LEMBATA Menanti Lahirnya Omesuri Selatan dan Suriwula

WartaNTT.com, LEMBATA – Proses pemekaran 2 Kecamatan di wilayah Kedang-Lembata semakin menunjukkan kematangannya. Setelah 2 hari (19 s/d 20 November 2018) DPRD Lembata melaksanakan konsultasi publik yang dilanjutkan dengan pembahasan laporan oleh gabungan komisi Dewan, hari ini, Kamis (22/11/2018) digelar Rapat Paripurna XXIII DPRD Lembata dengan agenda Penyampaian Laporan Gabungan Komisi Dewan atas pembahasan 3 buah Ranperda Kabupaten Lembata.

Dalam kegiatan tersebut gabungan Komisi II DPRD Lembata menyampaikan beberapa rekomendasinya kepada Pemkab Lembata antara lain segera merevisi Perda tentang RTRW, serta Perda tentang Organisasi perangkat daerah; menyiapkan Masterplan Kecamatan Omesuri Selatan dan Kecamatan Suriwula; Penambahan luas lahan untuk lokasi kantor Camat, Instansi vertikal dan fasilitas umum lainnya; segera memproses kepemilikan lahan untuk 2 Kecamatan yang dimekarkan; wajib menyediakan anggaran dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk wajib menyediakan infrastruktur yang representatif menuju ibukota 2 Kecamatan yang dimekarkan.

Informasi yang dihimpun WartaNTT dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Lembata, Drs. Yohanes Dedeo Arimon usai pelaksanaan kegiatan Paripurna XXIII, Kamis (22/11/2018) mengatakan “Pemekaran Kecamatan yang dilakukan telah memperhatikan regulasi yang mengatur baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan”.

“Tanggal 1 Agustus 2018 yang lalu telah dilaksanakan Seminar awal Studi kelayakan Pemekaran Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Buyasuri di Kabupaten Lembata, yang merupakan kegiatan hasil kerjasama Bagian Pemerintahan Setda Lembata dengan LPPM Undana-Kupang yang telah berproses sampai dengan saat sekarang ini (laporan gabungan komisi, red), serta akan dilanjutkan sampai dengan keputusan persetujuan DPRD terhadap Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda” ujarnya.

Adapun wilayah Kecamatan Omesuri dengan Ibukota Balauring, terdiri dari 12 Desa         yakni Desa Wailolong, Lebewala, Balauring, Dolulolong, Hingalamamengi, Hoelea, Hoelea 2, Roma, Leuwayan, Leudanung, Normal, dan Desa Normal I.

Sedangkan Kecamatan Omesuri Selatan dengan Ibukota Wowong, terdiri dari 10 Desa yakni Desa Mahal II, Mahal, Walangsawa, Peusawa, Leubatang, Aramengi, Meluwiting, Meluwiting I, Wowong, dan Desa Nilanapo.

Untuk Kecamatan Buyasuri dengan Ibukota Wairiang, terdiri dari 10 Desa yakni Desa Kalikur, Bareng, Leuwohung, Mampir, Buriwutung, Umaleu, Kalikur WL, Rumang, Tobotani dan Kaohua.

Serta Kecamatan Suriwula dengan Ibukota Bean, terdiri dari 10 Desa yakni Desa Leuburi, Loyobohor, Roho, Tubungwalang, Atulaleng, Atuwalupang, Benihading, Benihading II, Bean, dan Desa Panama.

Pantauan WartaNTT, kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, SE tersebut dimulai terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Bamus tentang jadwal dan acara masa persidangan ke-III Tahun 2018, akibat minimnya kehadiran anggota DPRD Lembata.

“Pada kesempatan ini juga secara lembaga dan pribadi, saya menyampaikan permohonan maaf terutama kepada Pemerintah atas ketidaknyamanan yang dirasakan berkaitan dengan minimnya kehadiran anggota dewan dalam pelaksanaan rapat Paripurna saat ini” ujar Ferdinandus.

Dirinya menambahkan “Saya akan mempelajari rekapan daftar hadir rapat anggota DPRD selama beberapa bulan terakhir, untuk selanjutnya menyurati semua pimpinan dan anggota DPRD sehingga hal-hal yang merupakan kelalaian menjadi perhatian bersama, karena juga menjadi bahan pertanggungjawaban dalam akhir masa jabatan kepada masyarakat Lembata” ujarnya. (Kris Kris)