Wakil Bupati : Pemerintah Harus Peka, Masyarakat LEMBATA Rindu Perubahan Hidup

BAGIKAN:


WartaNTT.com, LEMBATA – Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Lembata gelar Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK bagi Pemangku Kebijakan tingkat Kabupaten Lembata, Selasa (03/12/2019) bertempat di Hotel Palm Indah-Lewoleba Barat.
Dalam kegiatan yang dihadiri para Kepala Desa bersama Lurah, Camat dan pimpinan OPD se-Kabupaten Lembata, Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, SE.,M.Si yang membuka kegiatan menegaskan peran utama dari Pemkab Lembata untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Lembata yang tersebar di 9 Kecamatan, bukannya lebih peduli dengan kesejahteraan diri sendiri.
Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan demi tercapainya keluarga yang berkualitas.
Tentunya kualitas kehidupan rumah tangga keluarga tidak hanya diukur dari bentuk fisik bangunan, namun mencakup seluruh aspek dasar kehidupan yang harus terpenuhi, dimana memerlukan peran Pemerintah untuk mewujudkannya”.
“Kita harus akui bahwa Visi daerah "Terwujudnya Lembata yang produktif dan berdaya saing untuk kesejahteraan yang berkelanjutan" belum tercapai, karena Pemerintah belum fokus membangun sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat, namun kita sedang bergerak membenahinya”.
“Saya minta para pemangku kepentingan baik di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan dan OPD untuk berlomba menciptakan kualitas hidup masyarakat Lembata yang baik. Sebelum masyarakat mendapatkan kualitas hidup yang baik maka para pimpinan wilayah harus mempunyai kualitas hidup yang lebih baik.
Menciptakan kualitas hidup yang baik harus dimulai dengan kejujuran. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan agar melatih diri untuk hidup jujur, tidak saling berbohong, latih diri untuk saling membantu dan mengasihi.
Jabatan yang diemban hanya sementara waktu. Tunjangan yang diberikan juga hanya sementara, namun kasih sayang dan kekeluargaan hidup sepanjang masa.
“Pertanyaannya mengapa saat memangku jabatan kita justru bersikap tidak jujur, tidak konsisten dan tidak disiplin?”.
Dirinya melanjutkan “Kecerdasan IQ bukan menjadi ukuran pertama, karena Lembata banyak memiliki orang pintar, namun kenyataannya daerah ini belum begitu maju, dikarenakan kita sulit menemukan orang yang jujur”.
Masyarakat sangat merindukan perubahan hidup. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan saya ajak untuk merefleksikan diri dan bersiap untuk melakukan perubahan bagi masyarakat Lembata kearah yang lebih baik” ujar Wakil Bupati Lembata.
Penanganan Stunting di LEMBATA
Dalam kegiatan tersebut, Kadis P2KBP3A Lembata, Drs. Ambrosius Wurin Leyn; bersama  Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekososbud Bappelitbangda Lembata, Maria L Lengari; dan Sekretaris Dinas Sosial PMD Lembata, Hadi Umar memaparkan program kerja yang sedang dilakukan berkaitan dengan penanganan Stunting di Kabupaten Lembata.
Angka penderita Stunting keadaan Mei 2019 di Lembata sebanyak 1.925 orang yang tersebar di seluruh Kecamatan, dimana sebanyak 61 Desa pada 8 Kecamatan (minus Kec. Omesuri) menjadi prioritas intervensi percepatan penurunan Stunting Tahun 2019 yang telah diusulkan Bappelitbangda Lembata kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri untuk mendapatkan perhatian di TA 2020.
Sekdis Sosial PMD Lembata, Hadi umar menambahkan “Terkait penanganan Stunting, Dinas Sosial PMD telah melaksanakan sosialisasi penggunaan Dana Desa, dimana penanganan Stunting merupakan isu nasional sehingga Desa wajib mengalokasikan sejumlah anggaran untuk menangani Stunting di Tahun 2020”.
Bagi Desa yang mendapatkan alokasi Dana Afirmasi digunakan untuk pengentasan kemiskinan termasuk penanganan Stunting dengan alokasi anggaran yang lebih besar dibanding Desa-Desa yang tidak mendapatkan Dana Afirmasi”.
Dirinya menambahkan “Dalam Rakornas Program Inovasi Desa  di Jakarta (24-27 November 2019) Menko bidang PMK menyampaikan pesan agar Dana Desa tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi yang tidak tertib di Desa, termasuk konflik kepentingan Kades dengan BPD.
“Kami juga menghimbau agar para Kepala Desa memahami aturan penggunaan Dana Desa sehingga tidak menambah persoalan penyalahgunaan Dana Desa di Lembata” ujarnya. (Kris Kris)

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,2,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,2,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,36,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,47,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GMNI,2,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1487,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,3,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,209,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1877,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,10,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,3,Pariwisata Flores,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,2,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Startup,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,20,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,8,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Wakil Bupati : Pemerintah Harus Peka, Masyarakat LEMBATA Rindu Perubahan Hidup
Wakil Bupati : Pemerintah Harus Peka, Masyarakat LEMBATA Rindu Perubahan Hidup
https://1.bp.blogspot.com/-ssLHTZkwN8U/XecU7C56PJI/AAAAAAAAO5Y/ppYwdj42vjQpYmX6iKjBfQl20hk19nI2wCLcBGAsYHQ/s320/20191203_095135%2B%25282%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ssLHTZkwN8U/XecU7C56PJI/AAAAAAAAO5Y/ppYwdj42vjQpYmX6iKjBfQl20hk19nI2wCLcBGAsYHQ/s72-c/20191203_095135%2B%25282%2529.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2019/12/wakil-bupati-pemerintah-harus-peka.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2019/12/wakil-bupati-pemerintah-harus-peka.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin