Rizieq Shihab Tersangka, Biarkan Proses Hukum Bekerja

JAKARTA - Ketua Setara Institut Hendardi menilai penetapan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus penghinaan simbol negara, adalah proses hukum biasa. Hal ini menurut dia, tidak perlu mengundang reaksi dan kegaduhan berlebihan. Dia juga memandang penyidik Polda Jabar bekerja profesional dan didasarkan pada alat bukti yang cukup.
"Karena itu biarkanlah proses hukum bekerja. Penetapan Rizieq Shihab dalam konteks penanganan ketertiban sosial yang dalam beberapa bulan terakhir terganggu, dapat dipandang sebagai bagian dari upaya Polri menjalankan mandatnya menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat," kata Hendardi di Jakarta, Selasa 31 Januari 2017.
Hendardi mengatakan, langkah Polri juga sekaligus menjawab keraguan publik pada independensi penegak hukum yang dalam beberapa pekan memperoleh tekanan demonstran yang menentang proses hukum atas banyak dugaan tindak pidana yang dilakukan Rizieq Shihab. Sementara Polri bekerja, Hendardi juga mendorong masyarakat sebaiknya tidak perlu terbawa hasutan-hasutan destruktif dengan anggapan bahwa ada praktik kriminalisasi.
"Siapapun warga negara, jika diduga melakukan tindak pidana harus dipandang sama di mata hukum," katanya.
Kapolda Jawa Barat Anton Charliyan yang hadir dalam Rakornas Pemantapan Pilkada 2017 di Jakarta mengatakan tersangka dalam pemeriksaan atau penyidikan memang tidak harus ditahan. Dia menjelaskan, penahanan sifatnya "dapat", seseorang dapat ditahan.
"Masalah pemeriksaan apakah nanti bisa dilakukan penahanan, ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subyektif misalkan tersangka menghilangkan barang bukti, tidak akan melarikan diri dan tidak mengulangi tindak pidana, itu syarat subjektif. Jika yang bersnagkutan ada indikasi mengarah ke situ bisa saja nanti ditangkap," kata Anton.
Dia berpandangan, demokrasi bisa berjalan kalau hukum jalan. Sehingga Anton menilai tidak perlu memobilisasi massa karena proses hukum yang dilakukan Polda Jabar bukan atas kelompok tertentu, melainkan individu.
"Kita bukan kepada kelompok tertentu, ini individu yang bersalah karena adanya laporan dari seseorang. Adanya bukti adanya saksi. Saya kira tidak usah berlebihan," katanya
Selanjutnya, Polda Jabar masih akan melakukan pemanggilan untuk melakukan konfrontir. Hal ini karena pada saat penayanagan video pertama, yang bersangkutan tidak mengakui, orang dalam video adalah dirinya. Anton mengatakan pemanggilan akan dilakukan minggu depan.
"Masalah kooperatif dan tidaknya dengan tidak mengakui, menurut saya kurang kooperatif. Kalau kooperatif dia mengakui dengan gentle," kata Anton. Dia mengatakan sementara ini ancaman hukuman, 4 tahun lebih untuk penghinaan terhadap lambang negara.