WartaNTT.com, LEMBATA –
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, memastikan pasca
pelantikan dirinya sebagai Bupati Lembata yang akan terjadi dalam waktu dekat,
langkah pertama dari 4 prioritas kerja diakhir masa jabatannya adalah
penataan birokrasi.
Tidak
main-main, Thomas Ola Langoday yang sebelumnya merupakan Wakil Bupati Lembata periode
2017-2022, akan mengambil keputusan tegas terhadap
karir ASN bahkan menonjobkan yang tidak sesuai regulasi.
Hal
tersebut disampaikan Thomas dihadapan para tokoh masyarakat yang hadiri diskusi
dalam sisa waktu 9 bulan kedepan masa kepemimpinannya, Rabu (18/08/2021) bertempat di eks rujab bupati Lembata.
Menjawab
berbagai hal yang diutarakan para tokoh tersebut, Thomas Ola pastikan akan
menyelesaikan masa jabatannya dengan berbagai pembenahan yang dilakukan.
“Kami
akan mulai dari penataan birokrasi sebagai mesin pembaharuan, mesin pembangunan
dan mesin pelayanan publik. Kita punya sekitar 500 jabatan struktural dan yang
lowong sekitar 100 jabatan. Roda ini (pemerintahan) tentu tidak bisa jalan
kalau ada yang kosong”.
“Kalau
tiba saatnya pemerintah pusat memberi izin untuk saya bisa mutasi, saya mohon
saya jangan dipersalahkan. Kalau boleh salahkanlah regulasi dan jangan salahkan
saya. Karena saya ingin menegakkan aturan”.
“Ketika
ada yang tidak memenuhi syarat dan di nonjob misalnya, jangan bilang pak Bupati
kami minta tolong. Tanya di aturan, aturan bisa tolongkah sama orang ini?”.
“Saya
tidak memandang asal usulnya, saya tidak memandang suku dan saya tidak
memandang agamanya. Dalam penataan birokrasi sudah ada aturan yang mengatur,
nomor satu kualifikasi pendidikan formal, pangkat dan jabatan. Tidak bisa tidak”.
Dilanjutkan
Thomas “Nomor dua, kompetensi. ada kompetensi bidang, kompetensi manajerialnya dan
ada pengalaman-pengalaman sosial kemasyarakatan”.
“Ini
orang isterinya berapa, selingkuh atau tidak, korupsi atau tidak, ada temuan
atau tidak, ada pengaduan masyarakat atau tidak. Itulah yang menjadi ukuran
kita” ungkapnya.
“Jadi
jangan bertanya kenapa pak Bupati ini tiba-tiba menonjobkan kami. Bukan saya
yang menonjobkan tapi aturan yang menonjobkan, kinerja yang menonjobkan, kualifikasi
yang menonjobkan dan kompetensi yang menonjobkan mereka”.
“Saya ingin meletakkan landasan ini bukan untuk saya, bukan untuk Sekda dan para asisten, namun untuk anak cucu Lembata yang mewarisi negeri ini”.
“Saya sampaikan ke KASN kalau mau Lembata ini rusak biarkan kami pakai orang
ini, tetapi kalau mau supaya generasi kami ini bisa menata kehidupan yang lebih
baik dikemudian hari, izinkan kami untuk tidak pakai orang ini lagi” ucapnya
tegas.
Pantauan
WartaNTT, beragam hal diungkapkan para tokoh masyarakat yang hadir, diantaranya pemugaran situs Wunopito yang berada di eks
rujab bupati, pembangunan akses jalan, persebaran tenaga pendidik yang tidak
merata, proyek-proyek mangkrak termasuk destinasi di Awololong, antrian pengisian
BBM, penempatan ASN dalam jabatan, persoalan batas wilayah antar desa,
realisasi PAD, hingga keluhan pembangunan yang tidak merata dampak dari Pilkada
2017 lalu. (Kris Kris)
KOMENTAR