WartaNTT.com, LEMBATA – Aksi
demontrasi yang dilakukan Aliansi Rakyat Bersatu Lembata (ARBL), Rabu (27/10) mendapatkan
apresiasi dari Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday.
Menurut orang
nomor 1 di Lembata ini, aksi ARBL merupakan bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap penyelenggaraan birokrasi karena beranggapan masih
belum sepenuhnya memihak masyarakat.
Hal tersebut
disampaikan Thomas Ola dihadapan perwakilan ARBL dan jajaran pimpinan OPD
Lembata yang hadir hampir lengkap di ruang rapat kantor Bupati Lembata, Kamis
(28/10/2021) guna merespon 12 tuntutan ARBL.
“Saya menyampaikan
terimakasih banyak untuk aksi kemarin (27/10) dan juga kesediaan untuk hadir
disini. Suatu kehormatan bagi kami bahwa teman-teman ARBL bisa berdialog dalam
ruangan ini untuk mencari solusi”.
“Saya berpikir
kita semua punya visi yang sama untuk menyelamatkan riburatu, menyelamatkan
lewotanah ini dan ini bisa kita lakukan jika mulai dari pemimpinnya, tidak bisa
tidak” ujarnya
Menjawab
tuntutan yang dibacakan ARBL, Thomas Ola pastikan menindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan.
“Untuk tuntutan
ke-1 ARBL, ini sudah ditindaklanjuti Inspektorat, ada rekomendasinya dalam
waktu 60 hari tetapi kemudian APH juga masuk lagi dengan jangka waktu 30 hari. Masukan
untuk point 1 ini akan menjadi pertimbangan kami untuk mengevaluasi kinerja
semua pimpinan OPD”.
“Kemudian soal
pengaduan beberapa persoalan di dinas kesehatan, saya juga sudah minta
inspektorat lakukan audit” tambah Thomas.
Dirinya juga
memastikan akan meminta Inspektorat lakukan audit terhadap dana bantuan bencana
erupsi dan badai seroja.
Sementara itu
perwakilan ARBL yang ditemui sejumlah awak media menyampaikan cukup puas dengan pelaksanaan
kegiatan hari ini bersama pemerintah.
“Untuk
sementara kegiatan hari ini sudah sesuai dengan yang kami harapkan dimana begitu
responsifnya Pemkab Lembata terhadap tuntutan kami. ARBL menunggu tindaklanjut
yang akan dilakukan Pemkab atas desakan yang kami sampaikan”.
“ARBL akan
menyampaikan kepada masyarakat baik melalui medsos maupun dalam diskusi-diskusi
bersama terkait respon pemerintah menjawab tuntutan ARBL sebagaimana yang
disampaikan tadi dalam pertemuan” ujar Koordinator umum ARBL, Kanis Soge.
Sementara
perwakilan ARBL lainnya, Agus Nuban, meminta masyarakat untuk bersabar menanti
tindaklanjut pemerintah atas tuntutan yang disampaikan ARBL.
“Mari kita beri
ruang kepada Pemkab Lembata untuk menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan kita.
Yang paling penting birokrasi bukan untuk balas dendam politik. Kata kuncinya
ada disitu”.
Ditambahkannya
lagi “Proses nanti kedepan untuk reformasi birokrasi, kita siap. Yang disampaikan
pak Bupati tadi bahwa jika kedepan keluarga kita sekalipun harus di mutasi, promosi
maupun demosi, ARBL siap mengawal”.
ARBL juga
memastikan akan terus bergerak karena tugasnya untuk mengawal proses pelayanan
publik yang dijalankan Pemkab Lembata.
“ARBL ini juga menjadi
wadah bagi masyarakat yang hendak menyampaikan keluh kesahnya terhadap persoalan
yang terjadi di daerah ini” ujar Kanis Soge. (Kris Kris)
KOMENTAR