BPD DESA RUNUT KECEWA TERHADAP SIKAP KEPALA DESA

Ketua BPD Desa Runut, Adrianus Rede., yang ditemui WartaNTT di Dusun Ewa, Desa Runut, Kec. Waigete, Kab. Sikka (7/3/2017) mengatakan bahwa “Yang menjadi persoalan utama di Desa Runut adalah belum dibayarnya tunjangan Aparat Desa, Tunjangan BPD, Tunjangan RT/RW dan Tunjangan kader posyandu sampai dengan akhir Tahun 2016 sekitar Rp.150.200.000,- oleh Kepala Desa kami”.

“Realisasi pembayaran tunjangan Aparat Desa sudah sampai dengan Bulan Mei 2016, namun relisasi tunjangan BPD baru sampai di bulan Februari 2016 sehingga sampai dengan keadaan 31 Desember 2016, dana yang belum terealisasi untuk Aparat Desa selama 7 bulan dan untuk BPD selama 10 Bulan. Sementara tunjangan aparat RT/RW dan Kader Posyandu belum dibayarkan selama 12 Bulan atau sepanjang Tahun 2016”.

Selanjutnya dikatakan bahwa “Biasanya pencairan dana khususnya tunjangan bagi aparat desa dan BPD direalisasikan per 3 (tiga) bulan tergantung dari cepat tidaknya pertanggungjawaban Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam SPJ Bulanan”.

Dijelaskan oleh yang bersangkutan kepada WartaNTT “bahwa pada Tanggal 23/12/2016 Inspektorat Kab. Sikka melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Desa Runut Tahun 2016 dan dalam BAP diminta agar Kepala Desa segera menindaklanjuti hasil temuan inspektorat dimaksud.

Kemudian Tanggal 02/02/2017, BPD Runut menggelar rapat serta menuangkan kesepakatan rapat tersebut dalam sebuah berita acara terkait kondisi Desa Runut saat itu yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati Sikka pada Tanggal 10 Februari 2017 di Kantor Bupati Sikka.

Harapan BPD dalam tenggang waktu dari Tanggal 3 Januari 2017 s/d Tanggal 2 Maret 2017 yang lalu, Kepala Desa sudah bisa melaksanakan kewajibanya namun Kepala Desa Runut tidak menunjukkan respon yang baik.

Adrianus mengatakan “Tentunya ada sikap ketidaksukaan keluarga atas hal yang telah dilakukannya terhadap Kades Runut (melaporkan ke pihak yang berwajib), namun dalam kapasitas sebagai Ketua BPD yang mempunyai fungsi monitoring dan koordinasi yang juga sebagai mitra Kepala Desa, dirinya harus melaporkan perbuatan Kepala Desa tersebut karena telah merugikan banyak orang di Desa Runut”.

Masa jabatan Kepala Desa Runut berakhir pada Tanggal 19 Oktober 2017 dan BPD sedang menunggu instruksi dari Pemerintah Kabupaten Sikka untuk pembentukan Panitia Pilkades. (KRS)