WartaNTT.com, Ende
– DPRD
Kabupaten Ende mengaku mendapat penilaian buruk dari masyarakat akibat
kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Kabupaten Ende beberapa pekan terakhir.
Hal ini disampaikannya Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Ende
Oktavianus Moa Mesi saat memandu jalannya pembahasan terkait kelangkaan minyak
tanah di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ende, Kamis (16/09/2022).
Dikatakannya, beberapa pekan terakhir terjadi kelangkaan
minyak tanah dan hingga saat ini terjadi antrian di setiap kelurahan, karena pemerintah melalui dinas terkait telah mengalihkan penyaluran minyak tanah dari pangkalan
ke kelurahan.
Dirinya menyampaikan selain turut merasakan dampak dari
kelangkaan minyak tanah, pihaknya mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat
Kabupaten Ende akibat persoalan minyak tanah yang belum teratasi dengan baik
dan terjadi berulang setiap tahunnya.
Politisi Partai Nasdem itu menegaskan agar pemerintah
segera menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu dua atau tiga hari ke depan
dan DPRD sebagai lembaga akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) demi
menghasilkan rekomendasi yang lebih maksimal untuk ditindaklanjuti oleh
pemerintah.
"Kepada pemerintah kami minta dalam satu dua hari ini
pokok persoalan ini diselesaikan, dan sebagai lembaga kita mestinya membentuk
panitia khusus soal minyak tanah supaya rekomendasi ini bisa maksimal dan di
waktu mendatang masalah ini tidak terulang lagi," kata Vian.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Ende
Erikos Emanuel Rede dalam tanggapannya mengatakan bahwa minyak tanah yang
didistribusikan dari Pertamina ke agen sudah sesuai dengan kuota dan
selanjutnya oleh agen didistribusikan ke setiap pangkalan.
Kondisi hari ini, kata Wakil Bupati Ende, minyak
didistribusikan oleh agen ke
kelurahan untuk
didistribusikan ke masyarakat sambil dilakukan pemantauan jika kondisinya telah
normal akan dikembalikan ke pangkalan.
Namun demikian dirinya mengatakan sesungguhnya keadaan
penyaluran BBM jenis minyak tanah di Kabupaten Ende tidak mengalami kelangkaan
yang serius, semuanya dapat diatasi dengan pengaturan yang dilakukan oleh
pemerintah saat ini.
"Terkait minyak tanah ini sesungguhnya tidak ada
kelangkaan yang serius, semuanya sudah kita atasi, makanya kalau bilang langka
saya rasa tidak, di lingkungan saya minyak tanah lancar-lancar saja, kalau
dibilang langka dimana yang langka nanti kita cek, nanti saya akan panggil para
pihak untuk evaluasi, tapi jika dikatakan satu kabupaten ini langka, saya rasa
tidak,"
tuturnya.
Menanggapi pernyataan Wakil Bupati Ende tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Ende menegaskan jika tidak terjadi
kelangkaan menurut perspektif pemerintah, maka sebaiknya sistem penyaluran
minyak tanah dikembalikan ke pangkalan dan dalam waktu dua hari ini tidak boleh
ada lagi satupun masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak tanah.
Dirinya mendorong pemerintah untuk melakukan identifikasi
serius dan membuat pengaturan penyaluran yang baik agar tidak menimbulkan
keluhan masyarakat serta terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah dan
lembaga DPRD sementara kenyataannya
di
lapangan sungguh ada kelangkaan.
"Minyak tanah
ini dari datanya saja sudah soal, bagaimana dikatakan tidak langka, sementara
masyarakat tiap hari tenteng jerigen
cari minyak tanah. Maka kita mendorong pemerintah lakukan identifikasi serius,
lakukan pengaturan yang baik. Jangan
sampai ada perbedaan pandangan sementara di lapangan sungguh ada kelangkaan," tegasnya. (FR)
KOMENTAR