemerintah. Sementara sebagai sebuah ideologi, Nahdhiyyin adalah para aktor pembasminya. Kerja sama ini jelas lebih proporsional, NU tetap berada di khitah “memberi advokasi demi kepentingan orang banyak,” seperti diuraikan Gus Dur dalam esai tersebut.

Melindungi Negara dari paham radikal memanglah keniscayaan bersama. Ia bukan persoalan yang hegemonik organisasi tertentu, begitupun dengan membela negara. Dalam hal ini, Gus Dur menawarkan suatu pemecahan, yaitu musyawarah, dengan landasan firman Allah dalam surah asy-Syura [42]: 38, “…wa amruhum syura baynahum…”

Penggiringan narasi publik untuk menyalahkan pemerintah bukan ide yang bagus, justru akan semakin membuat tumbuh-subur radikalisme. Jika Nahdhiyyin ingin kembali ke barak, seperti penguatan internal organisasi, tidak berarti harus dengan melepaskan sepenuhnya pemberantasan radikalisme ke pemerintah.

Pertimbangan keterlibatan NU dalam persoalan nasional berasaskan tugas mulia menjaga keutuhan Negara, dari segala problematika sosial yang dihadapi bangsa. Jika membela masih memerlukan pamrih, maka patut direnungkan kata-kata Gus Dur, jangan-jangan “NU asyik bermain politik praktis di tingkat nasional dan melupakan hal-hal di atas.”

Wallahu A‘lam bi ash-Shawab