Perkara Tanah Kantor Bupati, PN LEMBATA Tolak Gugatan; Nillan, Cs Nyatakan Banding

WartaNTT.com, LEMBATA – Pengadilan Negeri Lembata putuskan perkara perdata nomor 10/Pdt.G/2019/PN Lbt, tertanggal 23 Juli 2019 gugatan atas tanah dan bangunan Kantor Bupati Lembata oleh keluarga Nillan selaku ahli waris, Selasa (25/02/2020).

Dalam sidang putusan yang dipimpin Hakim ketua, Ngurah Suradatta Dharmaputra, memutuskan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Ditanya tanggapan terhadap putusan hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Blasius Dogel Lejap didampingi Thomas Ola Nillan (Penggugat 1) kepada sejumlah awak media nyatakan akan ajukan banding.

“Sikap kami akan berproses terus bahkan sampai dengan tingkat Kasasi meskipun kami sadari tidak mudah menghadapi Pemerintah sebagai pihak Tergugat. Klien kami adalah masyarakat biasa yang merasa bahwa haknya sedang diambil oleh penguasa dan untuk mendapatkan kembali hak mereka itu membutuhkan perjuangan”.

“Terkait dengan putusan hakim, bagi kami putusan tersebut diluar dugaan kami. Karena hampir semua Saksi yang dihadirkan pihak Tergugat menyebutkan tanah yang terletak dilembah diluar objek sengketa adalah milik alm. Ola Tokan Nillan, sesuai dengan pengakuan kami selaku pihak Penggugat”.

“Semua saksi Penggugat katakan tanah di lokasi objek sengketa adalah milik Alm. Linus Labi Nillan sesuai dokumen yang kami miliki”.

“Namun terkait pemilik tanah di objek sengketa, jawaban dari para saksi pihak Tergugat berbeda-beda, ada yang katakan tanah kosong, tanah milik Rafael Rae, tanah milik Goris Labi”.

Dirinya melanjutkan “Saya juga cukup kaget dengan Putusan hakim karena hanya berdasarkan kesimpulan Hakim bahwa semua tanah tersebut milik Alm. Ola Tokan Nillan. Mungkin saja menurut dugaan kami, mungkin Hakim menilai objek sengketa tersebut sebagai suatu kesatuan, karena tanah dilembah milik Ola Tokan, dianggap semuanya milik Ola Tokan”.

“Kami tidak permasalahkan putusan hakim karena itu merupakan kewenangan mereka dalam putuskan perkara. Untuk saat ini kami terima proses yang berlangsung disini, namun keputusannya kami akan ajukan banding”.

“Putusan saat ini menjadi dasar kami mengajukan banding serta akan dilampirkan dengan rekaman pemeriksaan saksi kedua belah pihak untuk diketahui hakim Pengadilan Tinggi. Kami punya waktu 14 hari kedepan untuk ajukan banding, mungkin H-2 atau H-3 akan diajukan” ujarnya.

Sementara itu Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Lembata, Yohanes Don Bosco selaku ketua tim kuasa hukum Pemkab (Tergugat VIII) yang ditemui awak media secara terpisah usai sidang katakan cukup puas dengan keputusan hakim.

“Dalam amar putusan yang dibacakan hakim menyatakan eksepsi para Tergugat ditolak, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat wajib membayar biaya perkara”.

“Selaku Tim Kuasa Hukum Pemkab Lembata kami puas dengan hasil sidang hari ini dan kinerja tim kuasa hukum Pemkab sudah optimal”.

Dirinya juga menghimbau “Saya pikir jika ada keinginan masyarakat untuk menggugat tanah yang dikuasai Pemkab, lebih baik kita duduk bersama tanpa harus berproses di Pengadilan, dan Pemkab siap untuk berkomunikasi” ujarnya.

Ditanya lanjut terkait gugatan Perkara nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 4 Februari 2020 yang sedang berproses, Kabag Hukum dan HAM katakan “Awalnya antara Rafael Rae (Tergugat 1) dengan Thomas Tuan Tukan (Penggugat) ada kesepakatan yang dibangun untuk menyerahkan sebagian tanah milik Bpk. Rafael Rae sebagai denda belis”.

“Kesepakatan itu terjadi sebelum penyerahan tanah kepada Pemkab. Pemkab tidak pernah tahu adanya persoalan seperti itu”.

Tadi dilakukan mediasi dan Hakim mediator minta dibuatkan resume sehingga bisa ada solusi pemecahan masalah, serta sidang akan dilanjutkan kembali pekan depan” ujarnya. (Kris Kris)