Salut! Jokowi “Setia” Pada Demokrasi Ekonomi

BAGIKAN:

Tidak sedikit masyarakat Indonesia belakangan ini yang terjebak pada politik identitas oleh kelompok fundamental, hingga rezim saat ini dituduh pelindung “kafir”, meskipun Basuki sudah dipenjara. Hal tersebut tetap digaungkan untuk mewujudkan agenda mereka yang lebih besar yaitu merebut dominasi kekuasaan. Apakah benar mayoritas terzalimi pada kekuasaan saat ini? jawabannya TIDAK.
Jokowi adalah sosok yang selalu berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa serta tidak membatasi diri untuk dekat kepada rakyatnya. Maka jika mayoritas disebut terzalimi oleh kelompok fundamental yang berwatak radikal tentunya adalah tuduhan keliru. Dengan demikian ada baiknya kita mencoba untuk melihat realita kekuasaan hari ini dengan kepala yang jernih dan berlaku adil. Pencapaian Jokowi dalam memimpin mempunyai spirit trisakti dan nawacita, hal ini bisa kita lihat dari membangun pinggiran Indonesia, infrastruktur, kesetaraan harga, stock pangan, mengembalikan bangsa menjadi poros maritim, jaminan kesehatan dan pendidikan, pemberian sertifikat tanah, dan seterusnya. Agar tulisan opini ini tidak melebar kemana-mana, maka pada kesempatan ini, saya mencoba mengambil fokus tentang Demokrasi Ekonomi di tangan Jokowi.
“Yang dinamakan demokrasi di barat hanyalah politik semata, tanpa adanya keadilan sosial dan demokrasi ekonomi” Soekarno.
Bukan liberalisasi dimana ekonomi kerakyatan lebih cenderung bersifat filosofis dan sebatas konsep, ketidaksempurnaan pasar atau distorsi ekonom yang melahirkan diskriminasi pasar, dimana pasar dikendalikan para capital besar hingga tampak kesenjangan bahkan mematikan usaha-usaha rakyat khususnya golongan menengah bawah. Ekonomi liberal sangat kental nuansanya di era kepemimpinan sebelum Jokowi. Pada kepemimpinan rezim sebelumnya sangat tampak neokolonialisme dan Neolib berdiri gagah di negeri ini, hal ini juga dapat dilihat dari bursa saham yang dikuasai asing cukup tinggi dan menjamurnya korporasi-korporasi dibidang agraria misalnya.
Dalam pasal 33 UUD 45 tercantum dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan dan atau pemilikan anggota. Jika mau berusaha adil dalam histori nusantara dalam hal ini, jelas Soekarno sudah mengeluarkan statement tentang menasionalisasikan perusahaan asing, yang hanya menguntungkan sepihak (pihak luar saja), menggagas land reform, dan mengganyang imperialisme. Apa yang telah menjadi cita-cita proklamator ini tentunya sangat beralasan, selain untuk menjadikan bangsa Indonesia yang berdikari, mandiri, tentunya untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, termasuk pemerataan dari Sabang sampai Marauke.
Setelah kepemimpinan Soekarno, sangat jelas terlihat bahwa hanya Jokowi yang kembali ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa. Seperti menumbuhkan kembali semangat Nawacita dan Trisakti dibidang ekonomi. Dengan pelan tapi pasti Jokowi mulai merealisasikan demokrasi ekonomi untuk kepentingan bangsa dan rakyatnya seperti yang sudah diamanahkan dalam UUD 45. Hal semacam ini tentulah bukan seperti sulap bim sala bim yang langsung jadi, akan tetapi banyak proses yang harus dilalui dan dikerjakan untuk memperbaiki ekonomi bangsa yang setengah miring pada rezim sebelumnya. Jokowi pun tidak mau hanya terjebak pada konsep semata, melainkan ikut turun kelapangan untuk melihat langsung realitas yang terjadi.
Ekonomi bangsa memang seharusnya tidak untuk dikuasai para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, oligarki, korupsi dan kolusi. Jika tidak maka neokolonialisme dengan ragam rupa akan terus hidup di tanah air yang kita cintai bersama ini. Maka sudah sepatutnya demokrasi ekonomi yang sempat “mati” dihidupkan kembali. Harapan ini ada pada kepemimpinan Jokowi.
Salah satu yang menjadi ciri dari demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memihak kepada rakyat, namun tentunya tidak hanya berkutat pada makna ekonomi kerakyatan semata. Pada hakikatnya demokrasi ekonomi merupakan suatu sistem atau pun konsep di mana rakyat secara proporsional, sesuai dengan kemampuannya, diberi kebebasan untuk mengalokasikan sumber daya ekonominya. Dalam demokrasi ekonomi, kekuatan ekonomi tersebar di masyarakat dan tidak tersentral di pusat. Kemudian komunikasi dan interaksi antar pelaku dalam demokrasi ekonomi dilandasi oleh semangat keseimbangan, keserasian, saling mengisi, dan saling menunjang dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka pembangunan infrastrutur dipinggiran dan pedalaman serta daerah perbatasan yang dilakukan oleh Jokowi adalah langkah yang tepat untuk mencapai pemerataan dan memperlancar roda ekonomi, hingga kekuatan ekonomi tersebar keseluruh wilayah Indonesia dan tidak terpusat hanya di pulau Jawa.
Demokrasi ekonomi dengan pelan tapi pasti mulai berjalan dan tampak di kepemimpinan Jokowi. Hal ini bisa dilihat dari nilai tukar rupiah, kesetaraan harga BBM di Indonesia Timur, pembangunan infrastuktur sampai ke daerah perbatasan dan pedalaman, menjadikan BUMN sebagai pilar ekonomi. Serta pembenahan dalam mengelolah Sumber Daya Alam. Dimana Sumber daya alam selama ini telah ditransformasikan menjadi komoditas yang cenderung dikendalikan oleh kepentingan pasar yang hanya untuk mengakumulasi laba secara sepihak, bukan untuk hajat rakyat Indonesia.
Jokowi hendak menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai pilar penting bangsa. Dan menegaskan agar perekonomian rakyat berjalan untuk menjadi salah satu pilar penting dalam menyangga perekonomian nasional. Ekonomi secara nasional di era Jokowi dengan pelan tapi pasti terus tumbuh. Ditambah lagi pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terluar dan perbatasan, seperti menargetkan pada tahun 2018 ruas jalan paralel yang ada di perbatasan di Kalimantan dengan panjang 1.770 km bisa tembus hingga dapat dilalui kendaraan. Begitu juga jalan Tol di Sumatera serta Trans Papua. Jelas dengan membuka akses jalan di daerah perbatasan akan dapat meningkatkan taraf hidup dan keberlangsungan jalan roda ekonomi masyarakat yang merata.
 
Selain yang dituliskan diatas dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang merata dan berpihak pada rakyat oleh Jokowi. Jokowi juga meminta perusahaan yang go public untuk melaksanakan distribusi kepemilikan saham bagi para karyawannya. Seperti yang saya kutipkan dibawah ini:
Untuk memperkuat agar demokrasi ekonomi nasional tidak hanya dinikmati oleh pemodal besar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perusahaan yang sudah go public melaksanakan program distribusi kepemilikan saham bagi para karyawannya.
“Dengan cara ini saya yakin akan menghadirkan sebuah generasi investor baru di pasar modal Indonesia,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri ulang tahun ke – 38 Pasar Modal Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia ( BEI), Kawasan SCBD Jakarta, Senin (10/8).
Selain meminta distribusi kepemilikan saham bagi karyawan. Jokowi juga dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, meluncurkan program sertifikasi lahan untuk petani dan nelayan. Hal ini dapat kita lihat seperti yang dilakukan di Kabupaten Brebes.
Pemerintah meluncurkan Program Aksi Sinergi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes, Jawa Tengah yang diharapkan bisa mengatasi masalah perekonomian. Program sertifikasi tanah menjadi pijakan awal.
Presiden Joko Widodo mengatakan selama ini masing-masing pihak melakukan kerja sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah perekonomian rakyat.
Kini dia menginginkan berbagai pihak bersinergi untuk menyelesaikan masalah ekonomi rakyat melalui program Aksi Sinergi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes.
