Tidak Nyaman Akan Tindakan Penyidik Tipikor, 17 PPK di LEMBATA Mengundurkan Diri

BAGIKAN:

WartaNTT.com, LEMBATA – Sebanyak 17 ASN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPRP Kabupaten Lembata sampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Plt. Kadis PUPRP Lembata selaku pengguna anggaran, dimana salah satu alasan akibat ketidaknyamanan terhadap tindakan penyidik tipikor.
Dalam pertemuan yang dipimpin Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, para PPK dihadapan pejabat terkait disaksikan awak media menyampaikan 3 alasan sebagaimana termuat dalam surat pengunduran diri tertanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani bersama.
“Ada 3 alasan yang menjadi dasar kami ajukan pengunduran diri yakni ketidaknyamanan dalam bekerja, kurang adanya keseimbangan honorarium dengan beban kerja dan resiko hukum yang dihadapi, serta tidak adanya anggaran yang disediakan untuk membiayai peningkatan kemampuan SDM para PPK” ujar salah seorang PPK”.
“Minggu kemarin ada surat pemeriksaan dari penyidik Tipikor Polda NTT terhadap paket pekerjaan Tahun Anggaran 2019, yang mana pekerjaan tersebut hingga saat ini masih dalam  masa pemeliharaan rekanan dan belum diserahterimakan”.
“Kami merasa tidak nyaman sekali dalam mengendalikan kontrak. Surat panggilan yang disampaikan itu berdasarkan pengaduan dari LSM” ujar PPK lainnya menambahkan.
“Kami juga berharap adanya langkah Pemkab untuk perkuat tugas PPK, karena kami rasa Pemkab belum memberikan pendampingan hukum kepada kami dalam bertugas” ujar mereka.
Sementara itu Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lembata, Ir. Maria Goreti Meti yang dimintai informasi oleh Bupati Lembata mengatakan “Sesuai Perpres 16/2018 jika masyarakat melakukan pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum (APH) maka APH meneruskan informasi kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
Yang terjadi selama ini, setiap ada pengaduan dari masyarakat ke APH, APH langsung memanggil kami”.
Kadang-kadang APH memanggil dengan cara intimidasi, seolah-olah Pengelola Barang dan Jasa (PBJ) telah berbuat kesalahan yang sangat prinsip.
“Persoalan selanjutnya, selama ini PBJ tidak pernah didampingi oleh Bagian Hukum Setda, dan hanya berjalan sendiri-diri jika ada panggilan pemeriksaan.
“Kami minta APIP harus diperkuat, sehingga saat adanya pengaduan dari masyarakat, APIP yang berhubungan dengan APH terlebih dahulu, bukan PBJ yang langsung dihubungi APH, kadang panggilnya via telepon” ujarnya.
Menanggapi penyampaian dari PPK dan Kabag LPBJ, Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur mengatakan akan berkomunikasi langsung dengan Kapolda NTT terkait persoalan ini.
Pengunduran diri adalah hak kalian para PPK dan juga jabatan PPK merupakan tugas tambahan bagi ASN, namun sikap pengunduran diri yang diambil sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pembangunan di daerah ini”.
Selama ini juga saya mengikuti pengaduan masyarakat terhadap proyek-proyek yang dikerjakan, dan mungkin ada juga hal-hal yang dipolitisir.
“Kalau persoalannya pribadi antar PPK karena indikasi melakukan penyuapan saya tidak akan ikut campur, namun persoalan yang terjadi sekarang ini karena ketidaknyamanan sehingga perlu dibantu untuk hasilkan solusi.
“Saya akan menyurati Kapolda NTT berkaitan dengan hal ini untuk membahas bersama”.
“Kalau mentok di Kapolda, kita surati Kapolri dengan tembusan ke Presiden, karena masalah ini berdampak negatif bagi jalannya pembangunan yang akan dinikmati masyarakat”.
Sudah ada arahan Presiden bagi para kepala daerah untuk percepat realisasi serapan anggaran. Saya berpedoman juga pada arahan Presiden saat kegiatan yang dihadiri seluruh kepala daerah dan forkopimda di Sentul” ujarnya.
Antara kita dengan Kejaksaan sudah adanya kesepahaman, bahkan sampai dengan tingkat Kejaksaan Tinggi dimana perlu pendampingan dan dalam pengelolaan Dana Desa sudah mulai didampingi, dimana jika ada masalah langsung dibenarkan saat itu juga. Arahan Presiden juga jelas, jangan tunggu sampai di akhir baru diambil (diproses)”.
Dirinya menambahkan “Sebenarnya pekerjaan yang masih dalam tahap pemeliharaan dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah berarti masih dalam tanggungjawab rekanan. Proyek-proyek yang belum diserahterimakan rekanan kepada Pemerintah belum menjadi aset daerah.
Untuk sementara pengunduran diri kalian saya terima namun belum ditindaklanjuti, sedangkan terkait persoalan honorarium akan disesuaikan dengan regulasi dan akan diusulkan pada anggaran mendahului perubahan APBD 2020” ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Lembata, Petrus Bala Wukak, SH yang dimintai tanggapannya oleh wartawan yang hadir mengatakan turut prihatin dengan kejadian yang menimpa PPK.
Hal ini sangat memprihatinkan karena berdampak pada mandeknya pelaksanaan pembangunan di Lembata”.
“Saya apresiasi langkah yang akan ditempuh Bupati untuk berkomunikasi lisan dengan Kapolda NTT khususnya terkait ketidaknyamanan dalam bekerja yang dirasakan PPK.
“Kalau soal besaran honor, itu menjadi domain Bupati sesuai regulasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah” ujarnya. (Kris Kris)

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,bantuan sosial,1,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,BLT,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,3,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Covid-19,18,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Desa Tiwu Sora,1,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,Dusun Numba,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,71,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,82,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GMNI,2,GNPF MUI,1,Golkar,2,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hari Lahir Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1488,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,8,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,12,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,333,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,18,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1879,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,10,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,4,Pariwisata Flores,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerja Migran Indonesia,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,Pelangi Nusantara,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,2,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polres Ende,1,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Seleksi CPNS,1,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Stadion Marilonga,1,Startup,1,STKIP Simbiosis,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,23,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,42,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,8,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,UMKM,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Tidak Nyaman Akan Tindakan Penyidik Tipikor, 17 PPK di LEMBATA Mengundurkan Diri
Tidak Nyaman Akan Tindakan Penyidik Tipikor, 17 PPK di LEMBATA Mengundurkan Diri
https://1.bp.blogspot.com/-plDQPOk8q00/XmJ8gn0UudI/AAAAAAAAPQ0/hd1-wV0wnHAqE33RgLvIjCWlGe5TbXtgACLcBGAsYHQ/s320/Untitled%2B3%2B%25282%2529.png
https://1.bp.blogspot.com/-plDQPOk8q00/XmJ8gn0UudI/AAAAAAAAPQ0/hd1-wV0wnHAqE33RgLvIjCWlGe5TbXtgACLcBGAsYHQ/s72-c/Untitled%2B3%2B%25282%2529.png
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2020/03/tidak-nyaman-akan-tindakan-penyidik.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2020/03/tidak-nyaman-akan-tindakan-penyidik.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin