Pemda TTS Hutang Puluhan Miliar Kepada Kontraktor

Wartantt, Timor Tengah Selatan – Hingga Saat Berita ini dibuat, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum mencairkan dana kepada rekanan atau kontraktor-kontraktor yang telah andil dalam pembangunan Kab. TTS Tahun 2016. Dana milik kontraktor yang belum dilunasi Pemda TTS terbilang cukup besar, karena mencapai 76 miliar lebih. Hal itu disampaikan oleh Ketua Aliansi Rakyar Anti Korupsi (Araksi) TTS, Alfred Baun sebagai perwakilan para kontraktor di Sekretariat Araksi TTS kepada wartawan Kamis (8/6). "Kami sudah diminta beberapa kontraktor di TTS untuk mengadvokasi mereka, karena hampir setengah tahun uang mereka belum dibayar oleh Pemda TTS. Padahal mereka sudah selesaikan tanggung jawab mereka," kata Alfred.

Alfred Baun mengatakan bahwa pemerintah kabupaten TTS terbilang memiliki manajemen yang buruk. Dalam beberapa waktu terakhir telah muncul berbagai persoalan yang cukup memalukan bagi sebuah lembaga pemerintah daerah yaitu hutang listrik dan defisit anggaran serta baru-baru ini belum dibayarnya para kontraktor pembangunan tahun 2016. Persoalan itu, mencerminkan ketidakmampuan Pemda TTS dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika demikian, maka tujuan pemda TTS untuk menyejahterakan masyarakat tidak akan pernah tercapai jika pola kerja masih seperti saat ini.

Alfred menilai bahwa dana luncuran yang seharusnya digunakan untuk membayar rekanan merupakan dana bertuan, namun anehnya setelah kontraktor menyelesaikan tanggung jawabnya pemerintah tidak membayar hak kontraktor. Araksi mengkhawatirkan dana tersebut sebenarnya tidak ada. Jika memang dana untuk para kontraktor tidak disiapkan pada tahun lalu, maka sebaiknya program pembangunan tahun 2017 sebagian dialokasikan untuk membayar hutang-hutang yang ada.  "Sebaiknya oto-oto mewah itu dilelang supaya lunasi utang pihak ke tiga dulu. Sedangkan pejabat dong naik tahan ojek pi kantor," ucap Alfred menggunakan dialek Kupang.

                                                          

Saat ini Araksi bersama para pihak ketiga tengah menginventarisir para kontraktor yang masih belum terbayarkan. Usai menginventarisir, pihaknya akan meminta waktu untuk beraudiens bersama Pemda TTS. Jika dalam audiens nanti, tidak ada respon baik dari Pemda TTS maka persoalan itu akan dibawah ke ranah hukum. "Kontraktor mereka juga pertanyakan kalau uang mereka sudah ditahan sekian lama, tentu sudah berbunga. Nah kalau bunganya digunakan oleh Pemda TTS, maka itu merupakan gratifikasi," ucap dia

Menanggapi persoalan tersebut Pejjabat Sekda TTS, Epy Tahun mengatakan untuk melunasi hutang pihak ke tiga itu merupakan pekerjaan luncuran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut sudah dimasukan dalam penyempurnaan APBD. Namun DPRD meminta agar dana luncuran itu dimasukan ke dalam APBD induk, sementara APBD induk sudah berjalan sehingga tidak bisa lagi dimasukan dalam APBD induk.

Terkait hal itu, Pemda TTS telah berkonsultasi ke Gubernur NTT untuk meminta petunjuk. Jika Gubernur menyetujui agar dana luncran tahun 2016 bisa dimasukan dalam anggaran perubahan, maka setelah pembahasan penyempurnaan anggaran utang pihak ke tiga sudah dapat dibayarkan. "Utang itu kan dana DAK, jadi aturan dana DAK kalau tidak ada PHO dan FHO pekerjaan paling lambat tanggal 15 Desember. Maka dana itu akan dengan sendirinya ditarik kembali ke pusat dan utang itu merupakan tanggung jawab daerah. Jadi uang itu tidak ada bunga, karena pemerintah pusat sudah tarik kembali. Para rekanan harus sabar  menunggu pembayaran karena Pemkab TTS sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mencairkan dana tersebut" jelas Epy. (AS)