Dinas TNPM PTSP SUMBA TENGAH Hadapi Kendala Tangani Pekerja Migran Indonesia

 

WartaNTT.com, Sumba Tengah – Penyederhanaan organisasi yang tidak didukung dengan jumlah personil memadai menjadi salah satu kendala yang kini dialami bidang tenaga kerja pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Tengah.

Sementara itu hasrat warga Sumba Tengah untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia mulai meningkat seiring dengan dibukanya kembali pengiriman PMI ke Malaysia sejak 1 Agustus 2022 pasca penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.

Meski Pemkab setempat telah memiliki Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 tentang pelayanan dan perlindungan TKI Kabupaten Sumba Tengah, namun masih banyak warga Sumba Tengah yang lebih memilih menjadi PMI non prosedural atau ilegal dengan alasan terbentur syarat pendidikan minimal.

“Di bidang naker ini hanya ada 3 pejabat strukturalnya semuanya perempuan, kemudian 1 saja stafnya yang CPNS juga perempuan dan 1 staf berstatus tenaga kontrak ini yang laki-laki”.

“Jadi bayangkan jika semuanya sedang hamil” canda Kadis TN PMPTSP Sumba Tengah, Wida Ari Umbu Dauta., mengawali pembicaraan dengan WartaNTT, Selasa (1/11/2022) perihal kondisi riil yang dialami.

“Untuk OPD ini namanya seperti itu, jadi kalau dipusat itu 2 kementerian (Kemenaker dan Kementerian Desa PDTT) serta 1 Badan (Kementerian Investasi/BKPM), sedangkan kalau di Provinsi NTT itu 2 dinas (Dinkopnakertrans dan Dinas PMPTSP). Kita harus koordinasinya seperti itu, jadi memang untuk kami agak kesulitan” urainya.

“Setelah dibuka kembali pengiriman PMI prosedural dari NTT ke luar negeri, bidang ini mulai agak sibuk. Kemarin saya baru wawancarai 1 orang yang hendak ke Malaysia dalam waktu dekat. Memang belum sampai 10 orang yang datang kesini”.

“Sesuai regulasi kita (Perda) pendidikan minimal yang diakomodir itu tamatan SMP/sederajat bagi yang prosedural” ujarnya lagi.

“Setelah pandemi Covid-19, alokasi anggaran untuk bidang naker memang sangat kecil”.

“Tahun 2021 lalu ada 1 kasus PMI non Prosedural yang meninggal dunia di Malaysia dan dipulangkan kesini. Kami agak kesulitan dalam penanganannya karena anggaran yang terbatas” katanya.

Dirinya berharap organisasi yang dipimpinnya saat ini dapat dipisah.

“Kalau Istilah saya, bidang nakertrans ini merupakan urat besar, urusannya sangat penting karena menyangkut manusia”.

“Kalau seperti kejadian sebelumnya ada warga Sumba Tengah yang dipulangkan sebagai jenazah tentu sangat kita sesali itu terjadi”.

“Kita berharap Nakertrans ini dipisahkan dari PM PTSP sehingga pengganggarannya semakin baik” ujar Ari Umbu Dauta.

Astrid Yuniar Nurbaity, Kepala bidang tenaga kerja, yang ditemui terpisah WartaNTT (1/11/2022) mengakui meskipun sudah adanya Perda 9/2017 namun seringkali juga diprotes oleh PJTKI. Dirinya berharap warga Sumba Tengah mematuhi regulasi ini dibanding ambil jalan pintas sebagai PMI non prosedural.

“Kita sering diprotes oleh PT-PT, mereka bilang di kabupaten lain di daratan Sumba bisa”.

“Kita sudah dapatkan orang, tapi pendidikannya hanya tamat SD. Kenapa tidak bisa disini, sementara di Kabupaten lain bisa” ujarnya menirukan.

“Namun kami tetap berpedoman pada regulasi yang sudah ada” terangnya.

Ditambahkannya “Dengan informasi-informasi yang kami dengar, tidak menutup kemungkinan ada warga Sumba Tengah yang berijazah SD/sederajat memilih menjadi PMI non prosedural. Kita tidak berharap hal ini terjadi karena sangat merugikan mereka nantinya”.

“Memang anggaran operasional bidang ini masih terbatas sehingga program kegiatan yang kita lakukan juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada”.

“Keadaaan tahun 2022 ada 7 PJTKI yang beroperasi disini, mayoritas PMInya bekerja di Malaysia” ujar Astrid.

Dihimpun WartaNTT sejak Tahun 2014-2019 PMI prosedural yang diberangkatkan dari Sumba Tengah sebanyak 88 org.

Hingga akhir Tahun 2021 sebanyak 52 orang sudah kembali, sementara 36 orang lainnya masih bekerja di Malaysia.

Keadaan akhir Oktober 2022 sebanyak 5 warga Sumba Tengah sedang berproses keberangkatannya.

Sementara itu koordinator PT. Falia Sinatrya Sejati-wilayah Sumba Tengah, Nona Rambu Podu., yang ditemui WartaNTT dalam pengurusan dokumen Calon PMI di kantor Dinas TN PMPTSP sepakat dengan Perda 9/2017 yang diterbitkan Pemkab Sumba Tengah.

“Menurut saya syarat pendidikan bagi pencari kerja (PMI) minimal berijazah SMP sebagaimana diatur Pemkab sudah cukup baik, karena minimal bisa calistung (baca, tulis, hitung) serta punya kepribadian yang baik”.

“Saya sangat sepakat ketika aturan itu diterapkan. Bagi saya itu bukan kendala namun kekuatan bagi saya kedepan”.

Meskipun baru beberapa bulan PTnya beroperasi, Nona Rambu Podu komitmen hanya akan mengurus PMI prosedural.

“Bagi saya tidak soal jika proses pengurusan dokumen PMI prosedural agak lama namun lengkap, daripada mengurus dan mengirim PMI non prosedural yang dapat membawa kita ke ranah hukum” ujarnya. (Rcd)