Gubernur NTT : 1 Orang Kena Covid-19, Jangan Bilang Zona Merah

 

WartaNTT.com, Kupang – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, kembali mengingatkan agar para Kepala Daerah tidak membuat panik bahkan menimbulkan ketakutan ditengah masyarakat akibat informasi penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah masing-masing.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja antara Gubernur NTT bersama para Kepala Daerah terkait pemulihan ekonomi dalam koordinasi penanganan Covid-19, Rabu (2/9/2020) yang berlangsung secara virtual.

“Khusus untuk zona merah, atau zona hijau, jangan 1 orang kena Covid-19 (terkonfirmasi positif) langsung bilang zona merah, itu hanya bikin orang takut saja”.

“1 kena Covid-19, bilang saja penambahan 1, jangan bilang zona merah, itu bikin takut orang semua. Zona merah itu kalau banyak orang, kalau hanya 1 orang saja tidak ada zona merah, mana ada zona merah begitu”.

Dirinya mencontohkan, “Bilang saja Kota Kupang tambah 1 (kasus konfirmasi positif) atau Kota Kupang tambah 2 (kasus konfirmasi positif), begitu saja”.

“Orang ditempat lain kalau omong, seperti di Jakarta, ada tambahan 500 orang wah itu baru mulai merah. Kita hanya tambah 1, 2, 3, 4 zonanya merah terus”.

Dirinya melanjutkan “Jadi zona-zona begitu dihilangkan saja di NTT yah, para Bupati dan Walikota semua agar sampaikan ke Kadis kesehatan, jangan kita ikut bilang zona merah. Nanti kalau kita omong begitu masyarakat jadinya tambah ketakutan” ujarnya.

“Saya juga minta agar bantuan langsung bagi masyarakat ditingkatkan, kemudian penyiapan R-APBD 2021 dan asitensi anggaran Perubahan APBD 2020 segera percepat”.

“Bulan depan kita akan rapat lagi, saya mau cek bagaimana realisasi penyerapan anggaran tiap Kabupaten/Kota” imbuhnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa realisasi penyerapan anggaran di NTT masih sangat rendah sebagaimana hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI beberapa waktu yang lalu.

“Menurut saya penanganan Covid-19 di NTT sudah baik, dan angkanya relatif kecil, tapi problem kita ada pada pengendalian ekonomi dampak dari Covid-19 ini. Saya minta para Bupati dan Walikota segera ambil langkah pemulihan ekonomi termasuk dalam belanja APBD”.

“Saya minta agar kepala daerah ambil langkah cepat namun tidak boleh ada niat korupsi. Ambil langkah cepat dorong agar proyek-proyek yang ada dapat terlaksana dilapangan, paling lambat di bulan ini realisasinya mencapai 50%”.

“Karena dalam kondisi seperti ini investasi dari pihak swasta dipastikan sangat terlambat sehingga pemerintah perlu mendorong sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan dan UMKM berjalan dengan baik”.

“Saya harap setiap minggu ada laporan berkala, sehingga kita bisa tahu kendala yang ada di daerah seperti apa sehingga anggaran belanja belum terealisasi”.

“Saya harap kepala daerah serius terhadap hal ini, dan bukan fokus pada pengendalian Covid-19 saja, namun juga pada pengendalian ekonomi yang berdampak terhadap masyarakat. Hal ini harus segera diselesaikan sehingga NTT tidak terus menjadi sorotan secara nasional” ujar Gubernur.