Ribut Program Migrasi Meteran Listrik PLN, Warga : Harus Disosialisasikan Dan Jangan Dipaksakan

WartaNTT.com, Ende –Pelanggan listrik pascabayar Kabupaten Ende meminta agar pihak manajemen PT PLN UP3 Flores Bagian Barat (FBB) untuk memberikan sosialisasi yang baik dan tidak memaksakan pelanggan untuk migrasi ke meteran listrik prabayar yang menggunakan sistem token pulsa.

 

Hal ini disampaikan salah satu perwakilan pelanggan listrik pascabayar asal Kelurahan Kelimutu H. Wahab Daud, saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Ende bersama puluhan warga lainnya, pada hari Senin (11/10/2021).

 

Dikatakannya bahwa hal tersebut tertuang dalam surat penyampaian kesepakatan bersama antara komisi II DPRD Kabupaten Ende bersama pihak manajemen PT. PLN UP3 FBB  tertanggal 10 Februari 2016.

 

"Migrasi itu yang pertama supaya disosialisasikan dan jangan dipaksa kepada masyarakat. Kalau tidak mau jangan paksa, itu tertuang dalam surat Dewan Perwakilan Rakyat ini tanggal 10 Februari 2016 itu menyampaikan kesepakatan bersama antara Komisi II DPRD Kabupaten Ende dan PT. PLN Area Flores Bagian Barat. Di situ tertulis kepada pelanggan yang belum mau migrasi ke listrik prabayar supaya jangan dipaksa," ucap H Wahab.

 

Namun dirinya mengeluhkan bahwa keadaan hari ini pihaknya seperti dipaksakan untuk migrasi ke meteran listrik prabayar, karena menurutnya saat pengambilan nomor registrasi untuk membayar tagihan di kantor PT PLN (Persero) UP3 FBB mereka ditolak oleh petugas.

 

"Pada hari ini kami kelihatannya macam mau dipaksa untuk migrasi ke listrik prabayar di ruangan tadi, dan yang kami sayangkan bukan kepalanya yang omong dengan kami tapi anak buah, di kantor PLN waktu kami mau ambil (nomor) regis," katanya.

 

Manager Bidang Transaksi Energi PT PLN UP3 FBB

Sementara itu Manajer Bidang Transaksi Energi PT. PLN UP3 FBB Keiserius Djendy yang diwawancarai usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Ende dan para pelanggan listrik pascabayar menyampaikan bahwa kebijakan ini merujuk pada surat General Manager PLN Wilayah NTT kepada Gubernur NTT pada tahun 2014 tentang permohonan dukungan 100 % program Listrik Pintar untuk seluruh wilayah NTT.

 

Dikatakannya bahwa surat permohonan dukungan tersebut dibuat atas pertimbangan bahwa wilayah NTT merupakan provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah untuk seluruh Indonesia.

 

"Jadi kebijakan ini merujuk pada surat pimpinan wilayah NTT kepada Gubernur NTT tahun 2014 mohon dukungan untuk 100 % Listrik Pintar se NTT. Nah itu dengan pertimbangan bahwa NTT merupakan provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah untuk se Indonesia,” kata Djendy.

 

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa dalam sistem prabayar diperoleh sisi penghematan dan dari penghematan tersebut pihak PT PLN berupaya untuk mengalirkan listrik ke desa-desa yang hingga saat ini belum dapat menikmati penerangan listrik negara.

 

"Kalau kita masih urus pascabayar ini, kapan kita mau urus saudara-saudara kita yang di desa yang belum dapat listrik. Salam sistim prabayar ini kita dapat sisih penghematan dan dari penghematan tersebut kita berupaya untuk melistriki desa-desa yang belum berlistrik," tuturnya.

 

Menurutnya Pemerintah Provinsi NTT telah mendukung program 100 % Listrik Pintar tersebut, hal ini dibuktikan dengan telah tercapainya 100 % prabayar untuk semua kabupaten di NTT kecuali Kabupaten Ende yang hingga saat ini terdata masih terdapat 741 pelanggan pengguna meteran listrik pascabayar. Hasil upaya sosialisasi selama dua minggu terakhir, tertinggal 542 pelanggan yang belum bersedia melakukan migrasi.

 

Dirinya menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan upaya sosialisasi dengan cara yang lebih humanis dari rumah ke rumah untuk mengajak pelanggan yang saat ini belum bersedia migrasi untuk melakukan migrasi dan kepada pelanggan yang bersedia akan diberikan token awal senilai Rp. 20.000,- dan dilakukan pemutihan pembayaran tagihan bulan September 2021.

 

Djendy menyampaikan terkait belum terlayaninya pengurusan register pembayaran tagihan untuk pelanggan pascabayar dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan upaya yang sedang dilakukan pihaknya di lapangan untuk memberikan sosialisasi dan surat Bupati Ende kepada para camat untuk meminta dukungan.

 

"Untuk registrasi kami pending kenapa ? Karena di lapangan lagi jalan untuk memberikan sosialisasi, nah kalau kami layani regis bagaimana dengan pemerintah kecamatan yang dalam tanda kutip tadi disurati oleh pak Bupati mohon dukungan. Sudah jalan sosialisasi nanti kalau kami keluarkan regis nanti berbenturan" ucapnya.

 

Dirinya memastikan bahwa dari keterlambatan membayar akibat tidak terlayani registrasi tidak akan berdampak pada pemutusan arus listrik ataupun tindakan lainnya selama dilakukan penundaan. (FR)