Program sertifikasi lahan menjadi pijakan awal proyek tersebut. Menurut dia, sertifikasi lahan menjadi aspek penting bagi petani dan nelayan dalam mengakses kredit perbankan. Rakyat membutuhkan sertifikat lahan untuk dijadikan agunan dalam mengambil kredit.
Dan baru-baru ini ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan sertifikat tanah milik masyarakat. Sertifikat ini penting untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat khususnya para petani. Selainbisa dijadikan alat kuat ketika menghadapi sengketa. Sertifikat tanah tentu saja dapat memperlancar ekonomi kerakyatan, karena rakyat tidak perlu lagi berurusan dengan linternir ketika hendak mengembangkan usahanya, karena sudah dapat bekerjasama dengan Bank seperti dalam mengambil kredit yang bunganya tidak seperti bunga para linternir.
“Sertifikat lahan ini jadi harapan masyarakat, kadang orang kalah di hukum ‎karena tidak memiliki sertifikat,” ujar Jokowi saat pembagian sertifikat lahan, Jumat (9/6).

Kebijakan ekonomi kerakyatan adalah salah satu yang diteriakkan Jokowi ketika kampanye 2014, dan hal ini benar-benar diwujudkannya. Jokowi sudah menjalankannya dengan pelan tapi pasti serta memberikan bukti dilapangan realitas kehidupan bangsa. Perhatiannya yang begitu besar terhadap pasar tradisional, petani, nelayan dan sektor ekonomi lainnya. Program serta kebijakan mengurangi beban rakyat miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sejahtera termasuk kesederhanaan sikapnya serta membangun infrastruktur guna memperlancar jalannya roda ekonomi yang merata, menjadi faktor bahwa Jokowi yang paling pas dengan komitmen ekonomi kerakyatan seperti cita-cita bangsa pasca kepemimpinan Soekarno.
Dalam tulisan ini belum bicara soal produksi ikan yang meningkat dengan ditenggelamkannya kapal pencuri, mulai minimnya ilegal logging dan pembakaran hutan dibanding rezim sebelumnya, pemberian satu juta domain gratis untuk mengembangkan UMKM, menjaga kestabilan stock pangan, meningkatkan etos kerja birokrasi dalam melayani, membangun irigasi dan bendungan, menyiapkan lahan produksi, dst. Yang semua ini adalah untuk demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan.
Dari melihat realita dan opini singkat diatas, maka masyarakat kontemporer urban hendaknya tidak terjebak dengan siasat oligarki yang menggunakan sentimen agama dan politik identitas. Seperti yang terjadi belakangan ini. Mari berlaku adil sejak dalam pikiran, dan bentengi diri dengan melihat dan merasakan setiap peristiwa dilapangan realitas dengan objektif.
Indonesia tidak akan raya, jika jiwa nasionalisme harus digadaikan pada kepentingan kelompok radikal yang mengatasnamakan agama, Indonesia akan semakin raya jika adanya demokrasi ekonomi yang merata dan menyentuh sampai masyarakat bawah yang kini mulai diwujudkan oleh Jokowi.


KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,alumni MAN Ende,1,AMAN Flobamora,1,AMAN Nusabunga,1,Anies,1,APBN,2,apel gelar pasukan,1,ASDP,1,ASF,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Babi,1,Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo - Flores,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bandara H Hasan Aroeboesman,1,banjir,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,bantuan beras kapolri,1,bantuan rumah,1,bantuan sosial,1,Basarnas Maumere,1,batik,1,Bawaslu,1,Bawaslu Ende,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Benny K Harman,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,BLT,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,3,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,8,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,camat nangapanda,1,CFD,1,Citilink,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Covid-19,31,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Danau Kelimutu,1,Deklarasi,2,demo sopir angkot,1,Denny Siregar,2,Desa Tiwu Sora,1,Dewan Masjid Indonesia,2,Dharma Lautan Utama,1,Dihapus,2,Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende,1,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,4,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,3,DPT,2,Dunia,1,Dusun Numba,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,235,Ende lio,1,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Esports Indonesia,1,Esthon Funay,2,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,FKUB ENDE,1,Flores,234,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Ganjar Pranowo,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,Gerindra,1,GMNI,4,GMNI Ende,1,GNPF MUI,1,Golkar,2,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hari Lahir Pancasila,1,Hari Raya Idul Fitri,2,Hari santri,1,Hate Speech,3,Headline,1494,Hewan Kurban,1,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,HMI Ende,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI,1,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Iptu Yohanes Lede,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,jembatan Uma Sawa,1,Johan Fredikson Yahya,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Julie Laiskodat,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,kades Jegharangga,1,Kadin,2,KAHMI,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,2,Karel Lando,1,Karhutla,1,kasus pidana,1,Kawasan hutan industri,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,2,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,khitanan massal,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,8,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,33,KPK,4,KPU,1,KPU Kabupaten Ende,1,KPU NTT,1,KPUD Ende,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,13,La Nyalla,1,lagi daerah Ende Lio,1,larantuka,2,LDII,1,lebaran ketupat,1,Lembata,574,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,lomba pop singer,1,Lombok,3,Longsor,1,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,madama,1,Madrasah Negeri Ende,1,Magepanda,1,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,makanan kadaluarsa,1,Makar,3,Maksimus Deki,1,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,18,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,masyarakat adat,1,Maxi Mari,1,Maxim,2,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mensi Tiwe,2,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,Minyak Goreng,1,Minyak Tanah,1,MK,2,Moeldoko,4,Moke,1,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,muswil VIII Muhammadiyah NTT,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1880,Nasionalisme,25,Natal dan Tahun Baru,3,Nataru,2,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,11,NU,6,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,onekore,1,operasi lilin,1,Operasi Turangga,2,Opini,214,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,46,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Paralayang,1,Pariwisata,4,Pariwisata Flores,1,paroki onekore,1,Partai Berkarya,1,Partai Gerindra,1,partai Perindo,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,pekerja migran,1,Pekerja Migran Indonesia,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,Pelabuhan Sekosodo,1,Pelangi Nusantara,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilihan Wabup Ende,1,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pemilu 2024,10,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,persatuan bangsa,1,persatuan dan kesatuan,1,persatuan Indonesia,3,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,pesta demokrasi,1,Petani,1,Philipus Kami,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,Pilkades Ende,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKP,1,PKS,2,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,3,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polres Ende,8,Polri,3,Polsek Detusoko,1,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,PT Asia Dinasti Sejahtera,2,PT Pratama Yahya Abadi,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RD SIPRI SADIPUN,1,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Restorative justice,1,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,RS Pratama Tanali,1,Rumah janda,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,32,Sandiaga Uno,1,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Seleksi CPNS,1,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,serbuan vaksin maritim TNI AL,1,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,134,Siklon tropis Seroja,1,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Sriwijaya SJ-182,2,Stadion Marilonga,1,Startup,1,STKIP Simbiosis,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,83,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,44,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,49,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,9,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Turnamen Futsal,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,UMKM,1,Vaksin Covid-19,3,Vaksin Sinovac,2,Virus Babi,1,Wakil Bupati Ende,2,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,Yohanes borgias Riga,2,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Salut! Jokowi “Setia” Pada Demokrasi Ekonomi
Salut! Jokowi “Setia” Pada Demokrasi Ekonomi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh93mYVQQzeH2PGKyid5m9NFXx_Fe9ZoCf8pdjZv5f5jHPrfwlLq_TiLqWwv13UQINBPDnkSAZMHeex-2QpUlEP1IeDTTSvc8JO1AbZIlmuZ9jYPys18aC61uz5XKz4zOhXyV2tkp5m271y/s320/jokowi+2.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh93mYVQQzeH2PGKyid5m9NFXx_Fe9ZoCf8pdjZv5f5jHPrfwlLq_TiLqWwv13UQINBPDnkSAZMHeex-2QpUlEP1IeDTTSvc8JO1AbZIlmuZ9jYPys18aC61uz5XKz4zOhXyV2tkp5m271y/s72-c/jokowi+2.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2017/06/salut-jokowi-setia-pada-demokrasi.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2017/06/salut-jokowi-setia-pada-demokrasi.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin