Warga Desa Kalikur-LEMBATA Protes 3 Bulan Tak Terima BLT Dana Desa

BAGIKAN:

 

WartaNTT.com, LEMBATA – Puluhan Warga Desa Kalikur-Kec. Buyasuri, lakukan aksi protes di Kantor Desa Kalikur, Senin (11/01/2021) akibat tidak dibayarkannya BLT Dana Desa ditengah pandemi Covid-19 untuk bulan Oktober s/d Desember 2020. Massa yang tidak puas datangi kantor Desa dengan meluapkan kekesalannya kepada aparat Desa yang ada.

Camat Buyasuri, Kornelis Ndapamerang, ST., yang dikonfirmasi per telepon (13/01) kepada WartaNTT mengatakan dirinya sudah mendengar laporan yang disampaikan Pj. Kades Kalikur bersama sekretaris BPD di kantornya pagi hari tadi.

“Informasi yang saya peroleh tadi bahwa Pj. Kades baru dilantik tanggal 17 November 2020 dimana proses perencanaan dan penyusunan APBDes terkait penganggaran belanja BLT sampai dengan Desember tidak diikuti, beliau hanya melanjutkan pelaksanaan APBDes tersebut”.

“Sesuai aturan penanganan dampak Covid-19 melalui dana desa disesuaikan dengan anggaran APBDes yang ada, dimana BPD sudah sepakat dibayarkan sampai dengan Desember”.

“Dalam penyalurannya terjadi aksi protes masyarakat akibat anggaran tidak dicairkan lagi (Oktober-Desember)”.

“Selaku Camat, saya sudah rencanakan bentuk tim turun untuk identifikasi pengelolaan keuangan desa Kalikur terhadap alokasi untuk BLT. Saya juga sudah sampaikan agar BPD berkewajiban buat surat kepada Pj. Kades menanggapi masalah yang terjadi”.

Dilanjutkannya “Terkait apakah ada dugaan penyalahgunaan keuangan desa ataupun hal-hal lainnya, kami akan telusuri untuk lanjutkan laporannya kepada Bupati apakah dilakukan audit khusus ataupun hal lain, kita lihat saja nanti. Karena kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah”.

“Pertanyaan warga saat aksi itu kenapa dalam penyusunan APBDes 2020 anggaran tersedia, namun saat perubahan APBDes tidak dibayarkan BLT sampai Desember, dan kenapa anggaran dialihkan untuk kegiatan lain-lain sekitar Rp.150 Jutaan bukannya digunakan untuk bayar BLT. Seperti itu informasi awal yang kami dengar dari Sekretaris BPD Desa Kalikur, tapi kami masih telusuri dilapangan" ujar Camat.

Informasi yang dihimpun WartaNTT, aksi protes yang terjadi diduga miskomunikasi sebagaimana disampaikan Kabid Pemdes Dinas Sosial PMD Lembata dan mantan Pj. Kades Kalikur.

Ditemui WartaNTT, Rabu (13/01) diruang kerjanya, Usman Ahmad, Kepala Bidang Pemerintahan Desa menjelaskan "Hingga saat ini dari Pemerintah Kecamatan Buyasuri dan Pemerintah Desa Kalikur belum sampaikan informasi itu ke kami, namun kami sudah konfirmasi dengan mantan penjabat (Pj) sebelumnya untuk dapat informasi awal”.

“Dalam pembahasan APBDes 2020 yang dilakukan di tahun 2019, tidak membahas soal penanganan Covid-19, namun akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga pemerintah pusat terbitkan regulasi terbaru untuk alokasikan anggaran penanganan Covid-19 melalui BLT Dana Desa.

Sebelum regulasi itu terbit, mayoritas desa sudah belanjakan anggarannya pada beberapa item kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sesuai APBDes 2020” ujar Kabid Pemdes.

Dilanjutkannya “Hasil evaluasi APBDes yang kita lakukan, ada desa-desa yang sanggup biayai BLT DD sampai desember dan sebagian tidak bisa, dan sesuai regulasi, pembayaran BLT dilakukan sepanjang anggaran mencukupi. Dengan musyawarah antara pihak Desa bersama BPD dibuatkan berita acara terkait pembayaran BLT sampai dengan kapan waktunya.

