AKSI PMKRI CABANG MAUMERE KE DPRD SIKKA BELUM MEMBUAHKAN HASIL

Sikka - Patut diapresiasi langkah gagah berani para generasi muda elemen mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere St. Thomas Morus sebagai penerus perjuangan bangsa ini dalam aksinya menuntut dicabutnya dana pokok pikiran (POKIR) Kab Sikka karena terindikasi PENYALAHGUNAAN dan PENYELEWENGAN secara berjamaah oleh oknum anggota DPRD Kab Sikka.

Puluhan aktivis PMKRI Cabang Maumere St. Thomas Morus dengan mengibarkan belasan bendera organisasinya dan mengusung keranda melakukan longmarch sambil berorasi dari sekretariat PMKRI dipersimpangan Patung Teka Iku Jln. Ahmad Yani menelusuri kompleks Pasar Tingkat Maumere, Jalan Nong Meak, kompleks pertokoan di Jalan Anggrek-Perumnas hingga menuju gedung DPRD Kab Sikka namun tujuan bertemu dan menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kab Sikka belum membuahkan hasil karena sedang dilaksanakan rapat badan musyawarah DPRD bersama Pemerintah Kab Sikka.

Koordinator Aksi.,Manuarius Ndambo dalam orasinya mengatakan “kebijakan dana pokok-pokok pikiran sebenarnya baik untuk kesejahteraan rakyat namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan dimana oknum anggota dewan yang terhormat menjadi Papalele proyek yang bahkan proyek tersebut banyak yang mangkrak hingga tahun anggaran berakhir.”

“Sungguh ironi, seorang wakil rakyat yang seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat justru memanfaatkan rakyat dengan menjadi mafia proyek” ujarnya.

Sekretaris DPRD Kab Sikka., Dra. Yaku Ripa yang diminta konfirmasi atas aksi hari ini di kantornya, kepada WartaNTT mengatakan “Agenda kegiatan DPRD Kab Sikka hari ini telah ditetapkan yakni rapat Badan musyawarah bersama Pemerintah Kab Sikka dengan materi pembahasan jadwal kerja DPRD Bulan Mei-Juni 2017 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sikka.,Donatus David, SH yang dihadiri TAPD Kab Sikka”.

Dirinya berharap setiap pihak yang datang ke DPRD Kab Sikka harus mengetahui dan menghormati prosedur dimana perlu datang ke sekretariat DPRD menyampaikan maksud kedatangannya dan setelah diberikan penjelasan selanjutnya pihak Setwan mengkonfirmasi kepada DPRD terkait waktu dan kesiapan DPRD menerima pihak tersebut karena tugas Setwan untuk fasilitas.

“Ini betul rumah rakyat, namun siapa saja harus menghargai prosedur mengingat masyarakat awampun ketika masuk bertemu anggota dewan masih menjunjung tinggi prosedur yang berlaku sehingga pihak lainpun juga seharusnya melakukan hal itu” ujarnya

Sementara itu Ketua Presidium PMKRI Cab Maumere., Martinus Laga Muli kepada WartaNTT mengatakan “Aksi yang kami lakukan hari ini meski belum terjawab namun akan dilanjutkan dalam waktu dekat dengan jumlah peserta yang lebih besar dan lebih terorganisir”.(Kris)