Dr. Ainur Rofiq (Mantan anggota HTI): Membongkar Kepalsuan Hizbut Tahrir (Bagian 1)

Dr. Ainur Rofiq (Mantan anggota HTI)

wartantt.com — Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi transnasional yang mencita-citakan seluruh dunia ini berada dalam satu pemerintahan global, yang mereka sebut ‘khilafah’. Salah satu jargon utama mereka adalah antidemokrasi, yang mereka anggap sebagai sumber dari segala kerusakan. Mereka sangat biasa berargumen: apapun masalahnya, khilafah solusinya. Awalnya, mereka menyatakan diri sebagai organisasi pemikiran dan anti kekerasan. Namun, konflik Suriah telah membongkar kedok mereka: ternyata HT adalah pendukung aksi terorisme atas nama jihad. Selain itu, rekam jejak HT selama ini juga menunjukkan sikap plin-plan mereka.

Di tahun 2009, HTI pernah menyerukan persatuan Sunni-Syiah dalam naungan khilafah. Saat itu HTI terlihat begitu arif dan cerdas dalam memandang adanya upaya pemecah-belahan kaum muslimin, yang dilakukan oleh Barat dan aliansinya, melalui isu Sunni-Syiah. Bukan hanya itu, saat dilangsungkannya Konferensi Bogor untuk membantu mencari solusi konflik Irak yang juga disertai sentimen mazhab, HTI menunjukkan dukungannya pada upaya persatuan Sunni-Syiah.

Menurut HTI,  “Jadi masalah di Irak sejatinya adalah masalah penjajahan Amerika. Amerikalah yang merekayasa dan menyulut konflik sektarian Sunni-Syiah. Semua yang terjadi di Irak tidak lain adalah hasil rekayasa Amerika. Kenyataan itu sebenarnya dapat dibaca dan diketahui oleh orang banyak.”

Ketika konflik Suriah meletus, tiba-tiba HT (baik di Indonesia maupun di seluruh dunia) berubah haluan menjadi sangat sektarian. Tidak ada lagi kearifan, tidak ada lagi kecerdasan, dan tidak ada lagi tabayyun atas tragedi kemanusiaan yang melanda Suriah. Bahkan teori yang sebelumnya mereka yakini: bahwa perpecahan dalam tubuh Islam merupakan agenda Barat, seperti dilupakan begitu saja. HT, termasuk HT Indonsia pun menjelma menjadi salah satu provokator yang menyulut isu konflik Sunni-Syiah di dunia, terkhusus di Suriah.


Perubahan drastis sikap HT ini memunculkan pertanyaan, bagaimana ideologi HT sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Redaktur mewawancarai Dr. Ainur Rofiq al-Amin, dosen Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau adalah mantan anggota HTI, dan disertasinya membahas tentang Hizbut Tahrir. Disertasi itu diterbitkan menjadi buku berjudul “Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia”. Laporan wawancara ini kami sajikan dalam dua bagian. Berikut ini  bagian pertama.

Redaktur (R) : Assalamu’alaikum Ustadz…

Ainur Rofiq Al Amin (ARA): Wa’alaikumsalam warahmatullah

R: HT sering menggunakan ayat Al-Maidah: 48-49 sebagai sandaran atas wajibnya menegakkan khilafah, bagaimana menurut Ustadz?

ARA: Terkait dengan surat al-Maidah tersebut, sebenarnya kita bisa mencerna secara jernih bahwa setiap muslim yang taat secara otomatis akan berpikir, bersikap, memutus, dan berperilaku sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, dan tentu tidak akan  mengikuti hawa nafsu. Hanya permasalahannya, Hizbut Tahrir membawa dengan cara “memaksa” bahwa ayat tersebut berimplikasi bahwa hanya khilafah yang akan mampu melaksanakan hukum Allah. Menurut saya, ini adalah pemaksaan ayat kepada sistem politik yang hanya terbatas pada khilafah. Seandainya ayat tersebut dibawa kepada sistem politik, tentu tidak harus sistem khilafah. Sistem politik apapun namanya, entah republik, atau republik Islam atau yang lain, asalkan mampu mengejawantahkan nilai-nilai Islam, tentu absah dan tidak perlu dicaci, apalagi  dikufurkan. Ini yang berbahaya.

R: Jika ayat tersebut ‘dipaksakan’ oleh HT untuk menjadi dalil bagi tegaknya khilafah, atau katakanlah bahwa sesungguhnya hukum khilafah tersebut tidak ada di dalam al-Qur’an, maka bagaimanakah seharusnya umat Islam bersikap dalam kondisi sulit seperti ini? Saat ini, kita berpecah-pecah dan ditindas oleh Zionis dan sekutunya. Apakah tidak penting untuk membuat persekutuan besar bagi sesama muslim, semisal Uni Eropa?

ARA: Tentu muslim harus bersatu, tapi bersatu untuk saat ini tidak dalam satu sistem politik. Saya sebagai warga NU yang hidup di pesantren NU, mempunyai keyakinan bahwa yang menyatukan umat muslim dalam satu sistem politik tidak lain adalah Imam Mahdi. Untuk itu, selama Imam Mahdi belum muncul, maka persatuan harus diwujudkan dengan cara:  tidak gampang mengkafirkan, dan tidak gampang memunculkan isu-isu atau pemikiran yang bisa dengan mudah menyulut permusuhan. Kalau sesama muslim bermusuhan, yang untung adalah negara Barat yang tirani, kita buntung.
Dalam konteks NKRI, saya sering mengingatkan dalam seminar-seminar, mari kita rawat NKRI, tidak usah diotak-atik menjadi khilafah (seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir), ini di satu sisi. Sedang pada sisi lain, jangan sampai tradisi muslim Nusantara yang ada di NKRI ini mudah disyirikkan, mudah dikufurkan, mudah dibid’ahkan (seperti yang dilakukan kelompok Wahabi). Karena ini semua tidak akan menimbulkan persatuan, malah friksi dan permusuhan.

R: Di Suriah,  HT sejak awal konflik terang-terangan mendukung pemberontak bersenjata, dan sesumbar akan mendirikan khilafah di Suriah. Sekarang ternyata sudah ada yang mendeklarasikan khilafah Irak-Suriah yaitu kelompok jihadis yang menamakan dirinya The Islamic State of Iraq and Syam (ISIS),  apakah artinya HT sudah punya khilafah?

ARA: Dalam pengamatan saya, kelompok HT ini kalau ada rame-rame atau gonjang-ganjing politik di suatu negara, dengan secepat mungkin akan ikut nimbrung dan membakar massa baik dengan tulisan maupun demonstransinya. Namun ketika menuju akhir dari gonjang-ganjing politik, kelompok ini dengan segera akan tersingkirkan. Ini bisa diambil contoh di Mesir, Libya, maupun Irak. Jadi sampai sekarang, kelompok ini ya tidak mempunyai khilafah yang terwujud sesuai dengan konsepnya.

[Catatan redaktur: meski secara kelembagaan menyatakan diri tidak terlibat langsung dalam jihad melawan rezim Bashar Al-Assad di Suriah, Hizbut Tahrir mengakui secara personal banyak anggota Hizbut Tahrir ikut berjihad di Suriah. Ini disampaikan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, “Secara personal anggota Hizbut Tahrir terlibat dalam jihad di Suriah, karena dalam kondisi seperti di Suriah secara fardhu ain, jihad menjadi wajib bagi seseorang ketika diserang,” ujar Ismail]

R: Ustadz, ada sebuah hadist yang berbunyi “Siapa yang telah membaiat seorang imam dan memberikan genggaman tangan dan buah hatinya, maka hendaklah menaatinya sesuai kemampuannya. Jika datang pihak lain yang ingin merebut kekuasaannya, maka penggallah leher mereka” (Hizb a;-Tahrir, Ajhizat dawlat al-Khilafah hlm 11). Bagaimanakah HT harus menyikapi hadist tersebut? Bukankah seharusnya HT berbaiat kepada Amirul Mukminin Abu Bakar al- Baghdady seperti yang dilakukan beberapa kelompok di Indonesia yang mendeklarasikan dukungan pada ISIS dan al- Baghdady?

ARA: Ya, seharusnya sebagai konsekuensi nalari, HT harus membaiat  Khilafah ISIS.  Hanya karena HT mempunyai konsep khilafah sendiri, yang tentu khilafah ISIS tidak sesuai dengan konsep dan keinginan kelompok tersebut, maka HT tidak turut serta membaiat. Intinya, khilafah kalau tidak sesuai dengan konsep HT tentu akan ditolak. Malah dalam halaqah, sewaktu saya masih aktif di HT, orang HT pernah bilang bahwa sewaktu revolusi Iran berakhir, orang HT siap membaiat Imam Khomeini asalkan mau merubah gagasan wilayatul faqih menjadi khilafah ala HT (saya masih menyimpan dokumen kritik HT terhadap gagasan Imam Khomeini).
Inilah “liciknya” mereka. Naifnya lagi,  ketika diskusi dengan orang-orang NU, mereka selalu bilang bahwa dalam kitab-kitab kuning NU, khilafah adalah wajib. Hal ini untuk mempengaruhi orang NU. Padahal konsep khilafah HT tentu berbeda semisal dengan kitab al-Mawardi yang berjudul al-Ahkam al-Sultaniyyah. Makanya,  dalam buku saya yang diterbitkan LKiS, saya katakan bahwa yang saya kritik adalah basis argumen khilafah ala HT.
(Bersambung ke bagian kedua)