Kemungkinan warga desa Kalikur melihat kenapa desa lain bisa bayar sampai Desember sementara disini tidak” ujarnya.

"Untuk realisasi BLT DD tahun 2020 masih banyak desa yang belum laporkan sehingga rekapan realisasinya belum kami peroleh, mungkin sudah dilaporkan ke Kecamatan. Kemudian untuk penganggaran BLT DD tahun 2021, kami sudah sampaikan ke setiap Desa agar disiapkan mata anggarannya (pos kegiatan/program) dimana saat evaluasi baru direview kembali" ujar Usman.

Sementara itu mantan Pj. Kades Kalikur, Hasan Abdullah, yang ditemui WartaNTT secara terpisah (12/01) mengatakan secara administratif hal yang dilakukan tidak ada masalah karena anggaran desa tidak mencukupi untuk bayar BLT hingga Desember.

“Protes warga Kalikur yang dilakukan menuntut agar realisasi BLT Dana Desa harus dibayar sampai desember 2020. Namun anggaran APBDes tidak mencukupi jika harus dibayarkan sampai desember, mengingat dalam APBDes murni tidak mengakomodir kebutuhan untuk penanganan Covid-19, sehingga untuk pembayaran BLT dilakukan penyesuaian kembali dalam APBDes Perubahan dan juga ada kegiatan fisik yang sudah dikerjakan.

Hasil evaluasi APBDes Perubahan 2020 di Dinsos PMD disampaikan bahwa untuk BLT Desa Kalikur tidak bisa realisasi s/d desember karena anggaran tidak mencukupi. Secara administratif tidak ada masalah.

“Menurut saya aksi yang terjadi akibat miskomunikasi saja. Penerima BLT Desa Kalikur sangat banyak, saya lupa ada berapa KK. Namun untuk tahun 2021, anggaran BLT sudah dimasukkan dalam APBDes murni sehingga tidak ada persoalan kedepan” terangnya. (Kris Kris)

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,AMAN Nusabunga,1,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo - Flores,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,banjir,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,bantuan sosial,1,Basarnas Maumere,1,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,BLT,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,3,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,Citilink,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Covid-19,23,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Desa Tiwu Sora,1,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,Dusun Numba,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,106,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Esports Indonesia,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,116,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GMNI,2,GNPF MUI,1,Golkar,2,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hari Lahir Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1491,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Julie Laiskodat,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,2,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,8,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,4,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,13,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,423,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,Longsor,1,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,18,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,Minyak Tanah,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1880,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,10,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Paralayang,1,Pariwisata,4,Pariwisata Flores,1,Partai Berkarya,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerja Migran Indonesia,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,Pelabuhan Sekosodo,1,Pelangi Nusantara,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,Pilkades Ende,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,2,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polres Ende,3,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,RS Pratama Tanali,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,12,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Seleksi CPNS,1,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Sriwijaya SJ-182,2,Stadion Marilonga,1,Startup,1,STKIP Simbiosis,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,27,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,44,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,8,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,UMKM,1,Vaksin Covid-19,1,Vaksin Sinovac,2,Wakil Bupati Ende,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Warga Desa Kalikur-LEMBATA Protes 3 Bulan Tak Terima BLT Dana Desa
Warga Desa Kalikur-LEMBATA Protes 3 Bulan Tak Terima BLT Dana Desa
https://1.bp.blogspot.com/-RrJs0ydRTNs/X_-TR2raPyI/AAAAAAAARZA/AJCqEPS2bAkpUcWsDZtF5Sw7pEa21vWwQCLcBGAsYHQ/s320/FB_IMG_1610579987571%2B%25282%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-RrJs0ydRTNs/X_-TR2raPyI/AAAAAAAARZA/AJCqEPS2bAkpUcWsDZtF5Sw7pEa21vWwQCLcBGAsYHQ/s72-c/FB_IMG_1610579987571%2B%25282%2529.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2021/01/warga-desa-kalikur-lembata-3-bulan-tak.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2021/01/warga-desa-kalikur-lembata-3-bulan-tak.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin